• Home
  • News
  • Mahkmah Agung Tolak Kasasi Direktur PT GDS
KSP Makmur Mandiri
Minggu, 09 Juli 2017 18:53:00

Mahkmah Agung Tolak Kasasi Direktur PT GDS

Jonni Sihotang Dinyatakan Merusak Lingkungan Hidup
BAGIKAN:
Tap|Pelitabatak
Willmar E Simanjorang saat ditemui di Medan
Medan (Pelita Batak) :
Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Direktor PT Gorga Duma Sari (GDS) Jonni Sihotang. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perusakan lingkungan hidup". Melalui Putusan untuk perkara dengan register Nomor 1203K/Pid.Sus.LH/2016, MA menghukum terdakwa pinana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 5 miliar.

Sebagaimana dikatakan Penggiat Lingkungan Drs Willmar Simanjorang,M.Si kepada wartawan menanggapi petikan putusan MA tertanggal 17 Mei 2017. Dikatakan Willmar, Minggu (9/7/2017), telah melihat informasi tentang putusan ini di website resmi MA. "Disana dikatakan, amar putusan 'tolak perbaikan'," ujarnya.

Willmar menjelaskan, dalam petikan putusan dijelaskan selain menolak permohonan kasasi dari terdakwa, putusan juga menyebutkan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 718/Pid.Sus/2015/PT.MDN tanggal 15 Desember 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg tanggal 19 Agustus 2015.

Selain hukuman penjara dan denda, putusan MA juga menjatuhkan pidana tambahan kepada PT Gorga Duma Sari untuk memperbaiki kerusakan lingkungan di areal Izin lokasi seluas sekitar 400 ha di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan cara menanam tanaman keras di lokasi bekas tebangan pohon dan membangun dinding penahantebing terhadap tebing yang telah dipotong oleh PT Gorga Duma Sari. Juga memerintahkan agar terdakwa di tahan.

Dikatakan Willmar, awal malapetaka kerusakan kawasan hutan akibat salah tafsir Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

"Diterbitkan izin lokasi tanpa ada izin usaha bidang perkebunan dan izin lingkungan. Dengan demikian hanya dengan modal IPK, mereka sudah melakukan pembabatan kayu kemudian pertimbangan teknis tidak ada," kata Willmar yang juga anggota Kelompok Pakar Geopark Kaldera Toba ini..

Dilanjutkannya, saat itu yang ada hanya surat dari Dinas Kehutanan Sumut, itupun sudah lama waktunya terbit. "Kemudian dengan beraninya Bupati menerbitkan ijin sesuai dengan rekomendasi BLH, padahal ijin lingkungan hidup itu menurut UU 32/2009 harus diberikan pada tahap perencanaan. Maka ijin yang diberikan bupati sesuai rekomendasi BLH melalui timnya sudah menyalahi aturan dan itu sudah dilakukan surat menyurat oleh kementerian lingkungan hidup agar jangan lagi diterbitkan ijin tersebut," ujarnya lagi.

Sementara dalam proses tersebut, lanjutnya,  kegiatan PT GDS sudah dihentikan. "Sayangnya mereka (pemberi ijin,red) tidak memperdulikan itu, maka dikeluarkanlah ijin linhkungan padahal sudah dalam proses hukum," ujar pria yang tidak jarang mendapat ancaman dibunuh akibat mempertahankan sikapnya melawan pengrusakan hutan.

Untuk itu, sebagai lanjutan perjuangan bersama masyarakat Samosir, Willmar akan melanjutkan pengaduannya agar oknum-oknum yang terkait dengan kasus ini ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. "Baik mantan Bupati Samosir, Kepala Dinas Kehutanan Sumut, dan pejabat lainnya karena patut diduga ada kolusi diantara mereka," ujarnya pria yang telah berjuang sejak tahun 2012 untuk kasus ini.

Yang akan dibawa ke ranah hukum yang terlibat dugaan adanya kolusi perizinan Mantan Bupati Samosir, Mantan Kepala Badan LH Kab.Samosir dan Mantan Kadis Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir dan Pejabat Dinas Kehutanan Provsu yang mengeluarkan Surat biasa yang dijadikan Pertek untuk IPK dan yang mengeluarkan Surat Kekuatan hukum yang melebihi kewenangannya sebagai eksekutif.

Willmar berharap, ke depan putusan MA ini, akan menjadi efek jera kepada oknum-oknum yang ingin merusak lingkungan khususnya di kawasan Danau Toba. "Hutan menjadi sumber ketersediaan air untuk Danau Toba, jika hutan rusak maka akan menjadikan warisan yang agung itu hancur," ujarnya.

Jika lingkungan Kawasan Hutan Tele dirusak sebagai sumber air dan kantong air sebagai Pemasok Air ke Danau Toba, maka Toba akan menjadi kubangan raksasa, kelak Danau Toba hanya menjadi kenangan bagi generasi mendatang.(TAp)

  BeritaTerkait
  • Kejari Pangururan Tunggu Putusan MA, Eksekusi Jonni Sihotang

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pangururan Edward Malau, SH mengatakan pihaknya belum menerima putusan Mahkamah Agung terkait kasasi yang diajukan terdakwa Jonni Sihotang selaku

  • Divonis Merusak Lingkungan, Dirut PT GDS Jonni Sihotang Akhirnya Menyerahkan Diri

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Setelah terbitnya putusan kasasi Mahkamah Agung tentang permohonan kasasi Nomor 1203 K/Pid.Sus.LH/2016 pada tanggal 17 Mei 2017 akhirnya Jonni Sihotang (Direktur Utama PT GDS), Se

  • Konsolidasi Kepemimpinan Polri dan Makna Reformasi Polri Terhadap Nawacita

    tahun lalu

    Oleh : Firman Jaya Daeli (Mantan Tim Perumus UU Polri Dan Anggota Komisi Politik & Hukum DPR-RI)Institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Prof. Tito Karnavian, MA, Ph.D sudah sem

  • Kasasi Direktur PT GDS Ditolak, Awal Pembersihan Perusak Lingkungan Danau Toba

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Telah diputuskannya permohonan kasasi dari terdakwa Jonni Sihotang (Direktur PT Gorga Duma Sari/GDS) oleh Mahkamah Agung, menjadi awal pembersihan perusak lingkungan dari kawasan

  • Bambang Sugeng Rukmono Kajati Sumut Yang Baru

    3 tahun lalu

    JAKARTA (Pelita Batak):   Korps Adyaksa kembali melakukan rotasi besar-besaran. Kali Jaksa Agung merotasi 148 pejabat eselon II dan III digeser posisinya, berdasarkan Surat Keputusan J

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb