• Home
  • News
  • Fraksi PKS Soroti Sejumlah Perubahan Anggaran pada P-APBD 2017
KSP Makmur Mandiri
Rabu, 20 September 2017 15:11:00

Fraksi PKS Soroti Sejumlah Perubahan Anggaran pada P-APBD 2017

BAGIKAN:
ist|Pelitabatak
Medan (Pelita Batak):
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan mempertanyakan sejumlah perubahan pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 yang diajukan Pemko Medan ke DPRD Medan baru-baru ini.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, H.Jumadi S.Pd.I dalam sidang paripurna yang beragendakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah kota Medan tentang rancangan perubahan APBD  kota Medan tahun anggaran 2017, Rabu (20/09/2017) siang.

Dikatakan Jumadi, target pendatapan pada perubahan APBD tahun 2017 naik sebesar Rp 259,42 miliar lebih patut diapresiasi meskipun sumber terbesarnya adalah dari dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya yaitu sebesar Rp201,20 milyar rupiah lebih. Dengan demikian, pertambahan pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah hanya sebesar 58,21 milyar rupiah lebih. 

"Dari pos pendapatan ini, yang menjadi perhatian kami antara lain pos pendapatan dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum hanya mengalami kenaikan 2 milyar rupiah. Kami menilai angka masih terlalu kecil untuk potensi yang dimiliki kota Medan," jelas Jumadi.

Fraksi PKS mengusulkan agar target pedapatan dari sektor ini dinaikkan menjadi Rp.4 milyar rupiah. FPKS juga mendorong agar pemerintah kota Medan segera menerapkan program e-parking sehingga pendapatan dari pos lebih terukur pencapaiannya.

"Kemudian pos pendapatan dari sektor pajak parkir ditargetkan naikRp.2 milyar rupiah. Kami mengapresiasi kenaikan ini, namun kami perlu mengingatkan agar pengutipan dari sektor ini lebih diintensifkan, karena kami masih menemukan di rumah sakit tertentu yang mengutip parkir dari masyarakat belum ditarik pajak parkirnya," jelasnya.

Sementara itu dari sektor anggaran belanja diproyeksikan naik sebesar hanya sebesar Rp60,64 milyar saja, PKS menilai perubahan angka ini tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai belanja kota Medan sebesar Rp.5,4 trilyun rupiah lebih.

"Sesuai dengan penjabaran buku perubahan apbd kota Medan tahun anggaran 2017 Kami tidak menemukan skala prioritas perubahan anggaran belanja pemerintah kota Medan karena tersebar hampir diseluruh SKPD dengan nilai pertambahan yang kecil. Kami mengusulkan agar dana Rp.60,64 milyar lebih ini diprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan publik di kota Mmedan serta program-program kesejahteraan untuk masyarakat kota medan seperti penambahan kuota untuk pelayanan kesehatan BPJS PBI untuk masyarakat miskin di kota Medan, bantuan beasiswa untuk siswa miskin tingkat SD-SMP negeri dan swasta di kota Medan, menaikkan honor untuk guru MDTA, honor bilal jenazah , honor penggali kubur dimana saat ini hanya sebesar 200 ribu per bulan, honor imam mesjid dimana saat ini hanya 75 ribu rupiah per bulan. menurut kami, angka sudah sangat tidak layak lagi zaman milenial tahun 2017 ini," jelas Jumadi.

Dalam kesempatan ini, FPKS juga mengusulkan agar pembayaran honor terhadap guru-guru MDTA, bilal jenazah, penggali kubur dan imam mesjid dilakukan setiap bulan sekali sehingga dapat dinikmati setiap bulan.

Kemudian dalam perubahan APBD 2017 pemerintah kota Medan menaikkah anggaran belanja modal untuk membeli tanah kosong sebesar 25 milyar menjadi 50,34 milyar rupiah. "Yang menjadi pertanyaan kami, tanah yang akan dibeli nantinya diperuntukan untuk apa saja. Kemudian apakah realisasinya masih memungkinkan mengingat kalender tahun 2017 tinggal 90 hari lagi. Kami tidak ingin kegiatan yang sudah dianggarkan pada perubahan apbd malah menjadi silpa," jelas Jumadi.

Seperti diketahui,sesuai dengan dokumen rancangan perubahan apbd kota medan tahun 2017, struktur P-APBD kota Medan adalah sebagai berikut, pendapatan bertambah 259,42 milyar rupiah (4,93%) menjadi 5,52 trilyun rupiah lebih, belanja bertambah 60,64 milyar rupiah (1,10%)  menjadi 5,55 trilyun rupian lebih, penerimaan pembiayaan berkurang 198,75 milyar rupiah (84,82%) menjadi 35,58 milyar rupiah, pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 5 milyar rupiah.(tim)
  BeritaTerkait
  • Akhirnya Paripurna DPRD Humbahas Setujui Hak Angket Terhadap Bupati Humbahas

    2 tahun lalu

    Doloksanggul (Pelita Batak): Sidang paripurna DPRD Humbanghasundutan (Humbahas) menyetujui pengajuan hak angket terhadap Bupati Dosmar Banjarnahor, Rabu 13 September 2017. Sidang paripurna dihadiri 21

  • Gubsu Sampaikan RAPBD 2018, Pendapatan Diproyeksikan Meningkat 2,17 Persen

    tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018, dalam rapat paripurna DPRD Sumut

  • 7 Anggota DPRD Sumut Kembali Divonis Bersalah, KPK Harus Bawa ke Pengadilan Semua yang Terima Suap

    2 tahun lalu

    Medan(Pelita Batak): Hakim menyatakan tujuh anggota DPRD Sumatra Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019  bersalah karena terbukti menerima suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nu

  • Belum Bahas P APBD 2018 dan RAPBD 2019, Pemprov Sumut Kembali Langgar Permendagri

    8 bulan lalu

    Oleh: Sutrisno Pangaribuan, STSekretaris Komisi D/ Anggota Badan Anggaran/ Wakil Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera UtaraPemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki kebiasaan melan

  • Lampaui Target, Realisasi Pendapatan Sumut 103,83 Persen

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi menyampaikan penjelasan mengenai Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provsu TA. 2016."Realisasi

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb