• Home
  • News
  • FGD di UHN; GBHN Penting Sebagai Haluan Negara untuk Pengamalan Pancasila
KSP Makmur Mandiri
Senin, 27 Maret 2017 17:29:00

FGD di UHN; GBHN Penting Sebagai Haluan Negara untuk Pengamalan Pancasila

BAGIKAN:
Ist|PelitaBatak
Rektor UHN Dr. Ir. Sabam Malau dan Anggota MPR RI Marthin Hutabarat SH foto bersama dengan para narasumber dari UHN setelah FGD Haluan Negara sebagai pengamalan Pancasila selesai

Medan (Pelita Batak) :
GBHN itu sangat penting karena GBHN itu bisa mensinergikan dan menyalaraskan visi dan misi Presiden yang berbeda, sehingga arah pembangunan bangsa kita sangat jelas dan tegas. Hal itu dikatakan oleh Marthin Hutabarat, SH Wakil Ketua Badan Pengakijian MPR RI yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.

Martin mengatakan hal itu ketika membuka Forum Group Discussion dengan topik “Haluan Negara Sebagai Pengamalan Pancasila dengan para narasumber dari berbagai dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas HKBP Nommensen Medan yang dipandu oleh moderator Dr. Budiman NPD Sinaga, SH, MH di Grand Mercure, Senin (27/04/2017).

Sebelumnya Rektor UHN Dr. Ir. Sabam Malau dalam sambutannya sangat mengapresiasi kepercayaan badan Pengkajian MPR RI kepada UHN untuk memberikan masukan mengenai GBHN dan demi masa depan bangsa.

Marthin Hutabarat SH mengatakan pada dasarnya Presiden Jokowi sudah setuju untuk kembali menghidupkan GBHN sebagai arah pembangunan jangka panjang. Hal ini karena pertimbangan matang bahwa kalau terjadi pergantian Presiden maka dengan sendirinya haluan negara tidak semudah itu diganti kalau hanya itu di level UU. Sebagai contoh, jika saat ini Presiden Jokowi sedang giatnya melakukan pembangunan jalan tol laut, maka kedepan Presiden yang menggantikannya tetap bisa menjalankan program tersebut, kalaupun di ganti maka haluan negara dalam bentuk GBHN misalnya sudah menjadi acuan berbangsa dan bernegara, tegas Marthin Hutabarat SH.

Marthin juga mengatakan bahwa GBHN saat ini drafnya saja yang sedang dipersiapkan dan ini jadi tugas MPR RI hasil pemilu yang akan datang. Tetapi setidaknya wacana, tentang penghidupan GBHN sudah bisa diterima. "Hanya saja dengan catatan GBHN itu jangan menimbulkan kekacauan ketatanegaraan kita. Jikapun mengamandemen UUD NRI 1945, cukuplah  masalah GBHN aja yang jadi materi perubahan," tegas Marthin Hutabarat lagi.

Sementara Dr. Janpatar Simamora, SH, MH pakar hukum tata negara UHN dalam paparannya mengatakan, masukan bagi MPR RI adalah, sebuah pertanyaan sederhana,apakah GBHN itu benar-benar diletakkan sebagau arah haluan negara sebagai pengamalan Pancasila? Dr.
Janpatar lebih menekankan perlu dicatat bahwa sesungguhnya GBHN hanyalah nomenklatur yang barangkali secara kebetulan  membawa sejumlah prestasi keberhasilan di era Orde Baru. "Oleh sebab itu, dalam rangka menetapkan GBHN haluan negara kedepannya, nomenklatur yang kemudian dapat diimplementasikan tidak perlu dipersoalkan  dengan hanya merujuk pada istilah GBHN," tegas Doktor Hukum Lulusan UNPAD ini.

Sebagai alterntif, ujar Dr. Janpatar lagi, bisa saja dalam perencaan haluan negara bagi Indonesia menggunakan istilah lain seperti GBHN, Haluan Negara, panduan pengelolaan Haluan Negara, atau Pengelolaan Negara. Artinya secara substansial yang perlu ditekankan  mengenai haluan negara bukan terletak pada “nomenklatur” yang dipergunakan, namun lebih pada materi  yang menjadi objek pengaturannya  serta bagaimana tingkat keberhasilannya.

Sementara Dekan FISIP UHN Drs. Maringan Panjaitan, M.Si mengatakan prinsip haluan negara merupakan suatu kebutuhan  yang sangat penting, untuk itu perlu sebuah konsep yang tepat dan komprehensif. Kemudian perlu di atur prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara secara komprehensif tentang hakekat Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Hal yang sama juga dikatakan oleh Dr. Hilman Pardede, M.Pd bahwa GBHN juga sangat penting sebagai haluan negara dan ini bisa jadi pedoman bagi semua Presiden yang bisa saja berganti karena masa jabatan Presiden itu hanya dua periode. FGD ini diikuti oleh Para dosen FISIP dan Fakultas Hukum dari lingkungan UHN yang memberi masukan mengenai muatan GBHN kedepannya.(TAp|Rel)

  BeritaTerkait
  • Bicara Nasionalisme dan Pancasila, Parade Kebangsaan GMKI-IPNU bertandang ke Pondok Pesantren Al-Komariyah Deli Serdang

    2 tahun lalu

    Lubukpakam(Pelita Batak): Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama bersama Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia bersilaturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Komariyah, Rabu 13 Desember 2017 di Kotangan Del

  • Pertemuan Kapolri dengan Firman Jaya Daeli, Ini yang Dibahas

    3 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian bertemu dengan Firman Jaya Daeli (Mantan Tim Perumus UU Polri Di Pansus DPR-RI) yang membahas tentang komitmen dan konsistensi akan reformasi Polri, pemaknaan dan percepatan program Polri, pen

  • "Hancur Demi Kawan" Prinsip yang Hanya Dimiliki Orang Batak!

    3 tahun lalu

    BUDAYA Batak memang paling beda dari budaya-budaya lain yang ada di Indonesia bahkan dunia. Mulai dari adat istiadat, kekerabatan, bahasa, kesenian, kepercayaan, serta tidak kalah juga prinsip orang Batak itu sendiri.

  • Ini Ulasan Firman Jaya Daeli Pada Seminar Sekolah Lemdik-Sespimti Polri

    3 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari aspek sistem ketatanegaraan (Sistem Konstitusi UUD 1945 dan Sistem Legislasi/Tap MPR RI) pada hakekatnya mengandung dan men

  • Jargon Minoritas-Mayoritas Keagamaan Belum Hilang

    3 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Masa Bakti 2015 – 2020, Baktinendra Prawiro,MSc,MH mengatakan persoalan politik di I

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb