• Home
  • News
  • Peran Masyarakat Mutlak Upaya Menekan Pengaruh Negatif Lembaga Penyiaran
KSP Makmur Mandiri
Senin, 07 Agustus 2017 16:34:00

Peran Masyarakat Mutlak Upaya Menekan Pengaruh Negatif Lembaga Penyiaran

BAGIKAN:
TAp|pelitabatak
Prof H Obsatar Sinaga menyerahkan cinderamata kepada Mazdalifah,Ph.D disaksikan Ketua KPID Sumut Parulian Tampubolon.
Medan (Pelita Batak) :
Peran aktif masyarakat dalam upaya menekan dampak negatif siaran yang ditayangkan lembaga penyiaran, mutlak adanya. Peran aktif ini bukan saja berdampak bagi penonton atau pemirsa, namun juga akan semakin mendorong siaran yang sehat.

Demikian disampaikan Ubaidillah Ketua Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Indonesia saat pelaksanaan Seminar dan Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran dengan topik "Sinergi KPI, Media dan Elemen Masyarakat Menciptakan Penyiaran Bermartabat", yang diselenggarakan di Arya Duta Hotel Medan, Senin (7/8/2017).

Turut hadir Ketua KPI Pusat Yulinadre Darwis,Ph.D., komisioner KPI Pusat Prof. H. Obsatar Sinaga, Mayong Suryo Laksono, Agung Suprio, Ketua KPID Sumut Parulian Tampubolon, Adrian Akbar Harahap, Rahmad Karo-karo, Jaramen Purba, Ramses Simanullang, Mutia Atiqah dan M Syahrir. Juga hadir sebagai akademisi, Mazdalifah,Ph.D (Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP USU), Kadis Infokom Sumut M Fitriyus mewakili Gubernur, Kepala Dinas Infokom Medan, Kombes Pol Rina Sari Ginting Kabid Humas Polda Sumatera Utara, dan sejumlah peserta seminar lainnya.



Perkembangan teknologi juga masih diikuti pertumbuhan lembaga penyiaran di Indonesia, dengan berbagai tantangan yang ditimbulkannya. Sebagaimana dikatakan Ubaidillah, periode Januari-Juni 2017 diterbitkan KPI sanksi sebanyak 57 sanksi kepada lembaga penyiaran.

"Namun pada prinsipnya, jika masyarakat terlibat maka pengawasan terhadap lembaga penyiaran akan lebih baik. Bahkan akan mendorong dihasilkannya produk siaran yang sehat dan lebih berkualitas," ujarnya sembari menyebutkan bahwa UU no 32/2002 membenarkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan isi siaran.

Untuk itulah, lanjutnya dalam seminar yang dipandu Ketua KPID Sumut Parulian Tampubolon itu, bahwa sampai saat ini keberadaan KPI harus tetap disokong sebagai lembaga independen. Khususnya KPID, yang mestinya mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk mendorong lembaga penyiaran menyiarkan minimal 10 % konten lokal. "Juga sudah disampaikan agar lembaga penyiaran menyiarkan setidaknya lima kali dalam satu hari iklan layanan masyarakat untuk penguatan karakter bangsa.

Kemudian disampaikan Prof H Obsatar Sinaga menyampaikan saat ini jumlah lembaga penyiaran di Indonesia 5.801 lembaga yang terdiri dari 1.902 lembaga penyiaran televisi (TV) dan 3.899 lembaga penyiaran radio. Masing-masing lembaga penyiaran tersebut terdiri dari lembaga swasta, publik dan komunitas.

Prof Obsatar juga menekankan bahwa keberadaan lembaga penyiaran harus menyiarkan siaran yang adil, merata dan seimbang. Karena pada hakekatnya, frekwensi jaringan merupakan milik publik.

Dia menjelaskan, media penyiaran yang baik dan sehat harus menerapkan pembatasan terhadap program seks, kekerasan, mistik dan napza. Kemudian, adanya klasifikasi siaran, fact or opinion, censored, dan parental lock.

Juga tidak dinafikan, bahwa rendahnya angka pengaduan tentang adanya ketidak patutan siaran lebih dikarenakan unsur malas. Kemudian kurangnya pengetahuan tentang siaran sehat, dan minimnya partisipasi masyarakat.

Sebelumnya, saat membuka seminar, Kepala Dinas Infokom Sumut H Fitriyus mengatakan kiranya dalam upaya melibatkan masyarakat dalam pengawasan siaran bisa  memberikan dampak yang lebih baik. Dia juga berharap agar pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan. "Juga jangan lupa untuk mengangkat entitas budaya lokal," pesannya. (TAp)
  BeritaTerkait
  • Tahun Politik, Mutya Hafizd Minta KPID Sumut Fokus Awasi Siaran Kampanye

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Anggota Komisi I DPR RIMutya Hafizd melakukan upaya penguatan kelembagaan dan peran KPID Sumut serta mencari informasi yang dihadapi oleh KPID sebagai lembaga negara indenpenden y

  • Pendidikan yang Berbudaya Lokal

    3 tahun lalu

    Mengingat masa lalu untuk memetik sejumlah pelajaran kemudian menjadikannya bekal dalam upaya meningkatkan kualitas hidup merupakan tindakan bijak dari seseorang yang  menginginkan masa depan.

  • Urgensi Partisipasi elemen Organisasi Sosial dan Politik dalam Demokrasi

    tahun lalu

    A. PendahuluanManusia hidup dengan membangun peradaban dunia agar ia mampu mempertahankan kehidupannya di muka Bumi ini. Cara mempertahankan manusia tersebut berbeda-beda tergantung tingkat pemahaman

  • Merah Putih Tito Karnavian, Komitmen Polri Bhayangkara Negara, Pembangunan Stabilitas Keamanan dan Politik

    10 bulan lalu

    Oleh : Firman Jaya Daeli (Mantan Tim Perumus UU Polri Dan Anggota DPR-RI)Polri adalah salah satu institusi yang memiliki fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggungjawab strategis dan menentukan. Polri se

  • Gubsu Minta Gali dan Kembangkan Kearifan Lokal

    3 tahun lalu

    Sidikalang (Pelita Batak) : Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ir H T Erry Nuradi MSi menutup Pesta Budaya Njuah-njuah Tahun 2016, Jumat (30/9/2016) di Stadion Panji Sidikalang Kabupaten Dari. Ribuan warga Dairi menyaksikan kemeriahan Penutupan Pesta Budaya

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb