• Home
  • News
  • Ini Dia Aturan Pemilikan Properti Asing di Berbagai Negara
KSP Makmur Mandiri
Sabtu, 04 Maret 2017 08:10:00

Ini Dia Aturan Pemilikan Properti Asing di Berbagai Negara

BAGIKAN:
Shutterstock
Ilustrasi properti
Jakarta(Pelita Batak): Di banyak negara, properti memang kerap dijadikan instrument investasi yang menggiurkan, tidak hanya untuk masyarakat lokal tetapi juga Warga Negara Asing (WNA), namun sayangnya ketertarikan WNA untuk berinvestasi di sebuah negara harus terbentur dengan aturan yang berlaku di negara tersebut.   
 
Nah, berikut ini adalah beberapa aturan pemilikan properti oleh orang asing di berbagai negara yang dirangkum oleh situs jual beli properti Lamudi
   
Aturan di Indonesia
Tahun 2016 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beragam aturan baru mengenai pemilikan properti oleh WNA, salah satu seperti properti yang di beli oleh orang asing hanya boleh dalam bentuk sertifikat HGB, kemudian WNA juga hanya bisa membeli properti apartemen dan rumah tapak dengan harga tertinggi di suatu wilayah. Misalnya di Jakarta dengan harga Rp 10 miliar (rumah tapak) dan Surabaya Rp 5 miliar (rumah tapak).
 
Aturan di Filipina
 
Filipina kini menjadi tujuan wisata dan tujuan investasi properti paling diburu tahun 2017. Properti di sini harganya murah namun tetap sangat berkualitas. Namun seperti negara tetangganya seperti Thailand, Vietnam, dan Kamboja, WNA tetap tidak diizinkan membeli lahan di sini. Meski begitu, ada beberapa pengecualian untuk aturan ini. Misalnya jika properti Anda sudah dibangun sebelum tahun 1935 dan Anda adalah seorang WNA yang memiliki atau mewarisi bangunan tersebut, maka Anda tetap bisa memiliki properti tersebut seutuhnya.
 
Berkat the Condominium Act kini WNA telah diizinkan membeli unit kondominium di Filipina. Meski begitu, pada proyek kondominium single tetap ada aturan yang berlaku bahwa minimal 60% proyeknya harus dimiliki oleh warga Filipina secara sah di mata hukum. Regulasi ini diberlakukan untuk mencegah seorang WNA super kaya untuk membeli satu blok kondominium sehingga harga menjadi naik dan warga Filipina sendiri tidak kebagian. Pemilik unit bebas menjual dan merenovasi unit sesuka hati selama renovasi tidak mempengaruhi area apapun di luar batas unit mereka.  
 
Aturan di Sri Lanka
Tiga tahun lalu, dalam upaya untuk mengekang penggelapan pajak (Reuters), Pemerintah Sri Lanka memberlakukan larangan ketat bagi WNA yang ingin membeli properti di sina. Sayangnya, hal tersebut bukan membuat negara ini maju malah memundurkan posisi Sri Lanka dalam ekonomi global. Namun pada pengumuman anggaran belanja negara tahun 2017, Menteri Keuangan Sri Lanka mengumumkan bahwa negara itu telah melonggarkan hukum mengenai kepemilikan tanah untuk WNA. Pemerintah juga mengatur "penghapusan pembatasan hak freehold" dimulai tahun 2017.
 
Selain itu, WNA yang ingin membeli properti di sini hanya bisa membawa uang maksimal sebesar $45,000, tanpa perlu membawa dokumen mengenai asal uang tersebut. Pemerintah Sri Lanka juga tertarik dengan real estate investment trusts (REITS) dan ini merupakan langkah positif untuk menjadi pemain utama dalam pasar real estate Asia.
 
Aturan di Myanmar
Kini WNA bisa membeli properti di Myanmar, sesuai dengan aturan DPR awal tahun 2016. Hukum Mengenai Kondominium disetujui tanggal 22 Januari 2016 dan mengizinkan WNA untuk memiliki gedung kondominium hingga 40%, dengan total lantai lebih dari 6 dan lahan lebih dari 20,000 meter persegi. Namun, hukum yang berlaku juga menyebutkan bahwa warga asing tetap tidak diperbolehkan "mengelola" kondominium. Hukum saat ini juga melarang WNA untuk membeli tanah.
 
Setelah Pemilu tahun 2016 dan ditemukan perlambatan ekonomi, Myanmar diharapkan merevisi hukum di tahun 2017 yang memungkinkan pebisnis asing tertarik untuk menanamkan modalnya sehingga hal tersebut bisa menjadi sinyal yang bagus untuk kemajuan di negara ini.
 
Ketika akan membeli properti di luar negeri, maka sangat disarankan untuk meminta bantuan dari profesional real estate di negara yang dituju. Jangan lupa untuk mencari riset sebanyak-banyaknya mengenai hukum yang berlaku.(R2)
  BeritaTerkait
  • Hak Milik Atas Tanah: Hak Terkuat dan Masalahnya

    2 tahun lalu

    Oleh Ronsen LM Pasaribu   Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, atau disebut UUPA membedakan jenis Hak Atas Tanah yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,

  • Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun: Persepsi berbeda antara Pengembang dan Pembeli

    2 tahun lalu

    Oleh Ronsen LM PasaribuPerkembangan kebutuhan perumahan di kota besar membawa dampak dalam keterbatasan menyediakan papan bagi masyarakat.  Sebab, setiap orang berhak hidup sejahtra lahir dan bat

  • Hebat.....Putra Batak Rikoh Manogar Siringoringo Jadi Pembuka Jalan Selam Ilmiah

    3 tahun lalu

    SETELAH puluhan tahun berlangsung di Indonesia, kegiatan penyelaman ilmiah mulai mendapat jalan untuk proses standardisasi. Pembukanya adalah Rikoh Manogar Siringoringo, orang Indonesia pertama yan

  • Jargon Minoritas-Mayoritas Keagamaan Belum Hilang

    3 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Masa Bakti 2015 – 2020, Baktinendra Prawiro,MSc,MH mengatakan persoalan politik di I

  • Gubernur DKI Jakarta Sebaiknya Setingkat Menteri

    2 tahun lalu

    Bercermin pada Pilkada DKI Jakarta saat ini, banyak permasalahan yang timbul dalam masyarakat luas yang bukan hanya di DKI Jakarta, tapi berpengaruh ke seluruh Indonesia. Dampaknya sangat memengaru

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb