• Home
  • News
  • Penyegelan dan Pelarangan Penggunaan Rumah Ibadah, GMKI: Negara Lalai Melindungi Hak Setiap Warga Negara
KSP Makmur Mandiri
Jumat, 19 Oktober 2018 14:35:00

Penyegelan dan Pelarangan Penggunaan Rumah Ibadah, GMKI: Negara Lalai Melindungi Hak Setiap Warga Negara

BAGIKAN:
Ist
Aksi Damai
Jakarta(Pelita Batak): Buntut penyegelan tiga Gereja di Kota Jambi pada tanggal 27 September 2018 yakni Gereja GSJA, GMI, dan HKI berujung pada reaksi keras dari Pengurus Pusat GMKI beserta cabang GMKI di seluruh Indonesia. Selama beberapa minggu, secara serentak para aktivis GMKI di seluruh Indonesia melakukan aksi untuk menuntut pemerintah daerah segera mencabut penyegelan gereja. GMKI juga meminta agar pemerintah hadir melindungi hak-hak beribadah warga negara yang selama ini telah terabaikan di beberapa daerah seperti terjadi sebelumnya pada GKI Yasmin di Bogor dan HKBP Filadelfia di Bekasi.

Ketua Umum terpilih Pengurus Pusat GMKI, Korneles Galanjinjinay menilai bahwa Kementerian Dalam Negeri RI turut bertanggungjawab terhadap penyegelan gereja yang dilakukan oleh Pemkot Jambi, karena kebijakan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan sangat berpotensi mengganggu kehidupan umat beragama di Indonesia. Hal ini disampaikan Korneles pada orasinya saat aksi damai di depan kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Medan Merdeka Utara, pada hari Kamis 17 Oktober 2018.

"Kementerian Dalam Negeri jangan membiarkan peraturan daerah ataupun kebijakan pemda yang inkonstitusional dan merugikan hak setiap warga negara. Kemendagri harus memberikan sanksi tegas terhadap Pemkot Jambi oleh karena keputusannya yang diskriminatif dan intoleran!" ujar Korneles dalam orasinya.

Dalam rangkaian aksi serentak ini, GMKI juga melakukan aksi damai di depan Markas Besar Kepolisian RI, Jl. Trunojoyo, Jakarta Selatan. Alasannya, karena pihak kepolisian turut terlibat dalam penyegelan Gereja di kota Jambi beberapa minggu yang lalu.

"Kami meminta Kapolri, Bapak Tito Karnavian untuk segera menonaktifkan aparatnya yang turut serta dalam aksi penyegelan tersebut. Kapolri juga harus mengevaluasi dan mengganti Kapolresta Jambi karena membiarkan penyegelan ini terjadi. Padahal seharusnya tugas kepolisian adalah melindungi hak beribadah setiap warga tanpa membedakan latar agamanya," ujar Korneles.

Aksi ini berlangsung hingga sore hari dan dihadiri puluhan massa aksi, selain fungsionaris Pengurus Pusat GMKI, turut juga hadir para pimpinan cabang dari GMKI Jakarta, GMKI Jakarta Barat, GMKI Bandung, GMKI Bekasi, GMKI Bogor, GMKI Sumedang, GMKI Serang, dan GMKI Karawang.

Gelombang aksi oleh aktivis GMKI juga sudah berlangsung di beberapa daerah sejak penyegelan gereja terjadi 27 September 2018 di Kota Jambi. Aksi damai dan kecaman tidak hanya dilakukan oleh GMKI, juga organisasi kemahasiswaan lainnya seperti PMII, HMI, GMNI, PMKRI, dll, antara lain dilakukan di Kota Jambi, Medan, Pekanbaru, Tondano, Manado, Makassar, Ambon, dll.

GMKI menegaskan aksi ini akan terus digulirkan di seluruh Indonesia sampai penyegelan gereja dicabut.

"Negara harus hadir melindungi hak setiap warga negara dan jangan gentar dengan tekanan dari ormas intoleran. Pancasila harus dibumikan, tidak hanya kepada masyarakat, namun juga kepada pemerintah daerah dan juga aparat negara," pungkas Korneles.(rel)
  BeritaTerkait
  • Suara Mahasiswa Kristen Indonesia Untuk Perdamaian: Hati-hati Bahaya Laten Intoleransi

    2 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak): Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Rabu 7 Desember 2016, merilis pernyataan menyikapi berbagai dinamika di Tanah Air. Berikut isi pernyataan sikap ya

  • Seruan Sekretaris Umum PGI Pdt Gomar Gultom tentang Penutupan Gereja di Jambi

    2 bulan lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Tiga Gereja yakni HKI, GMI, dan GSJA yang berada di Kelurahan Kenali  Barat, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi disegel oleh pemerintah setempat pada 27 September 2018 pagi.

  • Memperkuat Smart Cities

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak): Sistem tarif transportasi kota (Muni Fare) di San Fransisco baru saja di-hack, dan ternyata penyusup itu meng-install ransomware ke dalam sistem, dan meminta uang tebusan untu

  • Panduan untuk Berbelanja yang Aman di Hari Libur Menjelang 2017

    2 tahun lalu

    Medan(Pelita Batak): Kita akan segera memasuki musim membeli holiday gift. Toko-toko sudah memenuhi stoknya dengan banyak sekali perangkat terhubung yang wajib dimiliki, dimulai dari aksesoris dan

  • Hak Milik Atas Tanah: Hak Terkuat dan Masalahnya

    2 tahun lalu

    Oleh Ronsen LM Pasaribu   Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, atau disebut UUPA membedakan jenis Hak Atas Tanah yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb