• Home
  • News
  • Penanganan Kasus Dugaan IPAL Oknum Anggota DPRD Humbahas 'Dipeti Es-kan'
KSP Makmur Mandiri
Rabu, 24 Agustus 2016 18:43:00

Penanganan Kasus Dugaan IPAL Oknum Anggota DPRD Humbahas 'Dipeti Es-kan'

BAGIKAN:
Pelita Batak :

Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terhadap dugaan perbuatan yang dianggab merugikan Negara diduga sengaja 'diperpanjang' penyelesaiannya hingga kurun waktu 9 tahun sejak diterbitkan. Hasil akhir dari proses penyidikan dugaan perkara tindak pidana pemalsuan surat berupa ijazah yang dilakukan oknum Anggota DPRD Kabupaten Humbahas Periode 2004 s/d 2009 melalui Surat Perintah Penyidikan No. Pol.:SP – Sidik/119/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 tidak pernah diketahui publik.

Justru Oknum Dewan asal PDI-P ini sebagaimana tertera dalam Laporan Polisi No. Pol.LP/119/VII/2006/HBS 31 Juli 2006 inisial RL bebas melenggang mengikuti Pemilihan Legislatif hingga menjabat 3 (tiga) periode, yakni hingga Periode 2014 s/d 2019. Aneh nya berdasarkan informasi, oknum Dewan ini beralih menggunakan Ijazah Sarjana di dalam melengkapi administrasi calon anggota DPRD pada pileg periode 2014 – 2019 kemarin.

Uniknya, setelah beberapa kali pergantian pemimpin di tubuh Poldasu dan Polres Humbahas, proses penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana pemalsuan surat yang sempat ditangani pada zaman kepemimpinan AKBP. Surya Sofyan Hadi hingga kini dijabat AKBP. Idodo Simangunsong tak kunjung diketahui kejelasannya. Sebagian besar publik beranggapan bahwa kasus tersebut telah dibenam kan, mengingat terlapor cukup dikenal “pintar bagi-bagi diwaktu mendesak“ (tanda kutip-red).

Sayangnya, Kabid Humas Poldasu Kombes Rina Sari Ginting yang dikonfirmasi awak media Selasa (23/8/2016) melalui layanan aplikasi WhatsApp mengaku belum bisa memberikan keterangan resmi sekaitan status perkembangan kasus dimaksud. “Silahkan ditunggu, kita mau cek dulu ya,” tulisnya.

Jawaban serupa juga disampaikan Kapolres Humbahas AKBP. Idodo Simangunsong kepada wartawan. “Saya belum tahu persoalannya amang. Nanti saya pelajari dulu ya amang,” ujarnya penuh keakraban.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Harian ketua Lembaga Garuda Muda Indonesia Sumut, Saut Sagala menilai ada ketidakpastian hukum yang segaja dilakukan institusi Polri ini, jika benar kasus dengan Nomor LP dan SP Sidik yang disebutkan tadi belum ada penyelesaian sampai saat ini.

“Sepatutnya, petugas yang terlibat dalam tim penyidik untuk kasus itu dimintai pertanggung jawabannya. Mengapa kasus dimaksud, belum tertuntaskan hingga sekarang. Atau bisa juga hal ini dipertanyakan kepada Inspektur Pengawasan Penyidikan (Irwas sidik) Poldasu,” katanya.

Saut menambahkan, dirinya meminta komitment tegas dari paradigma pemerintahan dan lembaga penegak hukum terkini yang bermotto kan Revolusi Mental. Saat nya membuktikan kepada masyarakat bahwa reputasi kepolisian tidak seperti yang dibayangkan public selama ini.

Pengembalian kepercayaan publik dilakukan bukan dari hal yang besar atau tergantung pada wilayah hukum. Namun pengembalian tersebut layak nya dimulai dari hal yang kecil dan menjuru kepelosok tanah air.

Karena dapat dibayangkan bersama, jika dalam satu periode Negara telah menyiapkan anggaran miliaran rupiah untuk satu oknum dewan, sementara oknum tersebut dengan cara tidak jujur telah menipu Negara dengan surat-surat palsu. "Dengan demikian Negara telah dirugikan selama 3 periode atau sama dengan 15 tahun anggaran, jika oknum dewan sebagaimana disebutkan terlapor dalam LP kepolisian benar adanya melakukan pemalsuan document Ijazah. Sepatutnya, oknum tersebut dijebloskan ke dalam penjara,” tegas Saut. (FH)
  BeritaTerkait
  • Isu Tidak Sedap, Sejumlah Anggota akan Nyatakan Mosi Tidak Percaya Kepada Ketua DPRD Taput

    2 tahun lalu

    Tarutung (Pelita Batak) :Sejumlah anggota DPRD Tapanuli Utara membuat mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Taput Ottoniyer MP Simanjutak. Seperti informasi yang dihimpun Pelita Batak, hanya ditenggarai ketidak hadiran Ottoniyer pada rapat paripurna saat s

  • Oknum Anggota DPRD Taput MS Dipolisikan Warga Simangumban

    2 tahun lalu

    Taput (Pelita Batak) :Warga Kecamatan Simangumban Juriati Lumbangaol melaporkan Oknum anggota DPRD Taput berinisial MS ke Polres Taput, Senin (26/9/2016) atas dugaan pengrusakan puluhan batang tanaman.

  • Hari Ini KPK Periksa 22 Saksi Dalam Kasus Dugaan Gratifikasi DPRD Sumut di Kejatisu

    2 bulan lalu

    Medan(Pelita Batak): Hari ini, Selasa 22 Mei 2018, diagendakan pemeriksaan terhadap 22 saksi untuk 38 tersangka anggota DPRD Sumut. Pemeriksaan dilakukan di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kej

  • Pemprov Sumut Diminta Segera Ambil Alih Lahan di Bandung

    2 tahun lalu

    Santer disorot publik Sumut kini adalah adanya tanah seluas 3.000 meter persegi, di jalan Batu Tulis III, Kelurahan Batu Nunggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang terdaftar sebagai aset pemerintah provinsi Sumut. Terkait tanah ini, Komisi C menda

  • OJK dan Satgas Waspada Investasi Ungkap Dua kasus Investasi Ilegal dan Satu Penipuan Pelunasan Kredit

    2 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Otoritas Jasa Keuangan dan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) m

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. ariewebnet