• Home
  • News
  • Masyarakat Pandumaan Sipituhuta Pertanyakan Perda Hak Ulayat
Rabu, 04 Oktober 2017 18:38:00

Masyarakat Pandumaan Sipituhuta Pertanyakan Perda Hak Ulayat

BAGIKAN:
Abed Ritonga
Pertemuan masyarakat Pandumaan Sipituhuta dengan Pemkab Humbahas
Humbahas(Pelita Batak): Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta mempertanyakan keberadaan Perda tentang perlakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (hak ulayat) yang sudah dilakoni leluhurnya secara turun-temurun. Kehadiran masyarakat  tersebut disambut  Dosmar Banjarnahor Bupati Humbang Hasunduta (Humbahas) Bukit Insfirasi kantor Bupati Humbahas, Rabu 4 Oktober 2017.

Sesuai dengan jadwal permohonan audensi melalui surat sebelumnya, pengurus masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta (PMPS) yang hadir di antaranya, James Sinambela sebagai ketua, Maratal Lumbanbatu, Sartono Lumban Gaol, Crisman Sihite, Arnold Lumbanbatu, Mangalam Nainggolan dengan pendampingan Sekretaris Desa Pandumaan Gusber Nainggolan serta Rokki Pasaribu dan Delima Silalahi dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM). 

Audensi tadi langsung dihadiri oleh Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor SE dan didampingi jajarannya. Menanggapi permintaan masyakat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Minrod Sigalingging mengatakan terlambatnya pembuatan Perda tadi ditengarai adanya permintaan DPRD Humbahas untuk terlebih dahulu dilakukan study akademis sebagai kajian. 

"Sebelumnya, angket kuisioner sudah dibagikan pada masyarakat untuk mendukung kajian akademis. Hanya saja, sampai saat ini hasil quisioner tadi belum kita terima untuk diteruskan sebagai dasar kajian," paparnya.

Menyanggupi itu, PMPS melalui Delima dari KSPPM berjanji bahwa hasil kuisioner yang sudah dibagikan pada masyarakat akan secepatnya terkumpul untuk segera dikembalikan. "Secepatnya kuisioner tadi akan dikumpulkan untuk diserahkan," katanya.

Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor mengatakan sebelum ini pihaknya sudah membentuk panitia melalui SK Bupati No 16 Tahun 2017. Bahkan panitia sudah berkordinasi langsung dengan ahli yang berasal dari Universitas Gajah Mada (UGM) dan Komnas HAM Jakarta. "Kedua ahli tadi sudah kita hadirkan pada 18 April lalu dalam rapat kerja panitia," katanya.

Lanjut Dosmar, panitia bersama tokoh masyarakat juga sudah mensosialisasikan quisioner untuk dipahami. "Pada 25 Agustus lalu bersama penasehat Menkemenko Maritim, Anthropologist, staf khusus kepresidenan dari 2 Universitas juga sudah melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya Perda Masyarakat Hukum Adat. Jadi ini semua mekanisme. Kita juga berharap masyarakat mendukung dengan mengisi quisioner tadi. Ini tetap menjadi bahan perhatian yang serius bagi kita," tukasnya.

Menyikapi itu, Dosmar mengatakan pihaknya akan menerbitkan SK Bupati untuk pengakuan tanah adat Pandumaan dan Sipituhuta sebagai langkah awal sebelum terbentuknya Perda.  "Bila syarat dan mekanisme sudah terpenuhi, ini akan ditingkatkan ke Perda setelah mendapat persetujuan dari legislatiif," katanya.

Masyarakat Tolak Klaim FP3HH

PMPS juga menolak adanya pencaplokan (Claim)Forum Pemrakarsa Pendiri Pemerhati Humbang Hasundutan (FP3HH) yang menyebut masalah pengakuan dan perlindungan hukum adat Pandumaan dan Sipituhuta untuk dilakukan penataulangan Ranperda sesuai dengan tuntutan masyarakat. Serta berharap agar dalam penyusunan Ranperda dapat melibatkan masyarakat di sana. "Kami menolak pencaplokan FP3HH terkait permasalahan Pandumaan dan Sipituhuta yang terkesan memanfaatkan kondisi ini sebagai salah satu alasan FP3HH mendukung digulirkannya hak angket oleh DPRD Humbahas. Kami menolak perjuangan PMPS dipolitisasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,"  kata James Sinambela. 

James juga menegaskan, hingga saat ini pihaknya tidak pernah mengangkat dan menghunjuk seseorang sebagai perwakilan mereka di FP3HH. "Bukan hanya itu, tudingan atas penyerahan persoalan masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta pada salah satu anggota DPRD Humbahas tidak pernah kami lakukan," tegasnya. (Abed Ritonga)
  BeritaTerkait
  • TPL Kembali Dituding Berupaya Mengkriminalisasi Masyarakat Adat

    10 bulan lalu

    Taput (Pelita Batak) : Lima puluhan keturunan Op. Bolus Simanjuntak dari Huta Aek Napa, Sipahutar mendatangi kantor Polres Tapanuli Utara, Rabu pagi, 1 Februari 2017. Turut bersama mereka perwaki

  • Rencana Pembangunan Kawasan Danau Toba dan Peluang Masyarakat Adat Diseminarkan di Parapat

    tahun lalu

    Parapat (Pelita Batak): KSPPM, BAKUMSU, CAPPA dan Sajogyo Institute bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) dan Kantor Staf Presiden (KSP) menyelenggarakan seminar

  • PP GMKI Sampaikan Sembilan Rekomendasi Pemikiran kepada Kepala Staf Kepresidenan RI

    9 bulan lalu

    Jakarta(Pelita Batak): "Indonesia saat ini masih menghadapi banyak persoalan yang harus dapat diselesaikan oleh seluruh komponen bangsa. Para mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa t

  • Jokowi Serahkan 9 Surat Pengakuan Hutan Adat, Termasuk Pandumaan Sipituhuta Humbahas

    12 bulan lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang tersebar di sejumlah daerah di tanah air, di Istana N

  • Akhirnya Bupati Humbahas Sampaikan Nota Pengantar RPJMD Tahun 2016-2021

    4 minggu lalu

    Doloksanggul (Pelita Batak): Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE sampaikan nota pengantar atas Ranperda Kabupaten Humbang Hasundutan tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentan

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Pelita Batak Online