• Home
  • News
  • Dorong Pembentukan Komite Daerah Keselamatan Konstruksi, Parlindungan Purba : Infrastruktur Urat Nadi Perekonomian
KSP Makmur Mandiri
Rabu, 14 Maret 2018 06:35:00

Dorong Pembentukan Komite Daerah Keselamatan Konstruksi, Parlindungan Purba : Infrastruktur Urat Nadi Perekonomian

BAGIKAN:
tap|Pelitabatak
Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba MM bersama peserta FGD
Medan (Pelita Batak):
Sejumlah masalah atau persoalan masih terjadi dalam proses pengerjaan konstruksi bahkan pasca pengerjaan. Padahal, infrastruktur adalah urat nadi perekonomian yang harus diperhatikan dengan menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang sesuai ketentuan.

Indonesia yang rawan bencana alam seperti gempa bumi khususnya, dalam pembangunan infrastruktur harus benar-benar bisa menahan beban sehingga tidak menelan korban jiwa saat bencana terjadi. "Hari ini semua pihak sepakat, agar kita meminimalisir kecelakaan kerja dan dampak yang akan terjadi akibat kegagalan konstruksi," ujar Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba SH MM saat Forum Group Discussion tentang Keselamatan Konstruksi Pembangunan Infrastruktur yang dibuka Sekda Provinsi Sumut di Ruang Rapat Kantor BBPJN II Medan, Selasa (13/3/2018).

FGD yang terlaksana atas kerjasama Komite II DPD RI bersama BBPJN II Medan dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) ini mengulas tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang kerap terabaikan oleh pelaksana, pengawas, konsultan atau bahkan pengguna jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Selain karena kurangnya pemahaman K3, hal terabaikannya K3 itu juga terlebih karena tidak ada komponen biaya K3 diatur dalam suatu paket konstruksi.

Seperti dikatakan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Medan Paul Ames Halomoan Siahaan, seharusnya diatur juga komponen biaya K3 dalam harga satuan suatu paket konstruksi, baik itu untuk konstruksi, pengawasan dan konsultan.

Dengan begitu, bisa diwajibkan bagi kontraktor, pengawas dan konsultan untuk menerapkan K3 dalam pengerjaan proyek konstruksi.

"Kesannya selama ini kalau kita dorong si pelaksana melaksanakan K3, mereka tidak mau, mereka tanya mana biayanya," jelas Paul.

Sebagaimana yang berlaku saat ini, sebutnya, biaya K3 sudah include dalam suatu harga satuan nilai paket proyek. "Dan kalau boleh kita usulkan, diatur tersendirilah komponen bi termasuk biaya K3 dalam harga satuan," katanya.

Kementerian PUPR, khususnya BBPJN II Medan, menyambut baik ditegakkannya K3 dalam pembangunan infrastruktur. Menurutnya BBPJN II Medan siap untuk sama-sama menegakkan K3. "Dan keinginan kami memang agar K3 didetailkan," katanya.

Sekretaris Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Sumut Burhan Batubara menyebutkan dukungan pihaknya terhadap penegakan aturan terhadap penerapan.

Namun Burhan menyarankan agar faktor kesejahteraan para pelaku usaha jasa konstruksi harus diutamakan, termasuk dengan mempersiapkan sumber daya-sumber daya konstruksi yang tidak saja handal dari sisi daya saing, tetapi juga memiliki sedari dini budaya K3.

Pada kesempatan itu, Kepala BMKG Wilayah II Sumut Edison Kurniawan sebagai narasumber memaparkan bagaimana dampak infrastruktur yang tidak sesuai ketentuan saat terjadi bencana alam seperti gempa bumi. Keselamatan kerja menurutnya juga harus menjadi bagian edukasi bagi masyarakat secara menyeluruh. Dimana saat gempa bumi terjadi, persentase kemampuan personal untuk menyelamatkan diri sendiri paling besar. "Kemudian ketahanan konstruksi akan mampu mengurangi dampak, dan ketika konstruksi tidak layak justru akan berdampak kepada lingkungan sekitar," ujarnya.

Selanjutnya Anggota Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR Akhmad Suraji menjelaskan detail sial K3.

Dari dinamisnya perkembangan jasa konstruksi di Sumut, Suraji mengatakan sudah seharusnya dilakukan revolusi K3 di Sumut. Sekaitan dengan permasalahan itu, dibentuk Forum Pembangunan Infrastruktur Sumut dengan harapan dan meminta Gubernur Sumut membentuk Komite Daerah Keselamatan Konstruksi. Berhubung menjadi provinsi yang pertama menyelenggarakannya di Indonesia, diharapkan bisa berjalan dengan baik.

"Melalui Pak Parlindungan tokoh Sumut, kita minta ke Pak Gubsu biar dibentuk Komite Daerah Keselamatan Konstruksi di Sumut," katanya.

Diskusi ini juga diikuti berbagai elemen yang terkait dengan konstruksi di Sumut termasuk mahasiswa. (TAp)
  BeritaTerkait
  • Ketua Komite II DPD RI akan Temui Gubsu, Minta Segera Bentuk Komite Keselamatan Konstruksi

    8 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Ambruknya Jembatan Widang Tuban di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menjadi perhatian nasional. Untuk menghindari kecelakaan konstruksi lainnya, Pemerintah daerah diharapkan menindakla

  • Parlindungan Purba : Paket Konstruksi Besar di Sumut, Mesti Libatkan Rekanan Lokal

    9 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Pemerintah diminta memprioritaskan atau melibatkan penyedia jasa atau rekanan lokal untuk membangun Provinsi Sumatera Utara. Paket konstruksi dalam skala besar yang selama ini dim

  • Resmikan Jembatan Lahomi Nisbar, Yasonna Laoly : Infrastruktur Memadai, Ekonomi Bergerak Naik

    7 bulan lalu

    Nias Barat (Pelita Batak):Menkumham Yasonna Laoly meresmikan jembatan Lahomi di Nias Barat (Nisbar), Kamis (10/5/2018). Infrastruktur yang memadai akan sejalan dengan peningkatan perekonomian masyarak

  • Parlindungan Purba Dorong Percepatan Tol Belmera Tersambung Tol Medan-Kualanamu

    7 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang menggunakan akses jalan tol Belmerah, kini kerap terjadi antrian panjang di pintu keluar Tanjungmorawa. Anggota DPD RI asal Sumut Parlin

  • Parlindungan Purba : Bencana di Sumut Berbeda

    10 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak) :Bencana alam yang terjadi di Sumut khususnya bencana gunung api, sangat berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Belajar dari bencana Gunung Api Sinabung yang berlangsung sejak 2

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb