• Home
  • News
  • AJI Desak Pemerintah Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
KSP Makmur Mandiri
Jumat, 10 Februari 2017 05:58:00

AJI Desak Pemerintah Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

BAGIKAN:
Ist|PelitaBatak

Medan (Pelita Batak) :
Kasus kekerasan seksual marak terjadi di tengah masyarakat di Indonesia. Kekerasan seksual tidak mengenak tempat pengecualian, akan tetapi di dalam rumah dan bahkan di kantor banyak terjadi kekerasan seksual. Dari kaum terpelajar hingga yang berpendidikan rendah. Dan 90 persen dari korbannya adalah kaum perempuan.

Namun, banyak sekali kasus kekerasan seksual berakhir tidak jelas proses hukumnya dan dianggap ringan oleh aparat penegak hukum. Padahal, korban kekerasan seksual mengalami siksaan fisik, psikologis dan sosial dan trauma.

Endah Lismartini, dari Divisi Perempuan, Anak dan Kelompok Marjinal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengatakan, media saat ini kebanyakan semakin memperparah kondisi psikologis korban kekerasan seksual.

"Berita kekerasan seksual sampai saat ini masih menjadi isu yang sangat menarik untuk dipublikasikan. Akan tetapi, dalam banyak pemberitaan, korban justru tidak dilindungi malah cenderung disudutkan. Misalnya, dalam penulisan nama, publikasi alamat, sampai orang-orang terdekat," katanya dalam Diskusi Publik dengan judul "Perempuan Dalam Pusaran Kekerasan Seksual", yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan bersama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), di Medan, Kamis (9/2/2017).

Padahal, menurut Endah, peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban sendiri, sudah menjadi momok yang menakutkan. Apalagi bila ditambah dengan pemberitaan yang tidak berimbang dan terkesan menyudutkan, tentunya akan semakin menambah penderitaan korban.

“Jurnalis seharusnya tidak mengikuti permintaan pasar dengan cara ikut "menyudutkan" korban dalam hal pemberitaan, akan tetapi harus ikut melindungi korban dari sikap sosial masyarakat,” tegas Endah.

Sementara itu, Fakhturozzi dari Forum Pengada Layanan Kekerasan Perempuan dan Anak Indonesia mengatakan, kasus kekerasan seksual justru banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat. Oleh karena itu, seharusnya perlindungan yang diberikan oleh negara tidak dibatasi hanya di luar rumah saja.

"Kekerasan seksual juga terjadi di dalam rumah tangga sendiri. Selain itu, kondisi sosial masyarakat sendiri masih menganggap kekerasan seksual sebagai kasus yang mempermalukan bagi lingkungannya," ungkapnya.

Menurutnya, banyak korban kekerasan seksual tidak hanya menderita secara fisik, akan tetapi secara psikis yang dilakukan oleh masyarakat.

“Dalam draft rancangan undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, beberapa pasal soal kekerasan seksual dalam rumah tangga dihapuskan. Padahal, rumah tangga juga tidak aman dari kekerasan seksual,” tandasnya.

Lebih lanjut, Ketua IWAPI Sumut, Rosna Nurleli Siregar menuturkan, selama ini banyak kalangan wanita sendiri yang tidak memahami bahwa kekerasan seksual adalah tindakan yang melanggar hukum. Wanita sendiri harus menjadi tonggak untuk mendukung Undang-undang yang akan melindungi mereka sendiri.

“Kami sangat serius menanggapi kasus ini, oleh karena itu kami sangat mendukung agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual itu segera disahkan. Wanita butuh perlindungan hukum yang tegas,” ujarnya.

Senada, Koordinator Divisi Perempuan dan Anak AJI Medan, Sri Wahyuni Nukman menegaskan, Pemerintah harus menghargai kaum perempuan dengan segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

"DPR RI seharusnya menanggapi isu kekerasan seksual dengan lebih serius. Kami mendukung pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” tegasnya.

Selain mengundang media, diskusi publik ini juga diikuti oleh berbagai kalangan; diantaranya Komunitas Pengajian Perempuan (IM3), Pengajian Ar Rasyid, kalangan pelaku dunia usaha, akademisi, serta mahasiswa dan ibu rumah tangga. (rel/TAp)

  BeritaTerkait
  • Irjen Pol Paulus Waterpauw Sahabat Anak dan Perempuan Sumut

    2 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) :Penunjukan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian terhadap Irjen Polisi Paulus Waterpauw sebagai Kapolda Sumatera Utara menggantikan Irjen Polisi Rycho Amelza Dhaniel yang sebe

  • YPDT Desak Kasus yang Menimpa Jhohannes Marbun dan Sebastian Hutabarat Ditindak Tegas Pelakunya

    2 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) :YPDT menghendaki kasus yang menimpa Jhohannes Marbun dan Sebastian Hutabarat ditindak tegas pelakunya secara hukum. Ini adalah tindakan penganiayaan, pengeroyokan, dan pelangga

  • Kembangkan Inovasi 'Unit Reaksi Cepat Anti Kekerasan Anak dan Perempuan'

    3 tahun lalu

    Batu Bara (Pelita Batak) : Untuk ke tiga kalinya Bupati Batu Bara H OK Arya Zulkarnain SH MM meraih penghargaan Kepala Daerah Innovatif dari Koran Sindo tahun 2016 di Bandung, Jawa Barat. Sebelum nya Bupati Batu Bara meraih penghargaan Kepala Daerah Inov

  • Peringati Hari Anak Nasional 2016 Pemkab Sergei Adakan Seminar Sekolah Ramah Anak

    3 tahun lalu

    Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Pemkab Serdang Bedagai, PUSHAM UNIMED, HaRI, Fitra Sumut, BAKUMSU, SOI, dan Perempuan Indonesia Berbagi menyelenggarakan kegiatan bersama dalam memperingati

  • Telkomtelstra Dukung Program Kesetaraan Gender dan Pengentasan Kekerasan Pada Perempuan

    2 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Bermitra dengan LK3 Kementerian Sosial Republik Indonesia, Australia and New Zealand Association (ANZA) dan Yayasan Pulih, telkomtelstra berusaha wujudkan Indonesia bebas kek

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb