• Home
  • News
  • AMAN Minta Jokowi Kukuhkan 20.000 Ha Konsesi TPL Jadi Hutan Adat
Sabtu, 04 Maret 2017 13:57:00

AMAN Minta Jokowi Kukuhkan 20.000 Ha Konsesi TPL Jadi Hutan Adat

BAGIKAN:
Ist|PelitaBatak

Medan (Pelita Batak) :
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menginginkan Presiden Joko Widodo dapat memberikan surat pengukuhan 20.000 hektare hutan adat dari konsesi hutan tanaman industri PT Toba Pulp Lestari (TPL), Tbk saat Kongres Masyarakat Adat Nusantara pada 13-21 Maret 2017, yang dipusatkan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan menjelaskan, masyarakat adat telah mengidentifikasi 25.000 ha konsesi TPL masuk dalam wilayah adat setempat. Sekitar 5.172 ha itu telah dikukuhkan sebagai Hutan Adat Tombak Haminjon di Desa Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara, oleh Presiden Jokowi sendiri pada 30 Desember 2016.

"Di Kongres nanti, kami berharap Presiden mengukuhkan sisanya karena yang 20.000 ha itu sudah diverifikasi dan divalidasi di lapangan," ujarnya dalam konferensi pers bertajuk Pra Kongres Masyarakat Adat Nusantara V di Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Presiden Jokowi, kata Abdon, memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat adat. Menjelang Pilpres 2014, Jokowi yang ketika itu masih Gubernur DKI Jakarta menjanjikan akan mengakomodasi permintaan masyarakat adat yang terus terpinggirkan selama Indonesia merdeka. "Jadi wajar kalau ada pengamat yang bilang AMAN bisa sumbang 12 juta suara untuk Presiden Jokowi pada Pilpres 2014," tuturnya.

AMAN menjadi wadah berhimpun 2.304 komunitas adat se-Indonesia yang terdiri dari 1.000 suku bangsa. Lembaga berusia 18 tahun itu mengklaim memiliki 17 juta anggota masyarakat adat, terbesar di dunia. Janji Jokowi sudah dipenuhi saat pengukuhan Hutan Adat Tombak Haminjon dan delapan hutan adat lain seluas total 13.122 ha pada 30 Desember 2016.

Abdon mengungkapkan KMAN yang berlangsung di Medan, Sumut, akan mempertemukan sekitar 5.000 masyarakat adat dari seluruh Nusantara. Kongres bakal dijadikan ajang untuk memutuskan sikap komunitas adat terhadap pemerintah. Ketika berdiri pada 1999, AMAN mengambil posisi konfrontatif. Sepuluh tahun kemudian, sikap lembaga itu berubah dengan mengedepankan dialog.

“Dari konfrontatif, dialog, setelah itu apa? Apakah kembali konfrontasi karena kecewa ataukah sudah merasa puas. Saya sendiri memilih untuk menawarkan rekonsiliasi dengan pemerintah,” kata Abdon.(rel/TAp)

  BeritaTerkait
  • Menteri Siti Nurbaya Buka KMAN V di Medan, Ini Janji Gubernur

    5 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak) : Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Tengku Erry Nuradi mengatakan bahwa pemerintah provinsi Sumatera Utara berkomitmen akan membentuk tim inventarisasi penguasaan, pemilika

  • Jokowi Minta Jaga dan Lindungi Danau Toba,  

    12 bulan lalu

    Presiden Joko Widodo beserta Ny Iriana didampingi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi dan Ketua TP PKK

  • Warga Lima Desa Minta Tanah Adat Mereka Dikembalikan PT TPL

    11 bulan lalu

    Humbahas (Pelita Batak) : Lima desa di Dolok Sanggul, Humbahas meminta tanah ulayat yang selama ini menjadi lahan konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) agar dikembalikan kepada mereka.

  • Tradisi Marhottas, Ritual Sadap Kemenyan yang Unik dari Tanah Batak

    10 bulan lalu

    "Parung Simardagul-dagul…Sahali Mamarung, gok apanggok bahul-bahul."     Itu merupakan senandung warga adat Batak Parlilitan, sebelum penyadapan getah kemenyan di

  • Pulau Enggano Jadi Destinasi Wisata Perairan

    12 bulan lalu

    Sebagai salah satu Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Indonesia yang terletak di Samudera Hindia, Pulau Enggano memiliki keanekaragaman ekosistem, seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang la

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Pelita Batak Online