• Home
  • News
  • Presiden Jokowi: Tidak Ada Keharusan Sekolah Terapkan 'Full Day School'
Sabtu, 12 Agustus 2017 14:02:00

Presiden Jokowi: Tidak Ada Keharusan Sekolah Terapkan 'Full Day School'

BAGIKAN:
BPMI
Presiden Jokowi usai menerima Jamiyah Batak Muslim Indonesia, di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (10/8).
Jakarta (Pelita Batak) :
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tidak ada keharusan bagi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk menerapkan lima hari sekolah atau yang sering disebut Full Day School (FDS). Namun bagi sekolah-sekolah yang sudah memberlakukan aturan lima hari sekolah, lanjut Presiden, untuk dipersilakan melanjutkan.

"Jadi perlu saya tegaskan, perlu saya sampaikan bahwa tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah, jadi tidak ada keharusan FDS," kata Presiden Jokowi usai menerima Jamiyah Batak Muslim Indonesia, di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (10/8) sore.

Pernyataan Presiden Jokowi itu secara tidak langsung menanggapi protes yang disampaikan berbagai pihak atas munculnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 23 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, yang mengatur kebijakan 8 jam sekolah selama lima hari dalam satu pekan atau full day school.

Permendikbud tersebut dianggap memaksa anak-anak berada di sekolah terlalu lama sehingga menghalangi murid untuk melakukan kegiatan lain. Salah satu protes datang dari Nahdlatul Ulama yang merasa peraturan itu mencegah murid mengambil pendidikan agama (pengajian) di madrasah pada sore harinya.

Namun Presiden Jokowi menegaskan, faktor kesiapan tiap sekolah yang berbeda-beda menjadi penentu apakah sekolah tersebut siap untuk menerapkan full day school. "Karena ada (sekolah) yang siap ada yang belum. Ada yang sudah bisa menerima ada yang belum. Kita harus tahu yang di bawah seperti apa,"ungkap Presiden.

Jika ada sekolah yang sudah lama melakukan sekolah lima hari dan didukung oleh masyarakat, ulama, dan orang tua murid, Presiden Jokowi mempersilakan (menerapkan full day school).

Terkait Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter itu sendiri, menurut Presiden Jokowi, telah diganti dengan Peraturan Presiden (Perpres). Namun untuk detail dari Perpres tersebut, Presiden mempersilakan wartawan menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). (BPMI Setpres/ES)
  BeritaTerkait
  • Kunjungi TPI Karangantu, Presiden Jokowi Bagi Sepeda dan Serahkan Sapi

    11 bulan lalu

    Karangantu (Pelita Batak) : Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) PPN Karangantu, Kasemen, Kota Serang. Seperti di Puskesmas Warunggunung dan Ka

  • Anggaran Pendidikan Diprioritaskan untuk Siswa Miskin

    11 bulan lalu

    Jakarta (Pelita Batak): Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, anggaran pendidikan dan kesehatan dari tahun ke tahun semakin meningkat dan semakin besar.   Dengan anggaran yang se

  • Ini Ulasan Firman Jaya Daeli Pada Seminar Sekolah Lemdik-Sespimti Polri

    11 bulan lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari aspek sistem ketatanegaraan (Sistem Konstitusi UUD 1945 dan Sistem Legislasi/Tap MPR RI) pada hakekatnya mengandung dan men

  • Friedrich Silaban Disebut "By the Grace of God" Oleh Soekarno

    11 bulan lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Lahir di Bonandolok, Sumatera Utara, 16 Desember 1912, Friedrich Silaban hanya bersekolah di HIS Narumonda, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta.

  • Belajar jadi lebih menyenangkan dengan Advan Sekolah

    10 bulan lalu

    Medan(Pleita Batak): Biaya buku cetak mahal dan menjadi beban juta-jutaan orang tua di Indonesia, bahkan di daerah-daerah luar Jakarta bisa lebih mahal lagi (karena pengiriman) harga buku sekolah v

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Pelita Batak Online