• Home
  • News
  • DPD PIKI Sumut Minta Gubernur Evaluasi Penempatan Pejabat SKPD
KSP Makmur Mandiri
Minggu, 09 April 2017 12:53:00

DPD PIKI Sumut Minta Gubernur Evaluasi Penempatan Pejabat SKPD

BAGIKAN:
Ist|PelitaBatak
Ketua DPD PIKI Sumut John Eron Lumban Gaol, SE didampingi Sekretaris Jadi Pane, S.Pd, dan Bendahara Delphi Masdiana Ujung, SH, M.Si

Medan (Pelita Batak) :
Pasca terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Polda Sumut terhadap Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben), sejumlah elemen menyampaikan masukan untuk Gubernur Sumut. Termasuk Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Persatuan Inteligensia Kristen  Indonesia Sumatera Utara sangat (DPD PIKI Sumut).

DPD PIKI Sumut sangat menyesalkan dan menyayangkan penangkapan salah satu pejabat Pemprov Sumut. Dalam hal ini Kadis Distamben Provinsi Sumut yang tertangkap OTT Saber Pungli Poldasu di kantornya, kemarin.

Dari kejadian ini, Gubernur Sumut dinilai perlu mengvaluasi kembali para pejabat di lingkungannya. Agar kejadian serupa tidak terulang. Terlebih lagi saat ini Gubsu baru saja menandatangani Pencegahan Korupsi secara terintegrasi dengan berbagai Pemkab/Pemko dari Provinsi Sumatera Utara.

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum DPD PIKI Sumut John Eron Lumbangaol, SE, didampingi Sekretaris Umum Jadi Pane, S.Pd, Bendahara Umum Delphi Masdiana ujung SH, M.Si dan juga beberapa pengurus lainnya seperti Lamsiang Sitompul, SH, MH, Ir. Ronald Naibaho, M.Si, Ester Manurung, Girsang, Dr. Elisabeth Komasek, Nurhawati Simamora, S. Sos, M.Si, Burhan Sidabariba, SH, dr. Horas Rajagukguk, SpB. FINACS, Pangihutan Hutagalung, Susi Ferdinandus, dan beberapa pengurus lainnya, Minggu, (09/04/2017).

John Eron Lumban Gaol, SE secara tegas mengatakan penempatan pejabat harus dengan membuat konsep fakta integritas dan terbuka untuk publik. Dengan demikian ada kontrol yang bisa mengawasi kinerja semua pejabat publik. Dengan adanya kontrol publik tingkat penyelewengan bisa diminimalisir. Sementara Jadi Pane, S.Pd yang juga senioran GMKI dan Korwil GMIK secara tegas mengatakan DPD PIKI  Sumut sangat menyayangkan ini karena kejadian ini tentu memalukan Sumut. Sekalipun selama ini banyak pejabat dari Sumut yang tertangkap OTT dan juga KPK, tetapi ini sebuah tamparan bagi Sumut. Saatnya Gubsu perlu melakukan evaluasi dan terbuka untuk publik.

Sementara Delphi Masdian Ujung SH, M.Si mengharapkan Gubernur menempatkan pejabat dengan objektif dan benar dan jangan atas dasar like and dislike. Lelang jabatan selama ini mestinya harus benar-benar objektif demi keberlangsungan pembangunan Sumut, tegas Mantan Ketua DPRD Kabupaten Dairi ini. Lamsiang Sitimpul, SH, MH sebagai advocat yang banyak membela kaum lemah di Sumut lebih tegas mengatakan bahwa Pejabat itu harus mundur. Apa yang dilakukan oleh pejabat itu sangat tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi sebagai “extra ordinary crime”.

“Kita sangat prihatian atas kejadian ini dan kita harapkan jangan sampai terulang lagi. Kita tidak ingin dicap sebagai lumbung korupsi di negara ini. Sumut harus belajar dari kejadian yang sangat memalukan ini,” tegas Lamsing.

Senda Ir. Ronald Naibaho, M.Si mengatakan, oknum pejabat harus mundur dan di proses sesuai hukum agar hal yang sama jangan terjadi. Saatnya efek jera itu dibuat dengan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Dr. Horas Rajagukguk, SpB. FINACS juga sangat mendukung gerakan pemerantasan korupsi di Sumut dan diharapkan dengan adanya OTT Saber Pungli ini bisa jadi pelajaran yang sangat berharga bahwa jal yang sama jangan sampai terjadi lagi.

“Sumut harus bisa keluar dari perangkap korupsi ini. Salah satunya adalah rekrutmen pejabat yang baik dan benar,” tegas dr. Horas.
Nurhawati Simamora, S. Sos, M.Si dalam tanggapannya mengatakan DPD PIKI Sumut harus menyuarakan suara kenabian. Korupsi sangat bertolak belakang dengan suara kenabian. Korupsi sangat tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Kita berharap Gubsu segera melakukan evaluasi terhadap semua pejabat di lingkungan Prmprovsu, tegas Dosen di berbagai PTS ini lagi. (TAp|rel)
 

  BeritaTerkait
  • Gubernur akan Evaluasi SKPD yang Tidak Bekerja Serius Dukung Geopark Toba

    tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumut akan dievaluasi jika tidak seirus mendukung program pengembangan geopark Kaldera Toba. Khususnya dalam proses pengajua

  • Menteri Eko Sebut Desa Harus Fokus Komoditi Tertentu

    tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menyebutkan setiap desa harus fokus pada komoditi tertentu dengan membuat model gerakan One Village One Product.

  • Ini Daftar Susunan Pejabat Pemprov Sumut Sejak 2017

    tahun lalu

    Nama-nama pejabat eselon II yang dikukuhkan dan diangkat sesuai dengan keputusan Gubernur Sumut Nomor 821.23/411/2017 dan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 821.23/412/2017 yakni:

  • Ida Marina Harahap Pimpin Dinas Perumahan dan Permukiman Sumut

    tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Ida Marina Harahap sejak, Senin (10/4/2017) resmi memimpin Dinas Perumahan dan Permukiman Pemprov Sumut. Sesuai dengan pengangkatan dan pelantikan yang dipimpin langsung ol

  • Eric Aruan Jabat Kepala Biro Pembangunan, Lelang Jabatan di Pemprov Sumut Tuntas

    tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Tujuh pejabat eselon II (pratama) di jajaran Pemerintah Provinsi Sumut kembali dilantik, Senin (18/04/2017) di kantor Gubernur Jl Diponegoro Medan. Sehingga, 19 pejabat h

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. ariewebnet