• Home
  • News
  • Pimpinan Gereja di Sumut Minta Revisi Perpres No 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT)
Rabu, 22 Juni 2016 20:41:00

Demi Pelestarian Alam dan Perlindungan Warga Kawasan Danau Toba

Pimpinan Gereja di Sumut Minta Revisi Perpres No 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT)

BAGIKAN:
Ist
Ilustrasi Perpres

Medan (Pelita Batak): Pemimpin Gereja-gereja di Sumatera Utara mengeluarkan pernyataan sikap, Rabu 22 Juni 2016 sebagaimana ditulis ulang Jendela Toba, terkait Peraturan Presiden No 49 tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT). Mereka mendesak pemerintah segera merevisinya demi pelestarian alam dan perlindungan warga kawasan Danau Toba.

"Kami mengapresiasi perhatian Presiden terhadap kawasan Danau Toba yang ditunjukkan dengan instensitas kunjungan Presiden ke kawasan ini, dan akhirnya membuat sebuah kebijakan khusus untuk mengatur kawasan Danau Toba. Kami pimpinan Gereja yang ada di sekitar Kawasan Danau Toba juga sejak lama menaruh keprihatinan yang mendalam atas pengabaian kawasan Danau Toba. Kami prihatin selama 30 tahun terakhir, terjadi degradasi yang parah, baik hutan di sekitar kawasan, maupun pencemaran air yang massif. Di atas semuanya itu, kami terlebih prihatin atas penggusuran warga dan terjadinya tindak kriminalisasi yang berkepanjangan di sekitar Danau Toba," ujar mereka dalam pernyataan sikapnya.

Pimpinan gereja ingin menggaris bawahi, bahwa persoalan yang selalu kami suarakan 30 tahun terakhir adalah merosotnya hutan, pencemaran Danau, dan penggusuran masyarakat dari tanahnya. Oleh karena itu, kami mengharapkan presiden akan menjawab tiga persoalan utama ini. "Namun, setelah kami membaca Kepres No 49 ini, jauh panggang dari api. Keputusan Presiden ini tidak menyentuh sama sekali tiga persoalan akut yang kami sebutkan di atas," kata mereka.

Keputusan Presiden ini berisi tentang alokasi tanah untuk membangun resort dengan penyediaan tanah seluas 500 hektar di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir. Kepres ini juga secara terang hanya membahas kemudahan perizinan atas implementasi proyek ini (pasal 26 ayat 1-5 Perpres), tetapi tidak membahas sama sekali seperti apa nasib kelestarian hutan, dan nasib warga sekitar yang kuat dengan adat istiadatnya.

"Kami tidak memperoleh informasi terkait dasar hukum, filosofi, keorganisasian, dan dasar penentuan lokasi 500 hektar yang dimaksud. Sebagaimana diundangkan Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, maka kami mempertanyakan basis hukum dan akademis terkait kelayakan proyek konversi hutan di Kecamatan Ajibata dan sekitarnya yang akan dikonversi menjadi wilayah resort dan perhotelan. Publik belum pernah mendengar adanya kajian lingkungan Hidup Strategis (KHLS) atas proyek sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang," seru mereka.

Oleh karena itu, pemimpin gereja di Sumatera Utara, menyerukan kepada Pemerintah:
1. Segera revisi Perpres No 49-2016 dengan memperhatikan kelestarian Danau Toba dan hutan sekitar kawasan, dan memperhatikan perlindungan masyarakat lokal.
2. Memberikan penjelasan kepada public terkait penentuan lokasi pembangunan resort di areal hutan seluas 500 ha di sekitar kecamatan Ajibata, Toba Samosir
3. Memastikan adanya KLHS sebelum dilakukan implementasi proyek konversi hutan
4. Menjawab persoalan yang selama ini disuarakan pemimpin gereja, yang menghentikan deforestasi di Kawasan Danau Toba, menghentikan pencemaran Danau Toba, dan menghentikan segala bentuk penggusuran dan kriminalisasi terhadap masyarakat lokal di Kawasan Danau Toba.

Pernyataan sikap ini disampaikan Pdt. Rumanja Purba (Ephorus GKPS), Pdt. Agustinus Purba (Ketua Moderamen GBKP), Pdt. Adolv Bastian Marpaung (Ephorus GKPA), Pdt. Elson Lingga (Ephorus GKPPD), Pdt. Oloan Pasaribu (Bishop GKPI), Pdt. Adventus Nadapdap (Kepala Departemen Diakonia HKI), Pdt. Rein Justin Gultom (Direktur Pengmas HKBP), Pdt. Jaya Harefa (Direktur Pengmas BNKP), St. Juniamer Purba (Direktur Pelpem GKPS), dan Pdt. JP. Robinson Siregar (Sekretaris Eksekutif LPPM GKPI).(R4)
 

  BeritaTerkait
  • Yayasan Pencinta Danau Toba Kritisi Kinerja Badan Otorita yang Belum Hasilkan Rencana Induk

    8 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak): Sejak dicanangkan pengembangan Kawasan Danau Toba (KDT) sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan terutama setelah dibentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pari

  • Pemerintah Terbitkan Perpres No 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT)

    tahun lalu

    Medan (Pelita Batak): Pemerintah akhirnya mengeluarkan Perpres No 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT). Dalam copy Perpres yang diterima redaksi, Mi

  • Ini Tugas-tugas dan Anggota Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT)

    tahun lalu

    Medan (Pelita Batak): Pasal 3 Perpres No 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT) menyebutkan susunan organisasinya terdiri Dewan Pengarah dan Badan Pel

  • Badan Pelaksana Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba Wajib Dibentuk Tiga Bulan Ini

    tahun lalu

    Medan (Pelita Batak): Perpres No 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT) menyatakan Badan Pelaksana harus sudah terbentuk paling lambat tiga bulan seja

  • Dukung Kawasan Wisata Danau Toba, FBBI akan adakan Pendidikan dan Pelatihan Perhotelan

    tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak)- Pada perayaan HUT Ke-2, DPP Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI) terus mengembangkan sayap organisasinya dengan melantik DPD FBBI Sumatera Selatan, Lembaga Komisi Etik dan Le

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Pelita Batak Online