KSP Makmur Mandiri
Jumat, 13 September 2019 20:16:00

Soal Pimpinan KPK Yang Baru Terpilih

Jokowi: Itu Kewenangan DPR

BAGIKAN:
ist|pelitabatak
Presiden RI Joko Widodo
Jakarta (Pelita Batak):
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pemilihan 5 (lima) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, termasuk Irjen Pol. Firli Bahuri, merupakan kewenangan DPR RI.

Mereka itu juga sebelumnya telah lolos dari Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk pemerintah.

"Itu sudah lolos Pansel dan prosedurnya semuanya ada di kewenangan DPR," kata Presiden Jokowi menjawab wartawan dalam konperensi pers tentang Revisi Undang-Undang KPK, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9) pagi.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi menanggapi pertanyaan keputusan Komisi III DPR RI yang sudah memilih lima pimpinan baru KPK, Kamis (12/9) malam.

Kelima pimpinan baru KPK yang dipilih oleh Komisi III DPR RI itu adalah: 1. Firli Bahuri (sekaligus sebagai Ketua); 2. Alexander Marwata; 3. Nurul Ghufron; 4. Nawawi Pamolangi; dan 5. Lili Pintauli Siregar.

Hak Pribadi Sementara terkait pengunduran diri salah seorang pimpinan KPK saat ini, Saut Situmorang, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa itu adalah hak pribadi seseorang.

"Ya itu hak setiap orang, untuk mundur dan tidak mundur adalah hak pribadi seseorang," tegas Presiden.

Terkait dengan keinginan beberapa pimpinan KPK yang mengaku kesulitan menemuinya, Presiden Jokowi membantahnya.

"Wong yang bertemu saya itu banyak dan gampang. Tokoh-tokoh kemarin yang berkaitan dengan RUU KPK itu sudah bertemu, banyak juga, mudah, gampang. Lewat saja Mensesneg, kalau sudah tentu saja akan diatur waktunya," pungkas Presiden Jokowi. (setkab|TAp)
  BeritaTerkait
  • Ini Parpol yang Bisa Usung Calon KDH di Pilkada

    3 tahun lalu

    Dalam UU ini diatur antara lain, bahwa Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Presiden Jokowi Bubarkan Basarnas, Digantikan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

    3 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 6 Se

  • Ini Ulasan Firman Jaya Daeli Pada Seminar Sekolah Lemdik-Sespimti Polri

    3 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari aspek sistem ketatanegaraan (Sistem Konstitusi UUD 1945 dan Sistem Legislasi/Tap MPR RI) pada hakekatnya mengandung dan men

  • Ini Inpres Gerakan Nasional Revolusi Mental oleh Jokowi

    3 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Desember 2016 telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi

  • Sejumlah Nama Ini Disebut-sebut Berpeluang Menjadi Kapolri

    3 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak):   Sejumlah nama yang dianggap punya peluang untuk menjadi Kapolri antara lain Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso atau Buwas, Irwasum Komje

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb