• Home
  • News
  • Dirjen Perikanan Tangkap : Kembalikan Sibolga Kota Ikan
KSP Makmur Mandiri
Senin, 12 Maret 2018 23:24:00

Dirjen Perikanan Tangkap : Kembalikan Sibolga Kota Ikan

*Parlindungan Purba Apresiasi Komitmen Pemko
BAGIKAN:
tap|pelitabatak
Dirjen Perikanan Tangkap Sjarief, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, Wali Kota Sibolga dan rombongan berdiskusi dengan warga nelayan di tangkahan. Diskusi berlangsung penuh kekeluargaan.
Sibolga (Pelita Batak):
Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawl) dan Pukat Tarik ( seinen nets) berdampak bagi dunia nelayan di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Bahkan kota ini dikhawatirkan akan menjadi kota mati, karena kegiatan ekonomi warga yang mayoritas nelayan terhenti.

Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Perikanan dan Kelautan RI Sjarief Widjaja menegaskan bahwa Kepmen tersebut mesti dijalankan karena sudah bagian dari kebijakan yang dibuat lewat pertimbangan dan kajian yang matang. Kebijakan ini merupakan implementasi dari perintah presiden yang menginginkan laut Indonesia menjadi masa depan bangsa. "Laut betul-betul menjadi milik kita, dan dunia sudah mengakui itu," ujarnya.

Usaha perikanan, kapal tangkap ikan asing dan atau usaha perikanan modal asing tidak boleh lagi. Hal itu juga sesuai dengan UU No 7 tahun 2016 yang menjamin perlindungam bagi nelayan. "Nelayan dipastikan bisa melaut dengan tenang dan ikan yang akan ditangkap tersedia," ujarnya dalam pertemuan yang dipandu Wali Kota Sibolga Drs H M Syarfi Hutauruk, dihadiri Wakil Wali Kota Edi P Sitanggang, Sekretaris Daerah Kota Sibolga, Kepala Dinas Perikanan Kelautan Binsar Manalu, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba SH MM, Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM RI Ir Meliadi Sembiring M.Sc, Kapolres Sibolga, Wakil Ketua DPRD Sibolga Jamil Zeb Tumori dan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah lainnya. Turut hadir juga Ketua HNSI Sibolga Ilham Domori, perwakilan Asosiasia Pekerja Kapal Ikan Sibolga, HNSI Sumut dan masyarakat nelayan lainnya.

Pada kesempatan itu, untuk mewujudkan Sibolga sebagai kota ikan, Sjarief mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai kajian untuk menyesuaikan kondisi nelayan di Sibolga dengan kebijakan yang ada. Khususnya pembinaan lewat koperasi nelayan, dan pembiayaan yang bisa dimanfaatkan nelayan.

Untuk itulah, usai pertemuan tersebut para pengusaha kapal ukuran besar di Sibolga kembali diajak berdialog secara khusus. Membahas tentang kelanjutab usahanya yang akan dilakukan penggantian jenis alat tangkap ikannya. "Kita akan kaji dulu dan hitung kebutuhan, saya butuh data yang sesungguhnya. Supaya bisa kita bicarakan solusi terbaik," ujarnya.

Terkait adanya permintaan warga nelayan agar pemanfaatan kayu untuk perbaikan kapal nelayan juga dijadikan Sjarief sebagai masukan dan akan dibicarakan ke Kementerian LHK. Namun sebagaimana disampaikan Wali Kota Sibolga, bahwa rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan berkordinasi dengan instansi terkait.

Tekad Sjarief menjadikan Kota Sibolga menjadi Kota Ikan juga bentuk dukungannya kepada Wali Kota dan Parlindungan Purba yang getol menyuarakan nasib warga nelayan ke pemerintah pusat. 

Wali Kota Sibolga sebelumnya mengatakan bahwa ia khawatir dampak Kepmen No 2 tahun 2015 tersebut akan menjadikan Kota Sibolga menjadi kota mati. Pasalnya roda perekonomian warga sudah buntu. "Tangkahan ikan kini sudah tinggal dihuni tong kosong. Saya tidak mau, kota ini justru jadi kota mati di era kepemimpinan kami," ujarnya.

Produksi ikan di Sibolga setiap tahunnya menurun. Sementara nelayan di Sibolga berjumlah 8.400 di luar usaha sampingan nelayan seperti perebus ikan, pembelah ikan dan produksi olahan ikan lainnya. Dan dari jumlah tersebut baru 5.786 yang memiliki kartu nelayan dan hingga 2017 baru 5.500 nelayan yang mendapat asuransi.

"Kita ingin agar Sibolga kembali menjadi kota ikan," ujar Syarfi sembari menyampaikan bahwa kapal yang layak di Sibolga hanya yang terbuat dari kayu karena ombaknya besar. Kapal yang terbuat dari viber tidak layak pakai.

Ketua Komite II DPD RI Parlindunga  Purba SH MM mengatakan bahwa kehadiran Dirjen Perikanan Tangkap di Sibolga sangat penting. Pertemuan dengan warga nelayan di Sibolga telah menemukan titik terang untuk hari esok. "Bapak Dirjen bahkan sudah bersedia memfasilitasi dan akan merumuskan berbagai kebijakan dan langkah yang akan di tempuh kedepan. Bahkan sudah akan ada komunikasi yang berkelanjutan antara masyarakat dengan Dirjen," ujarnya.

Parlindungan juga menilai, langkah kebijakan Pemko Sibolga telah bergerak maju. Adanya pembangunan kawasan terpadu di Panomboman, Kelurahan Sibolga Hilir, Kec Sibolga Utara. "Ini adalah bentuk keseriusan pemerintah, kita sudah meninjau langsung lokasinya. Sudah dimulai," katanya.

Kondisi di Sibolga saat ini, Parlindungan bertekad menjadikan Sibolga sebagai story sukses pembangunan sektor kelautan di Sumatera. Selanjutnya akan diberikan perhatian kepada kabupaten kota yang ada di Sumut dan provinsi lainnya. (TAp)
  BeritaTerkait
  • Ini Dia Kegiatan Pengurus Daerah FBBI Selama 2016

    2 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI) merilis kegiatan pengurus daerah yang telah dilaksanakan sebagai berikut di bawah ini.   a. DPD FBBI Provinsi Riau.

  • Pembangunan Akses Jalan Wilayah Pantai Barat Dititip Masuk Alokasi 2018

    tahun lalu

    Tapanuli Tengah (Pelita Batak) : Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi meminta pembangunan jalan akses antar kabupaten dan provinsi di wilayah Pantai Barat dapat disepakati pengaloka

  • Gubernur Optimis Pertanian dan Perikanan Sumut Bertumbuh

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi menegaskan dan membulatkan tekad untuk memajukan

  • 19 Ribu Nelayan di Sumut Sudah Terlindungi Asuransi

    tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi menyebutkan Program Asuransi Nelayan Terpadu (Paten) dapat dimiliki seluruh nelayan yang ada di Sumatera Utara yang jumla

  • Djarot Sebut 'Salam Tempel' Itu Akar Korupsi

    4 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Djarot Saiful Hidayat menegaskan 'salam tempel' atau bagi-bagi duit kepada masyarakat merupakan akar dari korupsi."Jangan dibiasakan. Itu akar korupsi. Kita ingin '

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. ariewebnet