• Home
  • News
  • DPRD Humbahas Sahkan Ranperda OPD Jadi Perda
KSP Makmur Mandiri
Kamis, 01 September 2016 07:37:00

DPRD Humbahas Sahkan Ranperda OPD Jadi Perda

BAGIKAN:
Doloksanggul (Pelita Batak) :

Pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang organisasi perangkat daerah (OPD) atas pengajuan Pemerintah Kabupaten Humbahas, akhirnya disahkan oleh DPRD setempat melalui sidang paripurnanya, Rabu (31/8/2016) di gedung rapat istimewa kantor DPRD Kabupaten Humbahas.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Humbahas Manaek Hutasoit didampingi dua wakilnya Jimmy Togu Purba dan Marsono Simamora, nampak dihadiri Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, Wakil Bupati Saut Parlindungan Simamora, Sekdakab Saul Situmorang, Kapolres diwakili oleh Wakapolres Kompol Marudut Hutabarat, Dandim Taput diwakili Koramil Dolok Sanggul, Kejari Humbahas diwakili Kasubag Bin Arjansyah Akbar.

Ketua DPRD Manaek dalam kesempatan itu mengatakan, bahwa sidang paripurna yang selama ini dilakukan melalui tahapan-tahapan telah berakhir. Akhir dari semua ini, enam fraksi yang ada di DPRD ini menanggapi menerima dan menyetujui disahkan menjadi Perda. “Nantinya akan dikonsultasikan ke Provinsi untuk dievaluasi kemudian ditetapkan sebagai Perda,” kata Manaek.

Sebelumnya, enam fraksi DPRD Kabupaten Humbahas menyampaikan pendapat akhirnya kepada Bupati Dosmar Banjarnahor. Dari pendapat akhir mereka, Bupati Dosmar diharapkan dalam nantinya melakukan pergantian eselon agar ekstra hati-hati.

Seperti dikutip pendapat akhir Fraksi Nasdem-Kebangkitan Bangsa yang dibacakan Mutiha Hasugian. Kata dia, dalam hal pengisian jabatan pimpinan pratama agar Bupati Dosmar harus objektif dan selektif dalam pengangkatannya sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Kemudian, fraksi ini juga menyarankan agar pengisian jabatan nantinya supaya memprioritaskan aparatur sipil negara (ASN) yang berada di Kabupaten Humbahas.

Selanjutnya, Fraksi Golkar menyarankan Bupati Dosmar dalam pengisian jabatan agar mempedomani kebijakan penempatan dan mutasi yang tepat berdasarkan pada kemampuan dan disiplin ilmu yang dimiliki pegawai. “Dan harus sesuai analisis jabatan (the righ man on the right place)," kata Parulisan Simamora membaca pendapat akhir dari fraksinya.

Hal sama disampaikan pendapat akhir Fraksi Gerindra yang disampaikan Moratua Gajah. Kata dia, dalam pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja agar memperhatikan dan mempertimbangkan prestasi kinerja yang sudah pernah diraih oleh pegawai selama kurun waktu 13 tahun ini. “Sehingga kita harapkan prestasi tersebut akan dapat semakin ditingkatkan,” saran fraksi ini.

Kemudian, lanjut Moratua kepada Bupati Dosmar dalam pengangkatan pelaksana tugas (PLT) untuk mengisi jabatan yang kosong supaya benar-benar memenuhi amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016.

Menanggapi pendapat akhir keenam fraksi itu, Bupati dalam kesempatannya berterimakasih setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan tersebut atas perhatian dan kerjasama baiknya. Dia mengatakan, bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah yang dituangkan dalam ranperda ini sesuai amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016. Menurut dia, dengan disusunnya perangkat daerah ini pihaknya akan berupaya sebaik mungkin untuk dapat menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan dengan memperhatikan azas efektifitas, fleksibilas, tata kerja yang jelas serta patuh pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Akhir dari sambutannya, Dosmar menyampaikan, sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahaan dan kealpaan. "Jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan dihati dewan yang terhormat selama proses pembahasan rancangan peraturan daerah mohon kami dimaafkan,” tutup Dosmar. (RPB1/DS)
  BeritaTerkait
  • Masyarakat Pandumaan Sipituhuta Pertanyakan Perda Hak Ulayat

    2 tahun lalu

    Humbahas(Pelita Batak): Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta mempertanyakan keberadaan Perda tentang perlakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (hak ulayat) yang sudah dilakoni leluhurnya se

  • P-APBD TA 2016 Kabupaten Humbang Hasundutan Ditetapkan

    3 tahun lalu

    Doloksanggul(Pelita Batak):P-APBD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016 telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, Kamis 10 November 2016 dipimpin Ketua DPRD Humbahas Manaek Hutasoit AMd. Setel

  • DPRD Tapsel Sahkan Ranperda Perubahan Hak Keuangan dan Administratif DPRD

    2 tahun lalu

    Tapsel (Pelita Batak) : Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017  yang diundangkan pada 2 Juni 2017,  tidak disia-siakan DPRD Tapanuli Selatan untuk  melakukan perubahan Perda

  • Voting Dua Kali, DPRD Humbahas Tolak Pertanggungjawaban Bupati Dosmar soal Pelaksanaan APBD 2016

    2 tahun lalu

    Humbahas (Pelita Batak):  Sidang DPRD Humbahas yang digelar di gedung DPRD Humbahas pada Senin  25  September 2017 menolak hasil pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan b

  • Pertanggungjawabannya Ditolak, Ini Penjelasan Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor

    2 tahun lalu

    Humbahas (Pelita Batak): Ditolaknya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) TA 2016 dalam sidang paripurna yang dilakukan di

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb