• Home
  • News
  • Ketua KPK Benarkan Ada OTT Terkait Lembaga Penegak Hukum
KSP Makmur Mandiri
Kamis, 26 Januari 2017 11:55:00

Ketua KPK Benarkan Ada OTT Terkait Lembaga Penegak Hukum

BAGIKAN:
Ist
Agus Rahardjo
Jakarta(Pelita Batak): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memberikan keterangan resmi soal operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini, KPK tengah melakukan pemeriksaan intensif 1x24 jam usai penangkapan yang dilakukan, Rabu 25 Januari 2017 kemarin. 
 
"Benar, informasi sudah kami terima terkait adanya OTT yg dilakukan KPK di Jakarta. Ada sejumlah pihak yang diamankan saat ini. Terkait dengan lembaga penegak hukum," kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada wartawan, Kamis 26 januari 2017.
 
Meski demikian, Agus sangat berhati-hati memerinci identitas sejumlah pihak yang terjaring OTT. Termasuk, adanya hakim MK inisial PA. "Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan pada hari ini," ujar Agus.
 
Informasi dihimpun, Hakim MK inisial PA itu ditangkap penyidik KPK setelah menerima suap terkait dengan pembahasan judicial review atau uji materi Undang-undang. Namun belum diketahui dengan pasti UU yang mana.
 
Dan dari tangkap tangan tersebut, KPK berhasil menangkap sepuluh orang dengan barang bukti uang tunai. 
 
Informasi dihimpun, Patrialis ditangkap di sebuah hotel di daerah Taman Sari, Jakarta Barat. Lokasi di Taman Sari Jakbar sendiri dikenal sebagai lokasi “merah” atau esek-esek. Beredar isu, turut pula seorang wanita dalam OTT itu.
 
Siapa sebenarnya Patrialis Akbar? Pria yang lahir pada 31 Oktober 1956 di Padang, Sumatera Barat itu sempat menjadi sebagai sopir angkutan kota (angkot) jurusan Pasar Senen-Jatinegara dan sopir taksi ibukota saat merantau ke Jakarta.
 
Patrialis merantau untuk melanjutkan pendidikannya setelah lulus dari STM Negeri II, Padang pada 1977. Setelah meraih gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dia menekuni profesi pengacara selama beberapa waktu sebelum akhirnya mulai terjun ke dunia politik.
 
Dia bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), yang kemudian menghantarkan dirinya menjadi anggota DPR RI dua periode. Yakni, pada 1999-2004 dan 2004-2009 dari daerah pemilihan Sumatera Barat.
 
Selama di Senayan, Patrialis tercatat sebagai salah satu pelaku perubahan UUD 1945 pada 1999-2002 dengan menjadi Anggota Badan Pekerja (BP) MPR pada Panitia Ad Hoc (PAH) III, serta PAH I. Sementara di DPR, Patrialis tercatat sebagai anggota Komisi III yang membidangi masalah hukum.
 
Karena dia dianggap vokal memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama terkait dengan hukum dan HAM, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono melirik Patrialis. Putra Letda (Purn) H. Ali Akbar itu lantas ditunjuk untuk menempati posisi Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pada 2009.
 
Terakhir, pria berdarah Minang itu menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi setelah mengucap sumpah dengan masa jabatan 2013–2018 pada 13 Agustus di Istana Negara, Jakarta.
 
Informasi yang beredar tak hanya Partrialis yang ditangkap, tapi totalnya tiga orang yang diamankan. Penangkapan kabarnya dilakukan terhadap tiga orang pada Rabu 25 Januari 2017 kemarin. OTT diduga terkait dengan suap menyuap gugatan judicial riview di MK. 
 
Kini ketiganya telah diamankan KPK untuk dilakukan proses pemeriksaan intensif selama 1x24 jam. "Terkait dugaan tindak pidana suap masih proses pemeriksaan," ujar sumber internal KPK.(R2)
  BeritaTerkait
  • Pembumian Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta Penguatan NKRI dan UUD 1945

    tahun lalu

    Indonesia Raya selalu berdiri kuat dan semakin bergerak kokoh dari dahulu, kini, dan seterusnya karena memiliki ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945, yang mengakui, melindungi, memfasilit

  • Bupati Dosmar Lantik Anggota Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Humbang Hasundutan

    tahun lalu

    Doloksanggul(Pelita Batak): Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor melantik anggota unit pemberantasan pungutan liar untuk wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pembentukan unit pemberantasan

  • Pemberian Mobil Kepada Sejumlah Pejabat di Taput Disoal

    2 tahun lalu

    Pemberian 4 unit mobil dinas (mobdin) jenis Nissan X Trail New kepada muspida plus di Kabupaten Tapanuli Utara menuai tanda tanya di tengah masyarakat. Sikwtahui Pemkab memberikan mobil tersebut ke pejabat vertikal seperti Kapolres, Dandim, Kajari, dan K

  • Terkait Kasus Mangkrak Bupati Simalungun, KPK Kordinasi dengan Polri

    tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung, untuk menelusuri kasus dugaan korupsi menyangkut B

  • Terkait Embung di Hatoropan Doloksanggul, DPRD Provinsi Sumatera Utara Akan Panggil Dinas PUPR Sumatera Utara

    11 bulan lalu

    Doloksanggul(Pelita Batak): Pekerjaan Proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara II Satuan Kerja Operasi dan Pemelih

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. ariewebnet