• Home
  • News
  • Akhirnya Paripurna DPRD Humbahas Setujui Hak Angket Terhadap Bupati Humbahas
Rabu, 13 September 2017 12:42:00

Akhirnya Paripurna DPRD Humbahas Setujui Hak Angket Terhadap Bupati Humbahas

BAGIKAN:
Ist
Demo rakyat di DPRD Humbahas minta DPRD angketkan Bupati Dosmar
Doloksanggul (Pelita Batak): Sidang paripurna DPRD Humbanghasundutan (Humbahas) menyetujui pengajuan hak angket terhadap Bupati Dosmar Banjarnahor, Rabu 13 September 2017. Sidang paripurna dihadiri 21 anggota, mencapai korum.

Ketua DPRD Humbahas, Manaek Hutasoit, menjelaskan, yang hadir 21 sejak dibuka rapat paripurna sekitar pukul 10.00 WIB. Namun setelah berselang kemudian, 4 anggota DPRD lainya hadir di tengah sidang berlangsung.

"Nama nama yang anggota DPRD yang hadir sesuai dengan daftar absesi yang sudah terlampir secara atministrasi," katanya.

Menurut Manaek, setelah disetujui, maka dewan selanjutnya membentuk panitia khusus (pansus) hak angket.

Selanjutnya, Manaek menjelaskan, untuk penentuan formateur panitia Pansus angket akan ditentukan melalui persetujuan fraksi-fraksi, hasilnya akan diserahkan ke pimpinan dewan untuk disahkan.

"Nanti pihak pansus yang akan menjadwal waktu untuk materi angket yang akan diusung dan langkah-langkah apa yang akan diambil," ujar politikus Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Manaek menyampaikan sejumlah alasan diajukannya hak angket kepada Bupati Dosmar Banjarnahor. Berdasarkan surat pengusul, katanya, banyak kebijakan bupati yang dianggap merugikan masyarakat Humbahas.

Adapun alasan-alasan itu, antara lain bupati dinilai tidak menjalankan pemerintahan dengan baik. Selain itu, bupati dinilai sering melanggar aturan dan peraturan dalam menetapkan kebijakan, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Adapun poin-poin yang menjadi dasar pengajuan hak angket tersebut, di antaranya, tidak berjalannya azas kepatutan dan etika pemerintah dalam pengangkatan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) stuktural maupun fungsional.

Misalnya pengangkatan Kepala Bapeda, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Sekretaris DPRD Humbahas.

Kemudian tentang pengunaan alat berat di areal hutan lindung untuk keperluan penanaman jagung, di mana pada akhirnya dipersoalkan Dinas Kehutanan Sumut dan alat berat itu diamankan ke Mapolres Humbahas.

Pengusulan Taman Bunga Nusantara di Kecamatan Lintongnihuta, juga dinilai bertentangan dengan aturan dan peraturan perundang-undangan. Sebab sebagian besar lahan yang menjadi lokasi taman bunga itu merupakan milik masyarakat yang dibuktikan dengan sersertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Alasan lainnya adalah dugaan pelelangan proyek tahun anggaran 2017 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang disuarakan gabungan assosiasi jasa konstruksi se-kabupaten Humbahas. Kemudian kesalahan perencanaan pembangunan Pasar Pollung.

Kemudian terkait proses pemberian izin prinsip kepada PT Nusantara Energi Permata (NEP) yang dinilai tidak sesuai prosedur karena PT Indonesia Power telah terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin prinsip teapi tidak ditanggapi sehingga diduga sarat unsur KKN.

Diduga Pemkab Humbahas salah dalam perencanaan dan memaksakan perkerjaan fisik perubahan APBD 2016 dan melanggar Kepres tentang tahapan proses lelang dan jasa.

Kemudian diduga Pemkab Humbahas melanggar perda APBD tahun anggaran 2016 tentang Kesepakatan Eksekutif dan DPRD dengan mengganti nomenklatur dan pagu anggaran tanpa melalui prosedur, seperti Cekdam menjadi Embung.

Penetapan Perda RTRW ( Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Humbahas melanggar ketentuan, mekanisme dan tahapan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemkab Humbahas terindikasi menyalahgunakan dan pemanfaatan dana CSR dari PT Mega Pawer Mandiri.

Bupati Dosmar Banjarnahor membantah tudingan bahwa dirinya melakukan pelanggaran konstitusional sebagaimana yang melatarbelakngi digulirkannya hak angket oleh anggota dewan.

"Tidak ada kita lakukan pelanggaran. Tapi kita akui kita bukan manusia sempurna. Saya sudah menjadi Bupati Humbahas baru 1 tahun 7 bulan. Undang-undang mengatakan periode bupati selama 5 tahun. Dan setiap tahunnya kita buat laporan pertanggungjawaban. Sementara pemerintah bukanlah sebagai badan yang independen karena harus membuat pertanggungjawaban yang sama pada atasan lain dalam tatanan pemerintahan, seperti gubernur dan kementerian sehingga semua rakyat dapat melakukan pengawasan ini,," kata Dosmar, Selasa 5 September 2017.

Menyikapi 7 dasar yang menjadi alasan digulirkannya hak angket, Dosmar menjelaskan bahwa semua itu terkait dengan tahapan transisi perundang-undangan yang belum tersosialisasi dengan baik.

"Tuntutan pertama tentang pengangkatan sekretaris dewan. Ketika itu ada peralihan peraturan yang penempatannya harus mendapat persetujuan DPRD. Sementara, pada penempatan personel di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcatpil) juga disebabkan adanya masa peralihan perundang-undangan. Jadi peraturannya saja yang belum tersosialisasi dengan baik," katanya.

Dosmar juga menekankan, dalam setiap tatanan administrasi, ia kerap berhati-hati dan selalu mengingatkan jajarannya untuk bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dalam setiap disposisi saya selalu menekankan untuk mempedomani sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Jadi, sekali lagi, semua disposisi yang saya lakukan pada SKPD teknis selalu saya tekankan agar mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Menurutnya, jika pun ada pelanggaran hukum yang dilakukan pasti akan berhadapan dengan aparat penegak hukum, bahkan KPK juga sudah mengingatkan ini sebelumnya.

"Terkait ada pihak yang tidak puas ini hal yang wajar. Makanya, masih banyak waktu bagi kita untuk melakukan perbaikan,"imbuhnya.(Abed Ritonga)
  BeritaTerkait
  • Tokoh Masyarakat Kumpul di Medan, Sampaikan Keprihatinan Atas Kondisi Humbahas

    2 bulan lalu

    Laporan Benny PasaribuMedan(Pelita Batak): Tokoh masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Sumut bertemu dalam acara sambung rasa tokoh masyarakat Humbahas di Hotel Danau Toba Internasional,

  • Rony Situmorang Dukung Zero Tolerance Polusi Danau Toba

    tahun lalu

    Walaupun mereka melakukan replanting, sambungnya, bagaimanapun juga penebangan pohon yang sudah berumur ratusan tahun pasti berdampak negatif pada keasrian dan keindahan jajaran perbukitan bukit seribu yang 10 tahun lalu masih tampak "hijau".

  • DPRD Humbahas Sahkan Ranperda OPD Jadi Perda

    tahun lalu

    Pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang organisasi perangkat daerah (OPD) atas pengajuan Pemerintah Kabupaten Humbahas, akhirnya disahkan oleh DPRD setempat melalui sidang paripurnanya, Rabu (31/8/2016) di gedung rapat istimewa kantor DPR

  • DPRD Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015 Humbahas

    12 bulan lalu

    Doloksanggul(Pelita Batak): Rapat Paripurna DPRD Humbahas yang dipimpin Ketua DPRD Manaek Hutasoit, bersama Wakil Ketua DPRD Togu P Purba, dan Wakil Ketua DPRS Marsono Simamora  menyetujui Ran

  • Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor Sampaikan Nota Pengantar P-APBD 2016

    11 bulan lalu

    Doloksanggul(Pelita Batak): Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor menyampaikan nota pengantar keuangan rancangan peraturan daerah tentang P-APBD (perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah) Kabu

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Pelita Batak Online