• Home
  • News
  • Gejolak DPRD Sumut, Sutrisno : Paripurna Pengasahan APBD Perubahan TA.2019 dan APBD TA.2020 Tidak Sah
KSP Makmur Mandiri
Selasa, 10 September 2019 09:13:00

Gejolak DPRD Sumut, Sutrisno : Paripurna Pengasahan APBD Perubahan TA.2019 dan APBD TA.2020 Tidak Sah

BAGIKAN:
ist|pelitabatak
Sutrisno Pangaribuan
Medan (Pelita Batak):
Anggota DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan ST tetap pada sikapnya di awal yang menyatakan adanya kejanggalan dari kegiatan parlemen daerah Sumut itu menjelang pengesahan P-APBD tahun 2019 dan R-APBD 2020 tersbut. Bahkan, khusus APBD Perubahan TA.2019 untuk kesekian kalinya dipaksa melanggar tata tertib.

"Akrobat politik DPRD Provinsi Sumatera Utara anti klimaks. Paripurna 27 Agustus 2019, Wagirin Arman mengetuk palu keputusan menyerahkan penyelesaian APBD Perubahan TA.2019 ke Kemendagri. Beberapa oknum anggota DPRD diduga sebagai 'aktor intelektual' gerakan melanggar tata tertib, melakukan manuver. Salah satunya tindakan 'over acting' anggota BKD yang mencoba mengaitkan kehadiran Anggota DPRD di sidang paripurna dengan kode etik," kata Politikus PDI Perjuangan itu kepada media, Selasa (10/9/2019).

Dia menyebutkan ada oknum Anggota BKD DPRD 'cari muka' dengan menyerahkan daftar kehadiran 31 Anggota DPRD kepada pimpinan. Tindakan yang menurutnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan sidang paripurna. Sementara kegiatan paripurna pembahasan APBD Perubahan TA.2019 jelas-jelas melanggar tata tertib. "Tindakan tersebut merupakan pelangaran kode etik, namun oknum anggota BKD tersebut sudah gelap mata, aksi akrobatik lebih penting daripada menegakkan tata tertib," katanya.

Dikatakan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, sikap ngotot dari oknum pimpinan dan anggota DPRD untuk melaksanakan sidang paripurna dengan menabrak aturan patut diduga berkaitan dengan 'sesuatu'. "Ungkapan 'tidak ada makan siang gratis' dalam politik diduga kuat terjadi dalam sidang paripurna 'illegal'. Pernyataan demi 'kepentingan rakyat' sebagai bentuk kebohongan publik. Selama 5 Tahun sidang paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, belum pernah ada perdebatan menyangkut rakyat. Perdebatan hanya seputar upaya mengakomodasi kepentingan orang per orang maupun kelompok," katanya.

Tidak sulit, menurut Sutirsno, lewat jejak digital masih menyimpan perubahan sikap dari beberapa oknum anggota DPRD yang awalnya menolak, namun di akhir sangat bersikukuh melanjutkan paripurna meskipun melanggar tata tertib. "Perubahan itu tidak berdiri sendiri, diduga ada 'sesuatu' yang memengaruhi perubahan sikap tersebut. Ada oknum yang 'garang' mengoreksi sikap gubernur, namun menjadi penggonggong utama mendukung paripurna 'illegal'," katanya.

Tahun lalu juga tidak ada Perubahan APBD TA.2018, karena arogansi sikap gubernur. Namun mereka yang teriak 'demi kepentingan rakyat'. "Kemarin siang, bungkam, dan sama sekali tidak berani menyatakan sikap kepada gubernur. Bahkan tidak ada kelompok masyarakat yang melakukan tekanan 'aksi'. Sikap inkonsisten 'seirama' tersebut muncul ketika Ketua DPRD memutuskan menyerahkan penyelesaiannya kepada Kemendagri," ujarnya.

Disinyalir, lanjutnya, ada manuver oleh oknum anggota DPRD, ada pula "aksi" tekanan publik kepada Ketua DPRD. "Kalau Gubernur yang menolak APBD Perubahan TA.2018, boleh; kalau DPRD yang menolak karena ingin menegakkan aturan, tidak boleh!" katanya. Paripurna harus dijalankan meskipun melanggar tata tertib, bahkan hanya dihadiri 51 orang pun mainkan. Sementara syarat kuorum untuk pengambilan keputusan tentang Ranperda harus dihadiri sekurang- sekurangnya 2/3 dari 100 anggota DPRD. Syarat minimal kuorum adalah 67 orang hadir secara fisik, bukan 67 tanda tangan.

Maka sesuai dengan proses diatas, jelasnya, Kemendagri harus menolak melakukan evaluasi terhadap Ranperda produk sidang paripurna 'illegal'. Jika Kemendagri juga tetap melakukan evaluasi, maka Kemendagri pun menjadi bagian yang turut bertanggungjawab secara moral dan hukum atas pelanggaran tata tertib DPRD. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara sejak semula telah mengingatkan semua pihak untuk patuh dan taat terhadap tata tertib. Sehingga Fraksi PDI Perjuangan tidak ikut bertanggungjawab terhadap proses dan hasil paripurna yang tidak sah. Dan jika kemudian ada persoalan hukum yang muncul akibat pelangaran tersebut, Fraksi PDI Perjuangan tidak terlibat, namun bersedia memberikan bukti- bukti pelanggaran yang dilakukan secara sengaja.

Sebelumnya, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman menjelaskan bahwa rapat paripurna tentang Perubahan APBD Sumut TA 2019 merupakan hasil dari saran Kemendagri, yakni untuk melakukan rapat paripurna ulang dengan tenggat waktu hingga 30 September.(TAp|*)
  BeritaTerkait
  • DPRD Medan Setujui Pencabutan Perda No.5/2016

    2 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):DPRD Medan menyetujui Ranperda Kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan dalam Rapat Paripurna di Gedung

  • DPRD Setujui LPJP APBD 2018 Sumut, Anggota Dewan Dapat Apresiasi

    2 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 Provinsi Sumatera Utara (Sumut) disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda), melalu

  • Paripurna Dihadiri Gubsu, DPRD Sumut Teken R-APBD 2020 Rp 12,4 Triliun

    2 minggu lalu

    Medan (Pelita Batak):Melalui sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumut, Senin (09/09/2019) yang dihadiri Gubernur Edy Rahmayadi telah disepakati dan disetujui Rancangan Per

  • Sutrisno Pangaribuan : Politik Dinner ala Gubsu Tidak Biasa

    3 minggu lalu

    Medan (Pelita Batak):Beredar kabar burung bahwa malam ini ada jamuan makan malam antara Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Acara tersebut sepertinya diinisiasi Pimpinan DPRD dan dikerjakan ole

  • Pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2019 Sumatera Utara Sudah Final

    3 minggu lalu

    Medan (Pelita Batak):Sidang Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan Bersama DPRD dan Gubernur Sumatera Utara terhadap Ranperda tentang Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2019 te

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb