• Home
  • News
  • Menkum HAM Tambah Kapasitas Lapas 3.100 Orang di Sumut
Jumat, 20 Januari 2017 19:04:00

Menkum HAM Tambah Kapasitas Lapas 3.100 Orang di Sumut

BAGIKAN:
Ist|PelitaBatak

Lubukpakam (Pelita Batak) :
Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly dan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi meresmikan Bangunan Permasyarakatan, Balai Harta Peninggalan serta Rumah dan Flat Imigrasi Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut di Jl. Antara, Desa Bakaran Batu, Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Jumat (20/1/2017).

Dengan peresmian tersebut, maka daya tampung atau kapasitas Lembaga Permasyarakatan (Lapas)  dan Rumah Tahanan (Rutan) di Sumut bertambah 3.100, yang semula 8.500 yang saat ini telah menjadi 11.600 orang.

]Ardi Ditembak, Bayu dan Ricardo Tampubolon Merangkul Korbannya

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly menjelaskan bahwa Sumut mendapat anggaran besar sekitar Rp200 miliar dari pemerintah pusat  untuk pembangunan berbagai fasilitas tersebut.  “Di tengah kementerian banyak mengalami pemotongan anggaran, kita mendapat bonus cukup besar untuk perbaikan lapas, rutan dan prasarana lainnya. Di sumut termasuk provinsi mendapat porsi cukup besar sekitar Rp200 M, karena di Sumut angka kejahatannya lebih tinggi dibanding daerah lain. Khususnya narkoba,” kata Yasonna.

Yasonna dalam kesempatan itu menuntut seluruh aparat meningkatkan tanggungjawabnya di bidang tugas masing-masing. Dijelaskannya, anggaran yang diberikan penempatannya berdasarkan over kapasitas dan prediski kapasitas rutan/lapas. Sumut aja baru satu tahun, jumlah narapidana naik 3.000 . Sementara yang dibangun ada tambahan kapasitas 3.100. Oleh karnanya, Yasonna meminta fasilitas yang terbangun segera dimanfaatkan, dengan melakukan langkah redistribusi rutan yang padat.

Secara khusus Yasonna mengingatkan jajarannya agar tidak terlibat dalam kasus narkoba. "Saya sudah katakan sejak tahun lalu tidak ada kompromi untuk narkoba. Di sini ada kepala UPT, siapa pun anda apa bila ada peristiwa di tempat saudara, maka akan  ditarik, non aktif, jika terlibat diproses hukum, tidak ada perlindungan dalam soal ini, Kita sudah darurat narkoba, sekali lagi saya ingatkan kepada semua, kita zero toleransi. Sudah ada Kalapas dan KPLP yang dinon aktifkan, dimana ada unsur kelalaian sembari diteliti.” tegasnya.

Sementara itu, Gubsu Erry mengungkapkan terimakasih atas tambahan fasilitas yang ada. Dia berharap masih ada ada tambahan lembaga permasyarakatan dan rutan ke depannya sehingga dapat menampung warga binaan. Karena menurut Gubsu,  berbagai permasalahan dalam Lembaga Permasyarakatan disebabkan kapasitas yang berlebihan. Dikatakan Gubsu, tambahan kapasitas Lapas/rutan 3.100 masih belum mampu menampung jumlah warga binaan. Karena, selama tujuh bulan terakhir saja ada tambahan warga binaan sebanyak 3.000 . Karenanya dia berharap ada tambahan lagi kapasitas untuk warga binaan di Sumut.

“Seperti kerusuhan dan pembakaran di Lapas Labuhan Ruku, Batubara, kerusuhan di Rutan Batam, Lapas Tanjung Gusta Medan, Lapas Krobokan Bali dan Lapas Salemba Jakarta harus menjadi perhatian bersama. Rentetan kerusuhan yang melanda Lapas dengan beragam alasan diantaranya karena berlebihannya kapasitasnya, keterbatasan petugas, sarana dan prasarana termasuk teknologi, serta emosi dari narapidana yang tidak dapat diprediksi,” katanya.

Gubsu Erry juga mengatakan pembangunan lapas merupakan penghargaan dan kebahagian bagi masyarakat Sumut. Selain itu Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia beserta jajarannya telah menunjukkan komitmen dan karya nyata sebagai hasil kreativitas dan inovasi pemerintah untuk mewujudkan pembangunan manusia Indonesia. "Untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran kementerian dan Kanwil Hukum dan HAM yang telah menjalin kerjasama yang baik dengan Pemprovsu tetap berlanjut bahkan ditingkatkan,"jelasnya.

Ditambahkan Gubsu bahwa peresmian penggunaan lembaga pemasyarakatan merupakan upaya konkrit untuk meningkatkan guna perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga binaan. "Pemerintah sebagai fasilitator pembangunan telah menunjukkan komitmen dengan melakukan berbagai terobosan kebijakan yang visioner, efektif dan efesien dalam pembangunan karakter dan pencerahan pemikiran berbagai elemen masyarakat sehingga mampu memberikan solusi terhadap berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat utamanya warga binaan permasyarakatan,"paparnya.

Pada kesempatan itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut Maroloan J Baringbing pada akhir tugasnya di Sumut mengatakan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBNP tahun 2016 dimulai sejak Oktober hingga Desember 2016, "Oleh karena itu dalam pelaksanaannya kami bekerjasama dengan BPKP Sumut serta bekerjasama dengan kejaksaaan tinggi dalam hal pengawasan dengan maksud tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan ,"tegasnya.

Dilaporkannya bahwa pembangunan 14 satuan kerja di jajaran Kanwil Hukum dan Ham diantaranya Lapas Klas 1 Medan, Lapas Khusus Anak Klas1 Medan, Lapas Klas II A Binjai, Lapas Klas IIA Pematang Siantar,Lapas Klas II A Tanjung Balai, Lapas Narkotika Klas II Langkat, Rutan Klas I Medan, Rutan Klas II B Labuhan Deli, rutan kelas II B Tanjung Pura, Lapas Pemuda Langkat, cabang Rutan Pulau Tello ,Lapas kelas II B Padang Sidempuan, Balai Harta Peninggalan Medan rehab gedung kantor dan Kantor Imigrasi Klas I Polonia, pembangunan rumah dinas dan flat Imigrasi.

Lebih lanjut Maroloan berkata pembangunan tersebut diatas telah menghasilkan peningkatan pelayanan yang sangat signifikat, jumlah kapasitas. Hunian warga binaan permasyarakatan bertambah 3.100 orang yang semula 8.500 yang saat ini telah menjadi 11.600 orang.

Selain itu cabang rutan Gunung Sitoli di Kabupaten Nias Selatan telah dioperasi dengan maksimal. Telah terdapat fasilitas perumahan bagi petugas imigrasi yang bertugas di Bandara International Kuala Namu. Pada kesempatan itu Menkumham menyaksikan serah terima jabatan kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut dari Maroloan J Baringbing kepada Ibnu Chuldun. Hadir pada acara tersebut Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham Iwayan Dusak, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Kriemen Aruan, Forkopimda Provsu/mewakili Ka.BNN, Kapolda,Kepala BPKP, Pengadilan Tinggi, sejumlah Bupati yang Lapas di wilayahnya diresmikan yakni Batubara, Nias , Tanjung Balai dan Deli Serdang.(TAp)

  BeritaTerkait
  • Listrik Terapung Di Danau Toba Beroprasi Maret 2018

    12 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak) :Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi menyatakan dukungannya atas rencana Korea Environmental Industy dan Technology Instute (KEITI) membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung di perairan Danau Toba.

  • Menteri Perindustrian Minta Gubernur Kawal Industri Andalan di Sumut

    10 bulan lalu

    Deliserdang (Pelita Batak) : Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Sumut H Tengku Erry Nuradi meresmikan pabrik sarung tangan keenam milik PT Medisafe T

  • Liberti Sitinjak Jabat Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut

    5 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak) :Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi menyampaikan pentingnya sistem pelayanan secara online khususnya berkaitan dengan hukum seperti lembaga pemasyarakatan (lapas).

  • Guna Berikan Pelayanan Terbaik, Kapasitas Camat dan Lurah 'Digenjot'

    2 bulan lalu

    Sibolangit (Pelita Batak) :Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Camat dan Lurah se-Kota Medan di The Hill Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Sibolangit, Kabupa

  • Soal HGU di Sumut, Ini Kata Iskandar Sitorus untuk Presiden Joko Widodo

    11 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak) : Berbagai persoalan hak guna usaha (HGU) perkebunan di Sumatera Utara, semakin terasa membebani pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemicunya antara lain karena sejak aw

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Pelita Batak Online