KSP Makmur Mandiri
Rabu, 05 September 2018 16:18:00

Terjerat Korupsi Karena Rp 12,5 Juta?

BAGIKAN:
Ist
Ilustrasi
Oleh: Bachtiar Sitanggang

KEGEMBIRAAN dan rasa syukur masih meliputi perasaan seluruh rakyat Indonesia dengan berhasilnya penyelenggaraan Asian Games ke-18 dengan perolehan 31 medali emas, serta peringkat ke-4,  tiba-tiba muncul berita korupsi.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengumumkan  22 anggota DPRD Kota Malang tersangka, karena menerima suap dari Wali Kota nonaktif Moch Anton. Mereka diduga menerima suap kisaran Rp 12,5-Rp. 50 juta terkait pengesahan RAPBD-P Kota Malang tahun 2015.

Ke-22 anggota DPRD Kota Malang itu menyusul rekannya 19 orang yang sudah jadi tersangka sebelumnya dalam kasus yang sama. Dari 45 anggota DPRD Kota Malang  41 telah jadi tersangka, yang 4 lagi bagaimana? Pertanyaan wajar, menurut Basaria,  seorang sakit dan dibawa ke RS di kawasan Menteng. 

Pada tahap pertama, KPK telah menetapkan Ketua DPRD Kota Malang dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan sebagai tersangka. Tahap kedua 19 orang jadi tersangka,  yaitu wali kota nonaktif serta 18 anggota DPRD. Jadi yang sudah jadi tersangka 41 dari 45, sisanya ada yang bilang tidak turut korupsi rame-rame karena anggota pengganti antarwaktu. Mudah-mudahan saja biar ada tersisa.

Ke-22 yang sudah jadi tersangka  disebar di beberapa rumah tahanan mitra KPK, Pomdam Guntur, Polda, Polres-polres dan rutan KPK sendiri.

Muncul pertanyaan lagi, kok KPK urusin "recehan". Masak institusi se-hebat KPK menangani Rp 12,5 juta? Di zaman now,  itu urusan Pos Polisi? Kapan lagi KPK mengurus yang ratusan miliar kalau yang "recehan" juga diurusi? Apa tidak mubazir anggaran KPK yang bermiliar-miliar kalau untuk urusin "cere-cere"?

Pertanyaan tersebut, ada benarnya.  Tetapi,  Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengaturnya dalam  Pasal 11, yaitu "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: 
a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; 
b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Jadi,  jelas KPK memiliki kewenangan untuk yang "recehan",   karena melibatkan penyelenggara negara dan atau mendapat perhatian yang meresahkan  masyarakat. Jadi,  KPK bukan kurang pekerjaan atau sok berkuasa/berwenang melainkan karena perintah dan atau penugasan Undang-undang.

Tapi jangan ditanya, mengapa di tempat lain miliaran tidak ditangani KPK,  kok puluhan juta diudak-udak. Ya, kalau ada yang Anda tahu dugaan korupsi laporkan ke KPK dengan bukti-bukti cukup/bukti permulaan, tetapi jangan tanpa dasar nanti bisa dituntut balik.

Kalau ada anggota masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi  dengan senang hati KPK menerimanya sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan pelapor akan diindungi.

Tidak usah heran, walaupun KPK terus melakukan OTT tidak menimbulkan ketakutan dan kejeraan, karena ada yang berpendapat bahwa yang terkena OTT itu hanya orang sial. Terbukti anggota DPR dan hakim masih melakukan transaksi suap. Barangkali alat sadap KPK masih kurang dan personelnya masih harus ditambah, sehingga dapat meng-cover kantor-kantor pengadilan, kejaksaan, kantor-kantor perizinan serta kontraktor-kontraktor.

KPK juga kelihatannya perlu menjelaskan kepada masyarakat,  bagaimana proses sampai terungkap dugaan korupsi bersamaan di Pemerintah Kota Malang yang melibatkan eksekutif dan legislatif. Mudah-mudahan "modus korupsi Malang" itu tidak ada di Pemkot-Pemkab lain.

Kalau yang di DPRD Sumut menerima suap terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov,  persetujuan Perubahan APBD, dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD 2015. Mungkin di daerah lain tidak seperti itu, karena gubernurnya belum  sampai dua orang masuk bui.

Pegiat antikorupsi perlu jeli mengikuti proses penetapan APBD serta pelaksanaan proyek-proyek, sebab sering tidak sesuai peraturan.  Juga diduga terjadi "jatah-jatahan" antareksekutif, legislatif, partai, dan fraksi sebagai transaksi balas jasa.

Tetapi, apa pun itu, hindarilah KPK dengan tidak merugikan keuangan negara serta tidak melanggar undang-undang.(Penulis adalah wartawan senior dan advokat)
  BeritaTerkait
  • Pencanangan Satu SLTA Satu Kecamatan di Sumut

    tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi mencanangkan gerakan wajib membangun satu Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) pada masing-masing kecamatan di Sumut.Pembanguna

  • OTT Lagi, Siapa Menyusul?

    3 bulan lalu

    November tahun lalu saya berkunjung ke LP Sukamiskin, Bandung, ngobrol dengan teman tentang "pelemahan KPK" oleh Pansus DPR RI yang mendatangi LP. Rekan itu mengatakan, bahwa di sini ada dua pendapat

  • 7 Anggota DPRD Sumut Kembali Divonis Bersalah, KPK Harus Bawa ke Pengadilan Semua yang Terima Suap

    2 tahun lalu

    Medan(Pelita Batak): Hakim menyatakan tujuh anggota DPRD Sumatra Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019  bersalah karena terbukti menerima suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nu

  • Rahasia Hati dan Sebiji Kacang Ijo Dari Elia Massa Manik ( Anak Kos Cisitu, Bandung, TL 83)

    2 tahun lalu

    ELIA Massa Manik berhasil melalui masa-masa sulit dan mampu menyelamatkan "kapal" PT Elnusa Tbk yang hampir tenggelam. Ia memimpin Elnusa ketika kasus pembobolan dana perusahaan Rp 111 mi

  • Sejumlah Proyek APBN 2016 di Taput Diduga Suap PUPR Terhadap Oknum Anggota DPR RI

    2 tahun lalu

    Pengerjaan rekonstruksi Jalan Simpang Bandara Silangit-Muara yang didanai APBN 2016 sebesar Rp48 miliar kini dikerjakan tiga perusahaan yang tidak masuk sebagai pemenang tender maupun kelompok konsorsium. Pekerjaan yang berada di bawah satuan kerja dina

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb