• Home
  • News
  • RKPD Proyeksikan APBD Provinsi Sumut Tahun 2017 Naik Rp 300 Miliar
KSP Makmur Mandiri
Selasa, 18 April 2017 18:20:00

RKPD Proyeksikan APBD Provinsi Sumut Tahun 2017 Naik Rp 300 Miliar

BAGIKAN:
ist|PelitaBatak
Medan (Pelita Batak) :
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2017, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara untuk 2018 di Hotel Santika Medan, Selasa (18/04/2017).
 
Hadir Wakil Gubernur Sumut Nurhajizah Marpaung, anggota DPD RI Parlindungan Purba, MM, Deputi Bidang Bappenas Leonard Tampubolon, Sestama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kemendagri Hadi Prabowo, FKPD dan SKPD Provsu, FKPD dan SKPD Kabupaten/Kota dan sejumlah bupati/walikota se Sumut.
 
Gubsu Erry menyebutkan Pemprovsu memproyeksikan APBD 2018 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2017, dari Rp 13,03 triliun menjadi Rp13,32 triliun. Hal ini untuk mendukung 10 prioritas pembangunan nasional dan mendukung pencapaian 9 prioritas provinsi.
 
“Ditahun 2018 ini kita proyeksikan mencapai Rp13,32 triliun. Dengan catatan bahwa kewajiban terhadap bagi hasil kepada Kabupaten /Kota sampai Tahun 2016 telah berhasil dipenuhi. Selain untuk mendukung 10 prioritas nasional juga untuk mendukung pencapaian 9 prioritas Provinsi,”ujar Gubsu Erry.
 
Seperti diketahui dalam rencana kerja tahun 2018 telah disepakati beberapa prioritas nasional diantaranya, pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, pembangunan wilayah dan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
 
Sedangkan 9 pencapaian prioritas provinsi, pertama, peningkatakan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governace) pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 
Kedua, peningkatan aksessibilitas dan kualitas pendidikan. Ketiga, peningatan aksessibilitas dan pelayanan kesehatan. Keempat, peningkatan pengusahaan ilmu pengetahuan, penerapan teknologi, inovasi dan kreatifitas daerah. Kelima peningkatan infrastruktur, pengembangan wilayah, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup mendukung daya saing perekonomian.
 
Keenam, peningkatan ekonomi kerakyatan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin. Ketujuh, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin. Delapan, peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan. Dan sembilan, mendukung dan mendorong kebijakan nasional daerah.
 
“Musrenbang ini merupakan momentum penting yang merupakan tahun kelima atau tahun akhir dari RPJMD Provsu Tahun 2013-2018 dengan visi, menjadi Provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera,”ujar Erry lagi.
 
Sementara, Deputi Bidang Bappenas Leonard Tampubolon memberi masukan agar dalam pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Musrenbang dapat melakukan pendekatan money follows program dalam artian fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya untuk mendukung prioritas nasional Pemprovsu.
 
Sedangkan dalam pembahasan dengan Kabupaten/Kota perlu dilakukan dengan pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintergrasi dari program atau kegiatan prioritas nasional serta perkuatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan lebih meningkatan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program atau proyeksi prioritas nasional.
 
“Oleh karenanya Bappeda memiliki peran sangat penting dalam pengalokasian anggaran untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional. Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan OPD berdasarkan tugas dan fungsi, namun berdasarkan program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan,”ujar Leonard sembari menekankan pentingnya sinerji antara semua tingkat pemerintahan.
 
Leonard pun mengingatkan dalam pelaksanaan Musrenbang di Provinsi Sumut perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinerji perencanaan antara pusat dan daerah.
 
Sedangkan Sestama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri bersama daerah akan mengawal hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Provsu untuk penyempurnaan RKPD Tahun 2018 serta penyempurnaan Tahun 2018 melalui Musrenbangnas. Kementerian Dalam Negeri akan melihat kesesuaian antar dokumen perencanaan pusat dan daerah (RKPD) dengan RPJMD dan RKP. Selain itu Kementerian Dalam Negeri juga akan mengevaluasi antara perencanaan dan penanggaran.
 
“Rekomendasi untuk pemerintah daerah, bahwa hasil Musrenbang dijadikan bahan untuk penyempurnaan rancangan RKPD menjadi racangan akhir RKPD Provsu. RKPD sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2018,”ujar Hadi Prabowo.(TAp)
  BeritaTerkait
  • Sumut Harus Masuk Tiga Besar Nasional Produksi Pajale

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Pencapaian Provinsi Sumatera Utara (Provsu) masuk lima besar nasional sebagai penyumbang produksi padi patut mendapat apresiasi. Namun dengan kondisi Sumut yang dinilai cukup pote

  • Kasad dan Gubsu Letakkan Batu Pertama Pembangunan Sentra Pertanian di Langkat

    2 tahun lalu

    Langkat (Pelita Batak) : Kasad Jenderal TNI Mulyono bersama Gubsu H Tengku Erry Nuradi meletakkan batu pertama pembangunan  Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T) di Desa Namukur Uta

  • Tengku Erry Terima Anugerah Satyalancana Pembangunan Dari Presiden Jokowi

    2 tahun lalu

    Makassar (Pelita Batak) :Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan kepada Gubenur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi pada puncak Hari Koperasi Nasi

  • Gubernur Salurkan Bantuan untuk 149 Pesantren di Sumut

    tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Pemberian bantuan untuk 149 pesantren se-Sumatera Utara (Sumut) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dinilai sebagai momentum sekaligus catatan sejarah besarnya perhatian Gube

  • 7 Anggota DPRD Sumut Kembali Divonis Bersalah, KPK Harus Bawa ke Pengadilan Semua yang Terima Suap

    2 tahun lalu

    Medan(Pelita Batak): Hakim menyatakan tujuh anggota DPRD Sumatra Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019  bersalah karena terbukti menerima suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nu

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb