• Home
  • News
  • Rapat Dengar Pendapat dengan BAP DP RI Bahas Hasil Pemeriksaan BPK
KSP Makmur Mandiri
Jumat, 12 Juli 2019 18:40:00

Rapat Dengar Pendapat dengan BAP DP RI Bahas Hasil Pemeriksaan BPK

BAGIKAN:
IST|pelitabatak
Medan (Pelita Batak):
Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi  menghadiri Rapat Dengar Pendapat  (RDP) dengan Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (BAP DPD) Republik Indonesia di Lantai 8 Ruang Rapat Kaharuddin, Kantor Gubernur Sumut Jalan  Diponegoro Medan, Jumat (12/7). RDP digelar guna membahas tindak lanjut hasil   pemeriksaan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI Perwakilan Sumut terkait laporan keuangan daerah.

Asisten Administrasi Umum dan Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Fitriyus yang memimpin RDP digelar mengungkapkan, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumut selama 5 tahun berturut-turut telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumut.

Dikatakan Fitriyus, semua itu berkat bimbingan dan arahan BPK Perwakilan Sumut. Meski demikian aku Fitriyus, laporan keuangan tersebut bukan tidak ada cela dan masih memiliki banyak kekurangan sehingga harus dilakukan perbaikan.

Di kesempatan itu Fitriyus selanjutnya melaporkan, ada kendala yang dialami kabupaten/kota di Sumut dalam menyampaikan laporan keuangan yakni  menyangkut masalah aset. Akibat kesulitan tersebut, ungkapnya, tidak sedikit kabupaten/kota yang gagal mendapatkan predikat  WTP dari BPK Perwakilan Sumut.

"Kebanyakan (Kabupaten/Kota) di Sumut hanya mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), bahkan ada yang meraih discleamer. Oleh karenanya masalah aset ini segera harus diselesaikan. Untuk itu diperlukan banyak masukan dan arahan dari berbagai pihak, terutama BAP DPD RI dan BPK Perwakilan Sumut sehingga persoalan aset dapat dituntaskan," kata Fitriyus.

Terkait masalah aset ini, jelas Fitriyus, salah satu pemicunya karena aset  yang ditangani cukup banyak, ditambah lagi wilayah sangat luas karena Provinsi Sumut terdiri dari 33 kabupaten/kota. Tak pelak kondisi itu membuat aset tersebar dimana banyak lokasi sehingga sulit menginventarisirnya.

Penjelasan Fitriyus pun diamini Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi. Kepada anggota BAP DPD RI, Akhyar menjelaskan, laporan keuangan Pemko Medan tahun 2018 yang lalu hanya mendapatkan predikat opini WDP akibat persoalan aset. Bahkan, opini WDP terus diraih sejak 4 tahun belakangan ini.

Sebagai salah satu contoh masalah aset yang menjadi kendala bagi Pemko Medan, terang Akhyar,  menyangkut melengkapi dokumen sejumlah bangunan sekolah dan puskesmas. "Kita tidak tahu kapan dan siapa yang  membangun sekolah dan puskesmas. Kemudian bangunan itu diserahkan kepada kita dan harus dilengkapi dokumennya," jelas Wakil Wali Kota.

Oleh karenanya melalui RDP ini, mantan anggota DPRD Medan yang didampingi Kepala Inspektorat Kota Medan Ikhwan Habibi itu berharap mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah aset tersebut. Dengan demikian saat menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2019,  Pemko Medan bisa mendapatkan predikat WTP dari BPK Perwakilan Sumut. (H|TAp)
  BeritaTerkait
  • Festival Kemerdekaan Pesona Toba 2016 pada 26-27 Agustus 2016 Ditargetkan dihadiri 60 ribu Wisatawan

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak): Dua kementerian (Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Kementerian Maritim dan SDA akan menyelenggarakan Festival Kemerdekaan Pesona Toba 2016  pada 26-27 Agustus 20

  • Sekali ( lagi ) tentang PDAM Tirtanadi

    2 tahun lalu

    SEPANJANG Bulan Oktober 2017, PDAM Tirtanadi telah dua kali menampilkan informasi di website: pdamtirtanadi.co.id. Informasi pertama pada 4 Oktober 2017, pecahnya pipa transmisi dengan diameter 250 mm

  • Urgensi Partisipasi elemen Organisasi Sosial dan Politik dalam Demokrasi

    tahun lalu

    A. PendahuluanManusia hidup dengan membangun peradaban dunia agar ia mampu mempertahankan kehidupannya di muka Bumi ini. Cara mempertahankan manusia tersebut berbeda-beda tergantung tingkat pemahaman

  • Kartu Pangan Terpadu Negeri (PATEN) Diluncurkan

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi mengharapkan Toko Tani Indonesia (TTI) bisa dikelola lebih profesional dan jumlahnya kian menjamur sehingga dapat memutus mata rantai distribusi bahan pangan.

  • DPRD Medan Sahuti Keluhan Warga Protes Bangunan Rumah Persempit Jalan

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Warga Jalan Bromo Gg Sentosa Kelurahan Tegal Sari II Kec Medan Area protes keberadaan satu unit rumah yang terbukti mempersempit badan jalan. Sehingga akses keluar dan masu

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb