• Home
  • News
  • GMKI Wilayah I: Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Lebih Serius Kerja Tangani Lingkungan Hidup
KSP Makmur Mandiri
Selasa, 06 Juni 2017 15:43:00

GMKI Wilayah I: Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Lebih Serius Kerja Tangani Lingkungan Hidup

BAGIKAN:
ist|pelitabatak
Medan (Pelita Batak) :
Sejak 45 tahun lalu, Hari Lingkungan Hidup Sedunia ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1972 Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 Pasal 1 yang kemudian disempurnakan oleh  Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 32 Tahun 2009  Tentang  Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain." Inilah yang harus betul-betul di pahami dan dilaksanakan.

Tiada guna Undang-Undang, Peraturan presiden, Peaturan menteri, peraturan daerah kalau pemerintah tidak memahami dan tidak paham mengimplementasikan apa dasar tujuan itu dibuat, jangan pemerintah hanya menghabiskan anggaran untuk itu. Banyak masalah Lingkungan Hidup yang terjadi di negara kita ini, salah satu nya masalah lingkungan hidup aspek kemiskinan karena tingkat tata kelola sumber dayanya masih rendah. Masalah perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab yaitun pembakaran hutan, ekpolitasi kayu alam yang sangat berlebihan, masalah lingkungan dengan pembangunan ekonomi, polusi udara, kemacetan lalu lintas yang masih belum teratasi, pengelolaan sampah yang sembarangan dan layanan air ataupun air limbah yang tidak transparan.



Pemerintah pusat Presiden RI Ir. Joko Widodo harus kerja keras mengingatkan seluruh menteri (stakeholder). Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia agar juga mengingatkan semua instansi-instansi yang terkait baik kepala daarah ditingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Memang kita sadar betul ada Undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup, tetapi belum semua memahami undang-undang tersebut, masih hanya sebatas undang-undang saja. Harapannya seluruh pemangku kepentingan harus lebih serius mengimplementasikan apa sebernarya di negar kita ini.

Terkhusus di Sumatera Utara banyak sebenarnya yang harus ditangani di bagian lingkungan hidup. Kota Medan adalah ibukota provinsi Sumut tetapi dibagian lingkungan hidup sangat memperhatinkan terutama dipengelolahan tempata pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah di kota medan tepatnya di kecamatan Medan baru jadi langganan tempat pembuangan sampah, padahal jalan tersebut adalah lintas kota medan. Ternyata Walikota tidak sadar dengan hal lingkungan tersebut.
 
Kita ketahui bersama pencemaran lingkugan kawasan danau toba yang dilakukan oleh perusahaan PT. TPL, AQUAFARM, ALGRINDO dan Limbah Hotel. Bahwa pemerintah Pusat harus kerja keras mengingatkan gubernur sumut agar lebih diperhatiakan Kawasan danau toba. Belum juga  bencana alam yang sudah kita lalui di Kota Padang sidimpuan Banjir bandang Hari Minggu, 26 Maret 2017 pukul 19.50 WIB, begitu juga jalan longsor yang ada di rute karo-dairi  masih sangat memeperhatinkan.

Bencana alam Gempa yang terjadi di Kabupaten Pidie jaya dan Bireuin , Provinsi NAD,. Gempa tersebut berkekuatan 6,5 SR terjadi pada, Hari Rabu 07 Desember 2016 pukul 05.03. Banjir bandang yang ada di kotacane selasa (11/4/2017) pukul 17.36 wib,  artinya kita sebagai manusia harus tetap menjaga semua ciptaan dan harapan nya pemerintah harus tegas dan lebih menangani apa semua penyebab ini. jangan sampai juga ada penebangan kayu alam dengan sembaranagan

Indonesia termasuk dalam perjanjian: Biodiversitas, Perubahan Iklim, Desertifikasi, Spesies yang Terancam, Sampah Berbahaya, Hukum Laut, Larangan Ujicoba Nuklir, Perlindungan Lapisan Ozon, Polusi Kapal, Perkayuan Tropis 83, Perkayuan Tropis 94, Dataran basah, Perubahan Iklim - Protokol Kyoto (UU 17/2004), Perlindungan Kehidupan Laut (1958) dengan UU 19/1961. (Swangro Lumbanbatu
 Koordinator Wilayah I (Sumut-Nad) PP GMKI MB. 2016-2018)


  BeritaTerkait
  • Komisi A DPRD Sumut Gelar RDP Bersama Bupati Tobasa, Direksi BODT, Dishut Provsu Bersama Masyarakat Adat Marga Butarbutar Sigapiton

    3 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait sengketa lahan seluas 500 hektar antara masyarakat adat Desa Sigapiton, Sibisa dan Motung sekitarnya dengan Badan Pelaksana Otorita Par

  • GMKI Sumut-Nad : Pemprov Harus Seriusi Lingkungan Kawasan Danau Toba, Jangan Hanya Menang Slogan PATEN Saja

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Danau Toba Bersih adalah salah satu bukti untuk mengembangkan Pembangunan Pariwisata, dalam hal ini danau Toba harus bersih dari segala limbah pabrik maupun limbah perusaha

  • GMKI Sebut Bupati Samosir Gagal Paham Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Penyertaan dua perusahaan yang diduga telah melakukan perusakan lingkungan di kawasan Danau Toba dan Tapanuli dalam Perayaan Hari Jadi Kabupaten Samosir XIII Tahun 2017 dis

  • Rencana Pembangunan Kawasan Danau Toba dan Peluang Masyarakat Adat Diseminarkan di Parapat

    2 tahun lalu

    Parapat (Pelita Batak): KSPPM, BAKUMSU, CAPPA dan Sajogyo Institute bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) dan Kantor Staf Presiden (KSP) menyelenggarakan seminar

  • Yayasan Pencinta Danau Toba Kritisi Kinerja Badan Otorita yang Belum Hasilkan Rencana Induk

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak): Sejak dicanangkan pengembangan Kawasan Danau Toba (KDT) sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan terutama setelah dibentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pari

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb