• Home
  • News
  • Pejabat 'Penting' Pemprov Sumut tak Hadir, Paripurna DRPD Sumut Batal Digelar
KSP Makmur Mandiri
Selasa, 10 Oktober 2017 15:09:00

Pejabat 'Penting' Pemprov Sumut tak Hadir, Paripurna DRPD Sumut Batal Digelar

BAGIKAN:
ist|Pelitabatak
Muslim Simbolon Anggota DPRD Sumut
Medan (Pelita Batak):
Sidang paripurna DPRD Provinsi Sumut tentang penyampaian hasil reses sidang ke-3 tahun 2017 terpaksa batal digelar, Selasa (10/10/2017). Ketidak hadiran pejabat penting seperti Gubernur, atau dan Wakil Gubernur, atau Sekda Provinsi menjadi penyebab pembatalan sidang paripurna untuk dijadwalkan kembali.

Sidang yang seyogianya digelar pukul 09.00 WIB, terpaksa di skors pimpinan dewan oleh Ketua DPRD Wagirin Arman hingga lima kali. Namun, hingga pukul 12.30, kehadiran salah satu pejabat penting disebutkan tersebut tidak ada yang hadir.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Sumut Muslim Simbolon sangat menyayangkan sikap Gubernur Sumut dan jajarannya yang tidak mengindahkan jadwal persidangan yang telah disepakati bersama lewat badan musyawarah (bamnus) pada 25 September 2017 yang lalu. Selain sebagai keputusan dalam Banmus, semestinya paripurna tentang penyampaian hasil reses ini sangat urgen bagi kelanjutan program pembangunan Sumatera Utara.

"Kita menilai, mendengarkan laporan hasil reses tidak penting bagi Gubernur Sumatera Utara. Juga menunjukkan lemahnya administrasi penjadwalan di Gubernur," kata Politikus Partai Amanat Nasional tersebut ditemui usai batalnya paripurna di ruangannya.

Dijelaskan Muslim, pelaksanaan Reses DPRD maupun penyampaiannya lewat paripurna diatur dalam UU no  23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 108 huruf (i), (j) dan (k). "DPRD dibebankan untuk menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan dapil masing-masing, dan dilaporkan kepada eksekutif atau pemerintah agar mejadi bahan dalam pemahasan kebijakan daerah di tahun selanjutnya. Jadi tanpa kehadiran mereka (Gubernur,red), maka DPRD hanya cakap-cakap disitu, untuk apa," ujarnya.

Hal yang sia-sia menurut Muslim, jika DPRD sudah menjemput aspirasi masyarakat namun eksekutif tidak mau mendengarkannya. "Kalau tidak ada Gubernur, kan ada Wakil Gubernur, kalau pun berhalangan, ada Sekda. Ini kepala SKPD pun tidak ada yang datang," katanya. Kemudian ditambahkan Muslim, agar Gubernur tidak hanya mementingkan kegiatan yang sifatnya 'hore-hore' untuk popularitas semata.

Sebagai anggota DPRD Sumut, Muslim sangat menyayangkan karena pembatalan sidang paripurna tentang peyampaian hasil reses baru pertama sekali terjadi. "Ini akan sangat berdampak kepada program kerja selanjutnya, dimana Banmus harus menjadwal ulang dan kegiatan lain akan terganggu. Juga akan mempengaruhi proses pembahasan dan penyusunan KUPPAS tahun yang akan datang," ujarnya. 

"Apa gubernur tidak penting dengan lembaga DPRD ini sehingga tidak menugaskan perwakilan? atau memang perintah gubernur tidak berlaku? Pemprov kita nilai tidak mau mendengarkan jeritan masyarakat yang menghadapi kehidupan yang semakin pelik," kesalnya.

Pantauan wartawan di gedung paripurna DPRD Sumut, sejak awal meski sebagian anggota DPRD tidak hadir, namun mereka tetap menunggu di ruang sidang hingga penetapan pembatalan lewat kesepakatan bersama. (TAp)

  BeritaTerkait
  • Muslim Simbolon : Pemprov Sumut Tidak Ingin Dengar Jeritan Warga

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Anggota DPRD Sumut Muslin Simbolon menyebutkan pemerintah provinsi Sumut tidak ingin mendengarkan jeritan 15 juta masyarakat Sumut yang menghadapi kehidupan yang semakin pelik.&nb

  • DPRD Sumut Apresiasi Pemprov, Kenapa?

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Sebanyak 9 fraksi di DPRD Sumut memberikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sum

  • Cipayung Plus Sumut Menolak Pengesahan R-APBD Sumut 2018

    2 tahun lalu

    Medan(Pelita Batak): Kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara yang terdiri dari HMI, PMII,GMKI, GMNI, dan KAMMI mengeluarkan pernyataan sikap mengenai kisruh pembahasan pengesahan R-APBD Sumut 2018 yang

  • DPRD Setujui LPJP APBD 2018 Sumut, Anggota Dewan Dapat Apresiasi

    satu bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 Provinsi Sumatera Utara (Sumut) disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda), melalu

  • Danau Toba Siap Sambut Presiden Jokowi pada Perayaan Natal Nasional di Humbahas

    3 tahun lalu

    Medan(Pelita Batak): Menjadi salah satu destinasi prioritas yang ditetapkan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar), membuat Danau Toba semakin banjir acara. Jumlah wisatawan yan

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb