• Home
  • News
  • Andy William Sinaga: Pemberantasan Pungli Jangan Sekedar Kosmetika Politik
KSP Makmur Mandiri
Senin, 17 Oktober 2016 04:14:00

Andy William Sinaga: Pemberantasan Pungli Jangan Sekedar Kosmetika Politik

BAGIKAN:
Ist
analis ekonomi dan politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga
Medan(Pelita Batak): Langkah bersih-bersih atas pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lewat operasi tangkap tangan (OTT) akhir-akhir ini patut diapresiasi. Namun alangkah baiknya langkah tersebut tidak hanya sebagai kosmetika politik oleh pemerintah, tetapi harus menjadi langkah simultan dan serius.
 
"Menurut saya perilaku pungli yang dilakukan oleh oknum aparatur pemerintah mulai dari yang terendah sampai level pusat sudah bukan merupakan rahasia umum lagi, yang membuat masyarakat seolah-olah pasrah untukmenerimanya," ujar analis ekonomi dan politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga, Sabtu, 15 Oktober 2016. 
 
Sektor-sektor publik seperti pengurusan dan perpanjangan izin usaha, surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), pengurusan KIR, pengurusan surat keterangan di tingkat kelurahan/desa, bahkan di sektor pendidikan sangat dirasakan oleh masyarakat.
 
Oleh karena itu, kata Andy, operasi pemberantasan pungli dan sejenisnya seharusnya setiap saat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Bersih-bersih di dalam instansi aparat penegak hukum perlu segera dilakukan, bila perlu dilakukan penilaian objektif oleh lembaga khusus yang menyatakan instansi penegak hukum tersebut zero atas Pungli. Pungli disinyalir penyumbang tingginya invisible cost dalam setiap program percepatan pembangunan nasional.
 
Andy menambahkan, operasi OTT perlu lebih diarahkan untuk lembaga pelayan publik di daerah-daerah khususnya daerah yang jauh dari ibukota, karena diduga prilaku pungli masih kerap terjadi.
 
Pemerintah pusat juga perlu melakukan operasi senyap ke berbagai instansi pelayanan publik sebelum melakukan operasi tangkap tangan (OTT). "Saya berpendapat nominal yang didapat kan dari OTT saat ini, masih sangat kecil, masih banyak dugaan pungli dengan nilai yang cukup besar yang masih ada di masyarakat, tinggal bagaimana kejelian aparat penegak hukum untuk mengungkapnya," tukas Andy.(rmol.co)
  BeritaTerkait
  • Jangan Tunggu Kebobolan, Jokowi Diminta Evaluasi Ijin Visa Tiongkok

    2 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) :Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Presiden Joko Widodo diminta mengevaluasi Peraturan Presiden (Perpres) 21/2016 terkait kebijakan bebas visa bagi 169 negara.

  • Jargon Minoritas-Mayoritas Keagamaan Belum Hilang

    2 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Masa Bakti 2015 – 2020, Baktinendra Prawiro,MSc,MH mengatakan persoalan politik di I

  • KPK dan Saber Pungli Diminta Dalami Penanganan Kasus OTT Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Utara

    2 tahun lalu

    Taput(Pelita Batak): Masyarakat Tapnuli Utara memberikan dukungan penuh kepada KPK,dan meminta agar penanganan kasus Operasi Tangkap Tangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli

  • Andi William : Miris, Baru 8% Buruh yang Terlindung Jaminan Sosial

    2 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Hari Hak Azasi Manusia (HAM) International yang diperingati pada 10 Desember 2016, keluar dengan Declaration Of Human Rights (DUHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 19

  • Junimart Girsang : Kasus OTT di Polrestabes Medan Tak Bisa Dihentikan

    satu bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang dari Fraksi PDIP/Wakil Ketua Mahkamah Dewan Kehormatan menjelaskan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT), saya sangat mengapresiasi kiner

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb