• Home
  • News
  • Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan Pertanyakan Penggunaan Helikopter Basarnas Oleh Gubsu untuk Menghadiri Pesta
KSP Makmur Mandiri
Minggu, 12 Februari 2017 20:56:00

Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan Pertanyakan Penggunaan Helikopter Basarnas Oleh Gubsu untuk Menghadiri Pesta

*Foto Sempat Diupload ke Facebook, Tapi Telah Dihapus
BAGIKAN:
FB
Foto di facebook yang kini sudah dihapus
Medan(Pelita Batak): Anggota Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan, ST menyoroti penggunaan helikopter Basarnas oleh Gubernur Sumut bersama istri untuk menghadiri pesta perkawinan anak dari salah seorang Bupati. 
 
Menurut Pangaribuan, pesta perkawinan anak pejabat, sekalipun itu Presiden, bukanlah kegiatan resmi negara, atau pemerintahan, maka jika para pejabat lain menghadirinya, tidak boleh juga menggunakan fasilitas Negara/ pemerintah. "Mungkin kita belum lupa, Presiden Joko Widodo ketika menghadiri acara wisuda salah seoarang anaknya di Singapore, beliau dan keluarga menggunakan pesawat komersil,"katanya dalam siaran pers yang diterima Pelita Batak, Minggu 12 Februari 2017.
 
Helikopter Basarnas jenis AW139 baru diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Selasa, 10 Januari 2017 oleh Kepala Basarnas Marsekal Madya Felicianus Henry Bambang Soelistiyo. Tujuannya, untuk dimanfaatkan dalam memudahkan penanggulangan proses penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Helicopter ini dapat mempersingkat waktu respon dan efisiensi jam terbang operasi. 
 
Selama ini efisiensi menjadi kendala utama dalam menjalankan misi untuk keadaan bencana. "Kalau menyangkut kepatutan, penggunaan helikopter yang dihibahkan oleh Basarnas tersebut sangat tidak patut digunakan oleh Gubernur Sumatera Utara dan istri untuk menghadiri kawinan anak pejabat,"jelas Pangaribuan.
 
Sebagai Pejabat Publik maupun istri Pejabat Publik, diharapkan agar tidak terlalu narsis di media sosial, apalagi narsis menggunakan fasilitas Negara yang tidak pada tempatnya. "Informasi penggunaan helikopter Basarnas  ini didapatkan dari akun facebook milik istri Gubernur Sumatera Utara Evi Diana Sitorus. Namun setelah beberapa waktu kemudian, photo narsis tersebut tidak lagi terlihat ada di akun facebook tersebut,"paparnya.
 
Menurut Wakil Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara tersebut, peristiwa ini dapat disebut Hhelicoptergate. Sebab berbagai aspek dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan secara nyata diduga dilanggar oleh Gubernur Sumatera Utara. Penyalahgunaan wewenang sekaligus penyalahgunaan penggunaan fasilitas negara dapat berakibat pada penggunaan hak- hak yang melekat pada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. 
 
"Penggunaan fasilitas negara yang tidak sesuai dapat menimbulkan konsekuensi biaya- biaya seperti biaya untuk bahan bakar, perawatan helikopter. Biaya- biaya yang timbul tersebut akan dibebankan kepada siapa?"gugat Pangaribuan.
 
Sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, Sutrisno Pangaribuan sangat menyesalkan tindakan Gubernur Sumatera Utara dan istri yang menggunakan fasilitas negara tanpa mempertimbangkan perasaan publik. "Maka untuk peristiwa narsis ini, saya akan menggalang Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk menggunakan hak- hak yang melekat pada dirinya terhadap Gubernur Provinsi Sumatera Utara,"tegasnya.
 
Kepada seluruh pejabat publik yang diberi fasilitas untuk menunjang kinerjanya diminta untuk lebih peka atas kondisi masyarakat. "Revolusi mental sebagai gagasan besar Presiden Joko Widodo hendaknya dilakukan dengan nyata, terbuka dan jujur. Mari kita hidup sederhana, jangan menggunakan istilah: aji mumpung sehingga publik tidak terluka akibat perilaku pejabatnya yang suka narsis,"katanya lagi.
 
Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri diminta Pangaribuan untuk segera memanggil Gubernur Sumatera Utara untuk memberi penjelasan terkait penggunaan fasilitas Negara yang tidak sesuai dengan peruntukannya. "Pemerintah Pusat diminta untuk lebih cermat, tanggap dan tegas dalam pemberian hibah kepada pemerintah daerah. Jika mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, fasilitas- fasilitas yang telah diserahkan juga dapat ditarik kembali. Kami tidak rela, fasilitas yang diserahkan Pemerintah Pusat justru dijadikan sebagai media narsis di daerah,"ujarnya.(R2/rilis)
  BeritaTerkait
  • Humas Pemprov Sumut: Gubernur T Erry dan Istri Gunakan Helikopter Basarnas untuk Tinjau Titik Api di Danau Toba

    3 tahun lalu

    Medan(Pelita Batak): Plt Kabiro Humas Pemprovsu, Ilyas Sitorus menyebutkan tindakan Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi bersama istrinya, Evi Diana Sitorus, menggunakan helikopter Badan SAR

  • Pemprov Sumut Diminta Segera Ambil Alih Lahan di Bandung

    3 tahun lalu

    Santer disorot publik Sumut kini adalah adanya tanah seluas 3.000 meter persegi, di jalan Batu Tulis III, Kelurahan Batu Nunggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang terdaftar sebagai aset pemerintah provinsi Sumut. Terkait tanah ini, Komisi C menda

  • Ketua dan Wakil Ketua Komisi C ke Jakarta, Sutrisno: Apa Mau Kejar Setoran?

    3 tahun lalu

    Ada sesuatu hal yang membuat sejumlah anggota DPRD Sumut gerah dan bertanya-tanya. Pasalnya setelah lama tak juga memperoleh kata sepakat tentang pajak Air Permukaan Umum (APU) antara PT Inalum, kabarnya kemarin (2/8/2016), telah dilaksanakan sidang atau

  • Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan Kecam Ide Zonasi Halal di Danau Toba

    3 tahun lalu

    Medan(Pelita Batak): Proses panjang penataan kawasan Danau Toba akhirnya disahuti Presiden dengan pembentukan Badan Otorita Danau Toba. Pilihan tersebut sebagai jalan pengambilalihan yang terpaksa

  • Ini Jawaban Tengku Erry di Mata Najwa On Stage

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Tengku Erry Nuradi menjawab tegas atas pertanyaan yang dilontarkan Najwa Shihab dan Zainal Arifin Mokhtar di acara Mata Najwa on Stage M

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb