• Home
  • News
  • Bongkar Makam, Pemkab Tapanuli Selatan Langgar HAM
KSP Makmur Mandiri
Kamis, 16 Maret 2017 10:09:00

Bongkar Makam, Pemkab Tapanuli Selatan Langgar HAM

BAGIKAN:
Ist|PelitaBatak
Sutrisno Pangaribuan ST

Medan (Pelita Batak) :
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumut Sutrisno Pangaribuan,ST menilai pembongkaran makam oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menyertakan tindakan kekerasan. Semestinya, pemerintah hadir untuk menggali peran masyarakat untuk mengisi pembangunan.

Sebab, menurut Sutrisno, rakyat memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi kita. Maka rakyat menjadi tujuan dari semua praktek bernegara kita.

Kondisinya sangat bertentangan dengan peristiwa pembongkaran makam leluhur, kerabat, dan keluarga masyarakat Desa Janjimauli, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang dilakukan oleh Satpol PP dibantu/ dikawal oleh TNI dan Polri tentu bukan peristiwa biasa. Dijelaskannya, tindakan tersebut telah melukai hati, menghancurkan adat istiadat dan mengguncang agama dan keyakinan masyarakat Desa Janjimauli. Pemkab Tapsel dengan dukungan TNI dan Polri telah melakukan tindakan tidak layak kepada manusia dan juga terhadap tulang belulang leluhur, kerabat dan keluarga masyarakat.

Atas peristiwa ini, Sutrisno yang mewakili masyarakat Tapanuli Selatan menyampaikan sikap. Sutrisno meminta Pemkab Tapsel segera menghentikan pembongkaran makam secara brutal dan membabi buta. Pemkab Tapsel diminta untuk sedikit saja memiliki hati nurani, jika tidak memiliki rasa hormat kepada masyarakat Desa Janjimauli, paling tidak masih punya rasa hormat pada tulang belulang leluhur, kerabat, dan keluarga masyarakat Desa Janjimauli.

Kemudian, keberadaan masyarakat yang mendiami Desa Janjimauli telah eksis jauh sebelum Pemerintah Tapanuli Selatan ada. Sehingga keberadaan makam tentu sudah ada di tempat tersebut juga sebelum Pemkab Tapsel pindah dari Padangsidimpuan ke Desa Janjimauli.

"Pemkab Tapsel yang hadir belakangan tidak boleh melakukan penggusuran terhadap komunitas masyarakat dan pemakaman yang telah berada di lokasi tersebut sebelum Pemkab Tapsel hadir. Pemkab Tapsel tidak melakukan pendekatan persuasif secara maksimal terhadap masyarakat. Tindakan memecah belah, intimidasi dan berbagai bentuk tekanan terhadap masyarakat telah dilakukan Pemkab Tapsel didukung TNI dan Polri dalam kurun waktu yang lama," lanjutnya.

Sutrisno juga menyebutkan, tindakan pembongkaran makam ini merupakan kejahatan kemanusiaan dan masuk kategori pelanggaran HAM berat. Membongkar makam tanpa izin dari keturunan, kerabat atau keluarga, memindahkan tulang belulang tanpa prosesi adat dan agama merupakan tindakan beradat dan menista agama. Tindakan tersebut hanya mungkin dilakukan oleh manusia yang tidak lagi memiliki sedikitpun rasa hormat kepada manusia, kehidupan dan proses setelah kehidupan ini. Sebagai negara yang mengakui dan menghargai agama dan adat, maka Pemkab Tapsel telah melakukan Pelanggaran serius terhadap adat dan agama. Maka negara, diminta untuk melakukan tindakan penertiban terhadap Pemkab Tapsel. Penghancuran dan pembongkaran makam adalah tindakan melawan hukum. Maka aparat penegak hukum juga diminta untuk proaktif terhadap laporan masyarakat.

Dia juga meyinggung, Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang sedang berlangsung di Medan Sumatera Utara saat ini hendaknya menjadikan peristiwa pembongkaran makam, pengambilalihan lahan pertanian dan pemukiman masyarakat Desa Janjimauli secara paksa oleh Pemkab Tapsel sebagai bahan pembahasan dalam kongres. Kongres diharapkan mengeluarkan sikap dan rekomendasi untuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemkab Tapsel.

Perlawanan yang dilakukan masyarakat Desa Janjimauli melalui jalur dialog, politik, dan hukum menjadi bukti bahwa Pemkab Tapsel tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Masyarakat Desa Janjimauli tentu mendukung pembangunan, tetapi upaya menghilangkan Desa Janjimauli dan pemakaman leluhur, kerabat, dan keluarga masyarakat yang menjadi alasan perlawanan masyarakat.

Proses peralihan status hutan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan diduga sarat dengan rekayasa yang melibatkan oknum dari Pemkab Tapsel hingga oknum di kementerian kehutanan. Oleh karena itu, KPK diminta untuk melakukan penyelidikan terhadap peralihan hutan menjadi lahan perkantoran Pemkab Tapsel. Sehingga masalah ini terang benderang.

Pernytaan sikap Sutrisno Pangaribuan yang juga Wakil Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara ini dituliskannya lewat pesan elektronik yang diterima redaksi, Kamis (16/2/2017). (TAp/rel)

  BeritaTerkait
  • Tolak Kebijakan Pemkab Tapsel Bongkar Kuburan, Peti Mati Diusung ke DPRD Sumut

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Tidak terima dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, seratusan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Posko  Perjuangan Rakyat (DPD Pospera)

  • Renungan Suci di Tapsel Berlangsung Khidmat

    tahun lalu

    Tapsel (Pelita Batak) : Bertempat di Taman Makam Pahlawan Sinago mago Sipirok, Pemkab Tapsel menggelar apel penghormatan dan renungan suci, Kamis 17 Agustus 2017 pukul 00.00 WIB.Kegiatan apel penghorm

  • Pemkab Tapsel Peringati Hari Pahlawan

    tahun lalu

    Tapsel (Pelita Batak) : Bertempat di halaman kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, Dano Situmba Kilang Papan Sipirok di gelar upacara peringatan  hari pahlawan 10 November 2017. Bupati H. Sy

  • Wisata Bangkit, Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

    4 minggu lalu

    MASYARAKAT patut berbangga hati, di era pemerintahan Drs Nikson Nababan MSi sebagai Bupati Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) dan Ibu, Sartika Simamora sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dek

  • 58,9 Persen Desa di Tapsel Terima Dana Desa Tahap I

    2 tahun lalu

    Bupati Syahrul M Pasaribu melalui Kadis Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Sulaiman Lubis mengatakan Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) telah menyaluran Dana Desa tahap pertama (I) Tahun 2016 mencapai 58,9 persen atau 125 dari 212 desa. Total alokasi Da

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb