• Home
  • News
  • Gubernur Sumut Harapkan 14 Daerah Segera Implementasikan e-Government
KSP Makmur Mandiri
Rabu, 28 September 2016 22:49:00

14 Kabupaten/Kota se Sumut Teken MoU dengan Surabaya dan Sidoarjo

Gubernur Sumut Harapkan 14 Daerah Segera Implementasikan e-Government

BAGIKAN:
Ist|PelitaBatak
Gubsu H T Erry Nuradi, Wakil Ketua KPK Alexander Marawata menyaksikan penandatanganan MoU 14 Kabupaten/kota se Sumut mengenai implementasi E-Government dengan Walikota Surabaya Tri Risma Harini Bupati sidoarjo Saiful Ilah, Gedung Balai Kota Surabaya

Surabaya (Pelita Batak) :
Gubenur Sumatera Utara  H T Erry Nuradi dan 14 Kabupaten/kota se Sumatera Utara menandatangani Nota Kesepakatan bersama implementasi e government Pemko Surabaya dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Elektronik Kabupaten Sidoarjo, Rabu (28/9). Penandatanganan itu disaksikan Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata di Gedung Balai Kota.

Selain 14 kabupaten/kota se Sumatera Utara, total keseluruhan ada 39 kabupaten/kota dari lima provinsi yang ikut melakukan penandatanganan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. Selain itu beberapa provinsi yaitu Jawa Tengah, Gorontalo, Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah juga ikut dalam MoU , sementara Pemprov Sumatera Utara sudah melakukan MoU pada bulan 24 Mei silam.

Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengharapkan MoU tersebut bisa diimplementasikan di 14 daerah terlebih para kepala daerah tersebut adalah hasil Pilkada Desember lalu sehingga masih memiliki waktu lima tahun untuk melakukan perubahan.

“Hari ini kita merasa mendapat energi baru, kehadirian bupati walikota di sini mudah-mudahan bisa melahirkan Risma -Risma  di daerah lain,” ujar Erry yang didapuk memberi sambutan mewakili lima gubernur yang hadir.

Dia meminta 14 kabupaten/kota bisa memanfkan sebaiknya kerjasama untuk memberi perubahan di Sumut. “Mudah-mudahan ini bisa menambah semangat. Saya yakin bupati dan walikota nampu menerapkan e- government dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Elektronik di daerah masing-masing,”sebut Erry.

Ke empat belas daerah adalah Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Humbang Hasundutan, Sibolga, Tapanuli Selatan, Binjai, Tanjung Balai, Toba Samosir, Serdang Bedagai, Kota Medan, Tapanuli Utara, Karo, Deliserdang dan Kota Pematang Siantar. Kesepakatan bersama untuk implemetasi E government  dilaksanakan antara Pemko Surabaya dalam hal ini Walikota Tri Risma Harini dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Elektronik  oleh Bupati sidoarjo Saiful Ilah.

Menurut Alexander Marwata,  penerapan e-Government ala Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah  terbukti bisa mencegah korupsi dan melakukan penghematan uang negara serta meningkatkan pelayanan.

"Kita bisa memetakan masalah korupsi itu dari penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa serta perizinan dan kita belajar dari Surabaya dan Sidoarjo yang telah memiliki aplikasi berbasis elektronik," kata Alexander Marwata.

Menurut Alexander Marwata, dengan MoU ini selanjutnya aplikasi e-Government milik Pemerintah Kota Surabaya dan Sidoarjo bisa dicopy dan diaplikasikan di daerah-daerah.

Sementara itu, Tri Rismaharini, Walikota Surabaya mengapresiasi langkah KPK yang membawa para kepala daerah untuk bisa mencontoh e-Government miliknya. "Bagaimana mengembangkan apa yang telah dilakukan Surabaya, saya senang semakin banya daerah lain menggunakan saya kira Indonesia akan lebih cepat sejahteranya," kata Risma.

Menurut Risma, penggunaan e-Government ternyata tidak hanya efektif menekan biaya, melainkan juga bisa efektif untuk membantu kinerja birokrasi. Dengan pemanfaatan e-Government, maka Risma juga tidak perlu ke kantor untuk memimpin rapat melainkan bisa memantau kondisi Surabaya dari manapun dia berada.

"Pembangunan frontad road sisi barat sejauh enam kilometer, ternyata hanya butuh waktu dua tahun karena kami bisa menggunakan anggaran yang cukup efisien," ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Saifulillah, Bupati Sidoarjo. Dengan penggunaan e-Government, perizinan di Sidoarjo saat ini juga hanya butuh waktu tak sampai tiga jam.

"Jika dulu izin itu butuh waktu tiga bulan, saat ini tak sampai tiga jam. Saya kira ini bisa diadopsi oleh daerah lain di Indonesia," kata Saifulillah. (TAp/rel)

  BeritaTerkait
  • KPK Harapkan Kabupaten Kota Bisa Ikuti Langkah Pemprov Sumut

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi melakukan soft launching Aplikasi Elektronik Sistem Usulan Musrenbang Terintergrasi Provinsi Sumut (E-Sumut) di Hotel Santika Medan Senin (28/11/2016).

  • Mentan Optimis Sumut Kembali Lima Besar Produksi Padi

    2 tahun lalu

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk mengejar target produksi pertanian padi, jagung dan kedelai (Pajale) di tahun 2016. Dengan demikian, Sumut dapat kembali menempati urutan lima besar nasional sebagai

  • Gubernur Lantik Wali Kota Tebing Tinggi dan Bupati Tapanuli Tengah

    tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi melantik dua pasangan kepala daerah di Sumut hasil dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar pada 15 Februari lalu. Pelantikan yang d

  • Kadin Komitmen Dukung Pertumbuhan Ekonomi Sumut

    11 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara (Sumut) berkomitmen turut terlibat aktif dalam mendongkrak pertumbuhan perekonomian Sumut. Sebagai pintu gerbang Indonesia bagian

  • Komisi A DPRD Sumut Gelar RDP Bersama Bupati Tobasa, Direksi BODT, Dishut Provsu Bersama Masyarakat Adat Marga Butarbutar Sigapiton

    4 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait sengketa lahan seluas 500 hektar antara masyarakat adat Desa Sigapiton, Sibisa dan Motung sekitarnya dengan Badan Pelaksana Otorita Par

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb