• Home
  • News
  • PDIP Buka Posko Pengaduan Pelanggaran Pilkada DKI Jakarta
KSP Makmur Mandiri
Kamis, 16 Februari 2017 11:12:00

PDIP Buka Posko Pengaduan Pelanggaran Pilkada DKI Jakarta

BAGIKAN:
Ist
Trimedya Panjaitan
Jakarta(Pelita Batak): Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan SH MH dan Sekretaris Sirrya Payuna menyebutkan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 diwarnai banyak pelanggaran oleh Penyelenggara Pemilu khususnya KPPS, yang terjadi di basis pendukung pasangan Basuki-Djarot.
 
Hal itu dikatakan mereka dalam siaran pers yang diterima, Kamis 16 Februari 2017. Pelanggaran tersebut antara lain, pertama, pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi memiliki e-KTP dan menunjukkan KK kepada KPPS namun tidak diperbolehkan mencoblos.
 
Kedua, pemilih yang yang tidak terdaftar di DPT tetapi membawa Surat Keterangan dari Dinas Catatan Sipil dan menunjukkan KK kepada KPPS namun tidak diperbolehkan mencoblos.
 
Ketiga, banyak surat suara di TPS habis, padahal masih banyak pemilih yang belum memilih, sehingga banyak pendukung Basuki-Djarot tidak bisa menggunakan hak pilihnya.
 
Keempat, ada kekerasan yang dilakukan Tim sukses dan pendukung pasangan tertentu, terbukti adanya pemukulan dan pengeroyokan kepada Ketua DPC Jakarta Pusat Pandapotan Sinaga dan adiknya, Marudut Sinaga, yang saat ini mendapat perawatan intensif di RS Cikini, Jakarta Pusat. Kasus ini sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya. 
 
Kelima, di wilayah Jakarta Pusat, ditemukan pengusiran kepada saksi Basuki-Djarot  yang dilakukan ormas pendukung pasangan calon.
 
Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan menyatakan, pertama, penyelelenggra pilkada khususnya KPPS telah mengabaikan atau menghilangkan hak konstitusional warga negara yang telah mempunyai hak pilih sebagamana diatur UUD 1945, UU Pilkada serta Peraturan KPU. 
 
Kedua, penghilangan hak konstitusional warga negara untuk memilih  merupakan pelanggaran hak asasi warga DKI Jakarta. Ketiga,mendesak KPU Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta untuk mengambil langkah tegas atas temuan pelanggaran hilangnya hak warga negara dalam Pilkada DKI Jakarta. 
 
Selanjutnya PDIP membuka posko pengaduan kasus-kasus pelanggaran Pilkada DKI mulai hari Kamis 16 Februari 2017 pukul 12.00 WIB dengan alamat Jl. Majapahit No.26, Blok AG, Jakarta 10160, Telp.021-3518457/62, Fax. 021-3510479, email: [email protected]@gmail.com.(R2)
  BeritaTerkait
  • Visi Misi Djoss Lebih Tepat Sasaran, Eks Relawan Eramas Bergabung ke Djoss

    tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Visi misi yang lebih menyentuh dan tepat sasaran menjadi alasan mantan relawan Primbana Eramas (Primer) Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan (Labusel) mengalihkan dukungannya ke

  • Ini Parpol yang Bisa Usung Calon KDH di Pilkada

    3 tahun lalu

    Dalam UU ini diatur antara lain, bahwa Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Jargon Minoritas-Mayoritas Keagamaan Belum Hilang

    3 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Masa Bakti 2015 – 2020, Baktinendra Prawiro,MSc,MH mengatakan persoalan politik di I

  • Berikut Refleksi Penegakan Hukum Tahun 2016 Menurut Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum Yayasan Komunikasi Indonesia

    3 tahun lalu

    Jakarta Pelita Batak): Lembaga Peyananan dan Bantuan Hukum (LPBH) Yayasan Komunikasi Indonesia menyebutkan sepanjang tahun 2016, banyak kasus hukum yang menarik perhatian publik. Penegakan hukum di

  • Ini Inpres Gerakan Nasional Revolusi Mental oleh Jokowi

    3 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Desember 2016 telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb