• Home
  • News
  • Ini Sikap PT TPL Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat
KSP Makmur Mandiri
Rabu, 14 Agustus 2019 16:10:00

Ini Sikap PT TPL Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat

Mendorong Program-Program Kemitraan
BAGIKAN:
Ist|PelitaBatak
Medan (Pelita Batak):
PT Toba Pulp Lestari (TPL) menyampaikan bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perseroan senantiasa menghormati hak-hak komunitas dan masyarakat Adat di seluruh wilayah operasionalnya. Perusahaan selalu menjunjung tinggi peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam menjalankan kegiatan industri hutan tanaman dan pabrik pengolahan bahan baku pulp.

"Kami senantiasa memberikan penghormatan yang tinggi terhadap hak-hak masyarakat dan secara khusus hak-hak masyarakat Adat di seluruh wilayah operasional kami. Bila ada klaim yang disampaikan terkait wilayah atau hutan adat yang bersinggungan dengan wilayah konsesi HTI Perseroan, kami mendorong upaya-upaya penyelesaian sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Kehutanan no 41 serta aturan dan ketentuan lain yang terkait," kata Direktur Perseroan, Mulia Nauli dalam rilis tertulisnya.

"Sebagai Perusahaan Terbuka dan Objek Vital Nasional, kami menjunjung tinggi transparansi dan keterbukaan di dalam menyelesaikan semua persoalan yang ada sesuai dengan mekanisme yang telah di atur di dalam Undang-Undang. Kami pun selalu mendorong upaya-upaya penyelesaian win-win solution dengan menjalankan program kemitraan dengan masyarakat desa terkait wilayah atau area yang di-klaim sebagai wilayah Adat dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Program kemitraan yang telah berjalan dengan baik kami lakukan bersama komunitas adat Nagahulambu, di mana Perseroan mendukung penyiapan lahan pertanian, penyediaan bibit tamanan, pupuk serta pendampingan agar program kemitraan tersebut dapat sukses."

Perseroan menjunjung tinggi dan menghormati izin yang diberikan oleh negara pada tanah konsesi dan telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. TPL sebagai pemegang izin juga berkewajiban untuk memastikan konsesinya tidak berubah peruntukan, termasuk mencegah terjadinya kerusakan akibat perambahan, penyerobotan, pembalakan liar, dan semacamnya. Menurutnya, TPL sangat menghormati hak masyarakat adat, dan hak komunitas yang ada di wilayah kerja perusahaan.

Dengan mengedepankan proses dialog yang transparan serta melibatkan pemerintah, dan para pemangku kepentingan seandainya ada klaim dari masyarakat dan mendorong penyelesaian masalah, sesuai undang undang dan peraturan yang berlaku. Salah satu penghormatan lain yang telah dicapai oleh Perusahaan terhadap masyarakat adat adalah dengan melepas sekitar 5.172 Ha lahan atas izin konsesi untuk masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta.

Dalam keterbukaan informasi, Mulia juga menjelaskan, perusahaan membuka diri untuk kebutuhan informasi akan perusahaan, dan proses pembangunan hutan yang dilaksanakan oleh perusahaan.  Mulia menyebutkan, perusahaan saat ini memiliki hotline Pengaduan perusahaan di nomor 0812-6210-461, dan email Pengaduan di [email protected]

Bagi setiap pihak dengan kebutuhan informasi terkait dengan operasional perusahaan, dapat menggunakan layanan-layanan diatas. "Ini adalah salah satu bentuk pelaksanaan 5 komitmen perusahaan bahwa Perusahaan harus memberikan manfaat bagi MAsyarakat, bagi  Negara, bagi Iklim, bagi Pelanggan dan akhirnya bagi Perusahaan," tutup Mulia.(*)
  BeritaTerkait
  • Pembumian Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta Penguatan NKRI dan UUD 1945

    3 tahun lalu

    Indonesia Raya selalu berdiri kuat dan semakin bergerak kokoh dari dahulu, kini, dan seterusnya karena memiliki ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945, yang mengakui, melindungi, memfasilit

  • Pimpinan Gereja di Sumut Minta Revisi Perpres No 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT)

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak): Pemimpin Gereja-gereja di Sumatera Utara mengeluarkan pernyataan sikap, Rabu 22 Juni 2016 sebagaimana ditulis ulang Jendela Toba, terkait Peraturan Presiden No 49 tahun 2016 t

  • Tulisan Kedua: Menyambut Seminar Ekklesiologi HKBP - Komisi Teologi HKBP Menuju Sebuah Gereja Pendeta?

    3 tahun lalu

    Oleh: Ephorus Emeritus HKBP Pdt. Dr.  J.R. Hutauruk   Paparan ini merupakan lanjutan dari paparan terdahulu yang telah terkirim kepada Komisi Teologi HKBP via email, 17 April lalu

  • Mengenakan Busana Batik Medan Dengan Peserta Terbanyak

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Karnaval  Budaya yang digelar Pemko Medan  melalui  Dinas Pariwisata Kota Medan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-424 Kota Medan berlangsung meriah, Minggu (16

  • Karnaval Budaya & Kenderaan Antik Kota Medan Berjalan Sukses

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak)Pemko Medan menggelar Karnaval Budaya dan Kenderaan Antik di Jalan Pulau Penang (Lapangan Merdeka Medan), Sabtu (27/8/2016). Selain untuk mmeriahkan Hari Kemerdekaan ke-71 Republik Indonesia, even ini dilaksanakan dalam rangka mendoro

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb