• Home
  • News
  • Komisi A DPRD Sumut Gelar RDP Bersama Bupati Tobasa, Direksi BODT, Dishut Provsu Bersama Masyarakat Adat Marga Butarbutar Sigapiton
KSP Makmur Mandiri
Senin, 23 Juli 2018 11:14:00

Komisi A DPRD Sumut Gelar RDP Bersama Bupati Tobasa, Direksi BODT, Dishut Provsu Bersama Masyarakat Adat Marga Butarbutar Sigapiton

BAGIKAN:
ist|pelitabatak
Dirut BPODT Arie Prasetyo menghadiri RDP di Komisi A DPRD Sumut
Medan (Pelita Batak):
Menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait sengketa lahan seluas 500 hektar antara masyarakat adat Desa Sigapiton, Sibisa dan Motung sekitarnya dengan Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Danau Toba (BPOPDT) dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sehubungan dengan penetapan kawasan lahan zona otoritatif Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara kembali menggelar Rapat kerja/dengar pendapat di Ruang Rapat Komisis A DPRD Sumut Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan, Selasa (17/7/18).

Rapat tersebut dipimpin langsug Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut  Muhri Fauzi Hafiz dari Fraksi Demokrat bersama anggota KomisiA  Sarma Hutajulu, SH (F-PDIP), Roni Reynaldo Situmorang (F-Demokrat), dr Poaradda Nababan, Sp.B, Ir. Ramses Simbolon, MSc  beserta anggota lainnya dan juga  dihadiri langsung oleh Bupati Toba Samosir Ir. Darwin Siagian, Dirut BPOPDT Ari Prasetyo bersama jajaran Direksi. Kemudian Dinas Kehutanan  Provsu diwakili Ependi Pane, S.Hut, MAP, Kepala KPHL Wilayah IV Tobasa Leo Sitorus, Camat Ajibata Drs. Tigor Sirait, Kepala Desa Sekawasan Kecamatan Ajibata, Aman Tano Batak, KSPPM Parapat, dan perwakilan masyarakat Marga Butarbutar Desa Sigapiton dan Sibisa sekitarnya.

Dalam rapat tersebut terungkap berbagai fakta bahwa adanya carut-marut persoalan lahan milik masyarakat adat sekitar yang telah ditetapkan pemerintah jadi lokasi pariwisata sesuai amanah Kepres  No 49 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengelola Otorita Pariwisata Danau Toba (BPOPDT) oleh Presiden RI. Namun, belakangan ini masyarakat di kawasan Sibisa sekitarnya khususnya Marga Butarbutar Sigapiton mengalami keresahan setelah mengetahui bahwa lahan seluas 500 ha di kawasan Sibisa tersebut telah diserahkan oleh Pemkab Tobasa dan Dinas Kehutanan cq. Kemen LHK RI untuk dikelola BODT tanpa melibatkan masyarakat selaku pemilik tanah adat. Padahal tanah tersebut merupakan tanah adat yang wariskan secara turun-temurun, meski sebelumnya pernah diserahkan kepada Dinas Kehutanan Provsu untuk direboisasi menjaga kelestarian lingkungan yang dikuatkan dengan bukti adanya surat penyerahan.

Mangatas Togi Butarbutar didampingi biro bantuan hukum DPD.Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Sumut  Ir. Pamostang Hutagalung dan Sudirman selaku perwakilan Masyarakat Adat marga Butarbutar Desa Sigapiton dari Keturunan Ompu Ondol Butarbutar dalam rapat meminta kepada Pemerintah untuk dapat mempertegas status tanah adat mereka seluas 120 hektar yang sudah selama berpuluh tahun mereka gunakan jadi sumber penghasilan lahan pertanian dan permukiman.

Dia menjelaskan bahwa keluarga besar suku/marga Butarbutar Keturunan Op. Ondol selaku pemilik tanah adat dari warisan leluhur seluas 120 ha di Kawasan Sibisa Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton sudah sejak lama diperjuangkan pengembalian dan pelepasannya dari kawasan hutan kepada Pemerintah Kabupaten Tobasa, Gubernur dalam hal ini melalui Dinas Kehutanan dan Kementerian LHK, namun sampai saat ini belum ada penyelesaiannya.

"Melalui rapat yang difasilitasi oleh Komisi A DPRD Provsu ini, kami minta ada kejelasan status pengembalian tanah adat kami kepada pemerintah, sebab jauh-jauh hari sebelum lahir BODT tanah adat kami seluas 120 hektar masuk kedalam zona pengelolaan BODT tersebut  telah kami mohonkan pengembaliannya kepada pemeritah lewat mekanisme dan aturan yang berlaku di negeri ini, namun  sampai detik ini belum ada penyelesaiannya," ungkap Togi.

Lebih lanjut Togi mengatakan, sejak dilakukan sosialisasi  pihaknya dari keturunan Marga Butarbutar Sigapiton tidak menolak kehadiran BPODT. Mereka sangat mendukung program pembangunan yang akan dilakukan pemerintah pusat melalui BODT. Tetapi, janganlah tanah milik mereka dirampas begitu saja. Mengenai penggunaan tanah adat  untuk lokasi wisata diharapkan harus ada suatu kesepakatan bersama dengan pemerintah melalui pihak BODT. "Kami jangan dijadikan hanya sebatas  penonton pembangunan diatas tanah kami sendiri. Hak pengelolaan  atas tanah ulayat kami harus dilindungi demi masa depan para generasi/keturunan kami dikemudian hari," jelasnya.

Sarma Hutajulu : Hak-hak Masyarakat Lokal  Jangan Hilang dan Terpinggirkan

Disela-sela rapat, Anggota Komisi A DPRD Sumut Sarma Hutajulu dan Reynaldo Situmorang dengan tegas meminta kepada pihak Kehutanan Provinsi, Bupati Tobasa dan Para Direksi BPODT agar bisa serius menyikapi dan mencari solusi yang terbaik terkait tuntutan masyarakat adat marga Butarbutar dan Sibisa sekitarnya untuk pengembalian tanah adatnya.  "Tuntutan mereka masih hal yang wajar. Sebab, jangan hanya gara-gara demi pembangunan kawasan  pariwisata yang datangnya dari pusat sana, hak-hak masyarakat lokal selaku pemilik tanah  jadi hilang dan terpinggirkan" tegas Sarma Hutajulu.

Komisi A DPRD Sumut mengharapkan pertemuan ini dilakukan dalam rangka  mencari solusi terhadap dampak atas kehadiran BODT terhadap masyarakat sekitar kawasan. Para wakil rakyat ini menilai apa yang menjadi keluhan masyarakat di Sibisa sekitarnya diharapkan baik dari Pemerintah maupun BODT sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat jangan menganggab anggap aneh apa yang menjadi tuntutan masyarakat saat ini.

Ini kan, hal yang wajar, ada program pembangunan, kalau pun itu satu sisi pantas kita syukuri, tapi di sisi lain kita juga perlu kritisi. Karena, pembangunan yang datang kekawasan Danau Toba pasti punya dampak, pasti itu! Kenapa masyarakat sampai hari ini masih ada konflik dengan BODT dan Kehutanan, saya kira itu wajar karena ini, kan, masalah dari dulu sampai sekarang soal SK Menhut 579 /2014. Dimana penunjukan kawasan hutan memang dari dulu hingga detik ini masih bermasalah dengan masyarakat," ujar Sarma Hutajulu.

Lebih lanjut anggota Dewan dari Fraksi PDIP ini memaparkan, masalah antara masyarakat dengan kehutanan belum selesai, kehutanan telah menyerahkan tanah ke BODT. Dimana masyarakat sudah puluhan tahun menuntut lahannya untuk dikeluarkan dari kawasan hutan tidak bisa dengan alasan kawasan hutan lindung. Tetapi untuk program pembangunan kenapa bisa cepat dari hutan lindung dirubah kehutan produksi/konversi ke APL?

Saya kira kalau masyarakat mengkritisi ini tak perlu kita langsung alergi, karena memang pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Kenapa lahan untuk masyarakat sebegitu sulit pihak kehutanan untuk merobah hutan lindung menjadi APL? Kenapa untuk yang lain begitu cepat dilakukan seperti BODT? Sudah banyak contoh, seperti di Pintu Pohan yang dijadikan pengusaha lahan sawit. Ketika masyarakat mengelola lahan yang nota bene kawasan hutan langsung ditangkap dan diproses dengan memakai undang-undang kehutanan. Tapi si pengusaha ketika mengubah lahan kawasan jadi perkebunan itu tidak pernah dipenjarakan. Ini tidak adil.  Jadi, hal wajar-wajar saja Pak Ari masyarakat bertanya. Karena ini memang program pembangunan yang datangnya dari atas yang tak pernah melibatkan masyarakat untuk membicarakan rencana pembangunan ini. Ujuk-ujuk masyarakat hanya jadi objek penerima, tidak pernah jadi subjek.

Sarma juga membenarkan bahwa permasalahn yang dialami oleh masyarakat khususnya Marga Butarbutar dari Sigapiton sudah lama dan sudah dibahas dalam RDP tahun 2015 lalu di Komisi A DPRD Sumut. Kadis Kehutanan saat itu dijabat oleh Pak Alden yang dihadiri oleh Dinas Kehutanan Provsu dan instansi terkait lainnya telah berjanji dalam tempo dua minggu lahan milik marga Butarbutar Sigapiton akan segera dikeluarkan dari kawasan hutan. Karena lahan itu sesuai data benar diserahkan oleh Marga Butarbutar untuk rencana perluasan lahan reboisasi di jaman Orba. Namun, sampai hari ini sudah tiga lebih  belum ada solusi penyelesaian kepada mereka. Belum lagi yang lain.

"Jadi saya kira, ini menjadi 'PR' kita bersama mencari solusi yang terbaik. Janganlah masyarakat terus-terus yang menjadi korban. Jangan karena kehadiran BODT selama25 tahun ini kemudian Masyarakat Batak menjadi tamu di tanahnya sendiri. Kita sudah lihat kok di Bali dan Mandalika bagaimana masyarakat penduduk asli itu sekarang hidup terpinggirkan," tegas Sarma Hutajulu.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Toba Samosir Ir Darwin Siagian mengatakan pihaknya saat ini telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tanah Adat di Kabupaten Tobasa, namun Perda dimaksud saat ini sedang dalam proses eksaminasi di Biro Hukum Pemprovsu. "Kami dari Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Toba Samosir sudah menerbitkan Perda Tanah Adat. Saat ini sedang dalam proses eksaminasi di Biro Hukum Provinsi Sumut. Untuk itu kami berharap agar Komisi A DPRD Sumut dapat membantu supaya prosesnya dipercepat. Karena Perda ini sama-sama kita harapkan nantinya dapat menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan segala persoalan tanah adat yang terjadi saat ini khususnya di daerah Pemkab Tobasa," jelas Darwin.

Sementara itu, Direktur BPODT Ari Parsetyo usai menyampaikan paparannya dalam rapat meminta arahan dan petunjuk dari Anggota DPRD Sumut agar dapat membantu meberikan solusi terkait penyelesaian persoalan legalitas lahan zona otoritatif kawasan pariwisata Sibisa sekitarnya.

Meski dalam rapat tersebut belum ditemukan solusi, Pimpinan Rapat Komisi A DPRD Provsu berjanji akan mendorong pemerintah Provinsi khususnya di Biro Hukum agar bisa secepatnya menyelesaiakan proses eksaminasi terhadap Perda Tanah Ulayat Kabupaten Tobasa. "Pertemuan ini nanti akan segera ditindaklanjuti denga melakukan pertemuan internal Komisi. Kami dari Komisi A siap mendorong agar proses eksaminasi Perda Tanah Adat yang diterbitkan oleh Pemkab Tobasa secepatnya diselesaiakan di Biro Hukum Provsu, karena saya melihat produk Perda ini dapat menjadi solusi dalam menyikapi tuntutan masyarakat. Dengan segala keterbatasan kewenangan kami siap jadi penengah atas keresahan-keresahan yang dialami oleh masyarakat khususnya di kawasan Sibisa sekitarnya," ujar Muhri Fauzi Hafiz. (Rel)
  BeritaTerkait
  • 267 Tahun, Langkat Tetap Lestarikan Adat Budaya

    2 tahun lalu

    Stabat (Pelita Batak) : Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H T Erry Nuradi mengapresiasi Bupati Langkat karena terus melestarikan adat budaya Melayu ciri khas Kabupaten Langkat. "Apresiasi

  • Bersama Bupati, Gubernur Tabur 45 Ribu Benih Ikan Nilem dan Tawes di Danau Toba

    2 tahun lalu

    Parapat (Pelita Batak) : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) H Tengku Erry Nuradi menabur 45 ribu benih ikan di perairan Danautoba sebagai upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan n

  • Kalung Bunga Sambut Rombongan Gubernur di Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung

    2 tahun lalu

    Tarutung (Pelita Batak) :Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry  Nuradi bersama Ibu Evi Diana br Sitorus disambut penuh suka cita Ephorus HKBP  Pdt Dr Darwin Lumban Tobing di kantor Pus

  • Satpol PP Kedepankan Langkah Preventif dan Peka Terhadap Perkembangan Sosial Masyarakat

    2 tahun lalu

    Binjai (Pelita Batak) :Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi meminta dan menekankan kepada seluruh jajaran personil di Sumut untuk mengedepankan langkah preventif dan peka terhadap perkem

  • Ini Dia Kegiatan Pengurus Daerah FBBI Selama 2016

    2 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI) merilis kegiatan pengurus daerah yang telah dilaksanakan sebagai berikut di bawah ini.   a. DPD FBBI Provinsi Riau.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb