KSP Makmur Mandiri
Jumat, 07 September 2018 09:23:00

Mengapa KPK Belum Bertindak?

BAGIKAN:
Ist
Bachtiar Sitanggang
Oleh: Bachtiar Sitanggang

KOTA Malang mungkin lebih malang dari Provinsi Jambi, karena anggota DPRD Kota Malang digelandang ke KPK hanya dengan menerima uang Rp 12,5 juta- Rp 20 juta. Sementara anggota  DPRD Provinsi Jambi,  walaupun telah disebutkan dalam dakwaan Jaksa pada sidang Zumi Zola, KPK belum bertindak apa-apa.

Oleh karena itu, wajar dipertanyakan "bagaimana sikap KPK?" Alasannya,   karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam surat dakwaannya  terhadap Gubernur Jambi (non-aktif) Zumi Zola membeberkan setoran uang ke DPRD Jambi demi ketok palu pengesahan Rancangan Perda APBD. 

Jaksa pada KPK menyebutkan, "Perbuatan terdakwa bersama-sama Apif Firmansyah, Erwan Malik, Arfan,  dan Saipudin memberikan atau menjanjikan uang seluruhnya berjumlah Rp 13,090 miliar dan sejumlah Rp 3,4 miliar kepada pimpinan dan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019." 

Hal tersebut dibacakan JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jalan Bungur Besar, Kamis (23/8/2018), sebagaimana diberitakan detik.com pada hari yang sama. 

Uang ketok palu, itu  sejak  Januari 2017 sampai Mei 2017, dibagikan Kusnidar kepada anggota DPRD Provinsi Jambi secara bertahap,  seluruhnya berjumlah Rp 8,9 miliar. Anggota DPRD Provinsi Jambi yang menerima uang ketok palu  adalah:  1. Fraksi Demokrat: Nasri Umar,  Zainal Abidin, Hasani Hamid,  Nurhayati,  Effendi Hatta,. Rahmah dan Suliyanti,  masing-masing Rp 200 juta.
2. Fraksi Golkar:  Sufardi, Nurzain,  M Juber, Popriyanto,. Tartiniah,. Ismet Kahar, Gusrizal dan  Mayloeddin, masing-masing Rp 200 juta.  3. Fraksi PDI Perjuangan:  Zainul Arfan, Elhelwi, Misran, Hilalati Badri dan  Luhut Silaban masing-masing Rp 200 juta. Sedangkan  Melihaira hanya mendapatkan uang Rp 100 juta.  

4. Fraksi Gerindra:  Budi Yako, Chairil, Bustomi Yahya, dan Yanti Maria,   masing-masing menerima Rp 200 juta dalam dua kali penerimaan. Sedangkan Muhammadiyah menerima uang Rp 150 juta dalam dua kali. 5. Fraksi PKB:  Syofian Ali, Tadjudin Hasan, Fahrurozi, Muntalia, Sainuddin dan Eka Marlina masing-masing Rp 200 juta dalam dua kali penerimaan.  6. Fraksi PAN:  Hasim Ayub, Agusrama dan Wiwit Iswara masing-masing Rp 100 juta. Sedangkan  Supriyono hanya Rp 50 juta.  7. Fraksi PPP : Syofian, Mauli, Parlagutan dan  Hasan Ibrahim masing-masing Rp 200 juta dalam dua kali penerimaan. 

8.  Fraksi Bintang Reformasi:  Rudi Wijaya, Rahmad Eka Putra, Suprianto dan  Nasrullah Hamka masing-masing Rp 100 juta. 9. Fraksi Restorasi Nurani:  Cekman, Jamaluddin, Isrono, Edmon,  Salam HD dan  Kusnindar masing-masing Rp 200 juta.  

Sementara  pimpinan DPRD menerima uang ketok palu APBD Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:  1. Cornelis Buston menerima Rp 100 juta. 2. Zoerman Manap Rp 200 juta selanjutnya tahap kedua Rp 200 juta. 3. AR Syahbandar, menerima Rp 300 juta sisa sejumlah Rp 300 juta. 4. Chumaidi Zaidi, tahap pertama Rp 450 juta pada Januari 2017,  selanjutnya Rp 200 juta. Dan tambahan  Rp 140 juta untuk 27 anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi.  

Jumlah pemberian uang ketok palu tersebut,  menurut JPU,  kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi berjumlah Rp 13,090 miliar dan masih terdapat kekurangan yakni 8 orang yang belum menerima pemberian uang ketok palu TA 2017 tahap kedua.  Pemberian terkait APBD TA 2018, menurut JPU,  penyerahan uang ketok palu kedua dilakukan lewat perwakilan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi yakni: 1. M Juber Fraksi Golkar menerima uang ketok palu untuk dibagikan ke 7 anggota Fraksi Golkar Rp 700 juta. 2. Tadjudin Hasan, Fraksi PKB menerima uang untuk 6 anggota Fraksi PKB sejumlah Rp 600 juta. 3. Pembagian uang tiga kantong plastik hitam berisi duit Rp 1,7 miliar untuk fraksi, yakni Fraksi PAN sejumlah Rp 400 juta, Fraksi Demokrat Rp 800 juta dan Fraksi Gerindra Rp 500 juta.

Tidak jelas bagaimana nasib semua pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi yang menerima uang ketok palu dari Zumi Zola sebagaimana disebut JPU dalam surat dakwaannya tersebut. Apakah menunggu putusan Pengadilan atau penyidikan berjalan saat ini? Masih harus bersabar, akan tetapi tidaklah mungkin JPU memasukkan itu dalam surat dakwaan kalau tidak ada bukti.

Mudah-mudahan KPK tidak pilih kasih, pilih bulu, tebang pilih, dan pilih tebang walaupun kita tidak menghendaki terjadi seperti yang menimpa DPRD Kota Malang yang benar-benar malang, 41 dari 45 anggota terkena jaring KPK.(Penulis adalah wartawan senior dan advokat)
  BeritaTerkait
  • Artis Narkotika dan Hak Asasi Manusia

    8 bulan lalu

    Oleh: DR Anang Iskandar, SIK, SH, MH.Dosen Trisakti KA BNN 2012 -2015. KABARESKRIM 2015-2016 Banyak artis terkenal yang bermasalah dengan narkotika , sebut saja  Whitney Houston , Micha

  • Samosir Pulau di Dalam Pulau

    2 bulan lalu

    Oleh Bachtiar SitanggangBELAKANGAN ini Pulau Samosir dan Danau Toba terus menjadi berita. Selain tekad  Pemerintahan Joko Widodo membangun Danau Toba sebagai tujuan wisata lebih konkret dari peme

  • Ini Pendapat Ephorus Emeritus HKBP Pdt JR Hutauruk tentang Pdt Robinson Butarbutar

    2 tahun lalu

    Sipoholon (Pelita Batak) :<br></br> Emeritus Ephorus HKBP (Periode 1998-2004) Pdt Dr JR Hutauruk meminta kepada seluruh warga jemaat dan para calon untuk tetap menjaga semangat kedamaian serta persatuan HKBP dalam melaksanakan Sinode Godang d

  • Arif Menyikapi Keramba Jaring Apung Danau Toba

    2 tahun lalu

    Danau Toba menjadi pembicaraan hangat beberapa hari terakhir. Kali ini bukan soal rencana pembentukan badan otorita, tetapi tentang keramba jaring apung (KJA). Dipicu matinya ikan sebanyak 850 ton

  • Ulos Warisan Budaya Bangso Batak Jadi Media Diplomasi Kebudayaan

    2 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) memandang perlu dan penting untuk mengangkat kembali ulos menjadi warisan leluhur bangsa Batak untuk dilestarikan. Karena itu, di Sekretariat YPDT di Cawang, Jakarta Timur, YPDT mengadakan disku

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb