• Home
  • News
  • Ini Parpol yang Bisa Usung Calon KDH di Pilkada
KSP Makmur Mandiri
Jumat, 15 Juli 2016 09:43:00

UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada

Ini Parpol yang Bisa Usung Calon KDH di Pilkada

BAGIKAN:

Jakarta (Pelita Batak)
Pada 1 Juli 2016 Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebelumnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut telah disahkan oleh Sidang Paripurna DPR-RI, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Dalam UU ini diatur antara lain, bahwa Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketika terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik, kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

"Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran pasangan calon di KPU Provinsi atau KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan Partai Politik yang berhak mendaftarkan pasangan calon adalah kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia,” bunyi 40A ayat (5) UU ini.

Selain itu, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

"Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon," bunyi Pasal 48 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016 itu diberitakan Setkab.go.id.

Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud, terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.

"Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud, maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat," bunyi Pasal 48 ayat (8) UU tersebut.

Sementara dalam hal pasangan calon perseorangan meninggal dunia terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, pasangan calon dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti Pemilihan.

UU ini juga menyebutkan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.

Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud, pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya. “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada, diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 54D ayat (3) UU tersebut.

UU ini juga menegaskan, bahwa Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi,” bunyi Pasal 135A ayat (4) UU tersebut.

Sementara itu perkara perselisihan hasil Pemilihan, menurut UU ini, diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, yang dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus,” bunyi Pasal 157 ayat (3) UU tersebut.

Peserta Pemilihan juga dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

“Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud bersifat final dan mengikat,” bunyi Pasal 157 ayat (9) UU tersebut.

UU ini juga menegaskan, Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara. ) Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Wakil Presiden. Dalam hal Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Menteri.

Adapun Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu kota Provinsi yang bersangkutan. Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Wakil Gubernur.

“Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud, Menteri mengambil alih kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,” bunyi Pasal 164 ayat (3) UU tersebut.

Selanjutnya ketentuan mengenai jadwal dan tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diatur dengan Peraturan Presiden.

Menurut UU ini, pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022,” bunyi Pasal 201 ayat (3) UU tersebut.

Adapun pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.

“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 1 Juli 2016 itu. (Tap)
 

  BeritaTerkait
  • PDI Perjuangan Usung Bukit Tambunan di Pilkada Dairi

    8 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PDIP Sumut, Mangapul Purba menyebut dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumut yang ikut Pilkada 2018. PDIP telah memberikan penugasan kep

  • KPK Diminta Usut Dugaan Pelanggaran Pilkada Pematangsiantar

    2 tahun lalu

    Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sumut Watch dan Gerakan Rakyat Menuntut Pilkada (GERAM) mendesak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut dugaan suap dan transaksional serta penyalahgunaan wewenang pada sengketa pemilihan Kepala

  • Aduhot Simamora Minta Pelaksana Pilkada Tapteng Berkaca ke Daerah Lain

    2 tahun lalu

    Tapteng (Pelita Batak) :Anggota DPRD Sumut Aduhot Simamora berharap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tapanuli Tengah (Tapteng) Sumatera Utara (Sumut),

  • Hadapi Pilkada Kota Padangsidimpuan, PDI Perjuangan Diminta Usung Kader

    12 bulan lalu

    Padangsidimpuan (Pelita Batak) : Sebagai partai terbanyak memperoleh kursi di DPRD Kota Padangsidimpuan, PDI Perjuangan diminta usung kader sendiri dalam Pilkada 2018 yang akan datang.Hal itu diungkap

  • Dapat Mandat Partai Golkar, Tengku Erry Pastikan Satu Tempat di Pilgub 2018

    10 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak) :Keluarnya surat rekomendasi DPP Partai Golkar mengusung Tengku Erry Nuradi dan Ngogesa Sitepu sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung pada Pemilihan

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. ariewebnet