• Home
  • News
  • Presiden Jokowi: Tidak Ada Keharusan Sekolah Terapkan 'Full Day School'
Sabtu, 12 Agustus 2017 14:02:00

Presiden Jokowi: Tidak Ada Keharusan Sekolah Terapkan 'Full Day School'

BAGIKAN:
BPMI
Presiden Jokowi usai menerima Jamiyah Batak Muslim Indonesia, di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (10/8).
Jakarta (Pelita Batak) :
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tidak ada keharusan bagi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk menerapkan lima hari sekolah atau yang sering disebut Full Day School (FDS). Namun bagi sekolah-sekolah yang sudah memberlakukan aturan lima hari sekolah, lanjut Presiden, untuk dipersilakan melanjutkan.

"Jadi perlu saya tegaskan, perlu saya sampaikan bahwa tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah, jadi tidak ada keharusan FDS," kata Presiden Jokowi usai menerima Jamiyah Batak Muslim Indonesia, di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (10/8) sore.

Pernyataan Presiden Jokowi itu secara tidak langsung menanggapi protes yang disampaikan berbagai pihak atas munculnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 23 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, yang mengatur kebijakan 8 jam sekolah selama lima hari dalam satu pekan atau full day school.

Permendikbud tersebut dianggap memaksa anak-anak berada di sekolah terlalu lama sehingga menghalangi murid untuk melakukan kegiatan lain. Salah satu protes datang dari Nahdlatul Ulama yang merasa peraturan itu mencegah murid mengambil pendidikan agama (pengajian) di madrasah pada sore harinya.

Namun Presiden Jokowi menegaskan, faktor kesiapan tiap sekolah yang berbeda-beda menjadi penentu apakah sekolah tersebut siap untuk menerapkan full day school. "Karena ada (sekolah) yang siap ada yang belum. Ada yang sudah bisa menerima ada yang belum. Kita harus tahu yang di bawah seperti apa,"ungkap Presiden.

Jika ada sekolah yang sudah lama melakukan sekolah lima hari dan didukung oleh masyarakat, ulama, dan orang tua murid, Presiden Jokowi mempersilakan (menerapkan full day school).

Terkait Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter itu sendiri, menurut Presiden Jokowi, telah diganti dengan Peraturan Presiden (Perpres). Namun untuk detail dari Perpres tersebut, Presiden mempersilakan wartawan menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). (BPMI Setpres/ES)
  BeritaTerkait
  • Kadin Berperan Dukung Pertumbuhan Ekonomi Sumut

    5 hari lalu

    Medan (Pelita Batak):Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi mengatakan, karena rasa cintanya dengan Kadin, dirinya harus melakukan perjalanan bolak-balik Medan-Jakarta."Kami, Rabu pagi tad

  • Ini Ulasan Firman Jaya Daeli Pada Seminar Sekolah Lemdik-Sespimti Polri

    tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari aspek sistem ketatanegaraan (Sistem Konstitusi UUD 1945 dan Sistem Legislasi/Tap MPR RI) pada hakekatnya mengandung dan men

  • Friedrich Silaban Disebut "By the Grace of God" Oleh Soekarno

    tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Lahir di Bonandolok, Sumatera Utara, 16 Desember 1912, Friedrich Silaban hanya bersekolah di HIS Narumonda, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta.

  • Mungkinkah Menistakan Agama?

    tahun lalu

    Demonstrasi dalam rangka membela Tuhan makin banyak. Hal ini membuat saya bertanya, "Mungkinkah membela agama?". Pertanyaan selanjutnya, "Sebegitu lemahkah Tuhan dan Agama sehingga memerlukan pembelaan dari umatnya?"

  • Dihadapan Pelajar Tapanuli Tengah, Jokowi Minta Bantuan KIP Tidak Untuk Beli Pulsa

    9 bulan lalu

    Tapanuli Tengah (Pelita Batak) : Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berkesempatan menyerahkan bantuan Kartu Ind

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Pelita Batak Online