KSP Makmur Mandiri
Selasa, 02 April 2019 11:05:00

KPK: Tidak Pantas Jadi Gubernur..

BAGIKAN:
Ist
Ilustrasi
Oleh Bachtiar Sitanggang

Ciri khas Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi  adalah tegas dan disiplin sebagaimana seorang prajurit sejati di lapangan, yang tidak mau menanggung risiko sekecil apapun.  Karakternya itu ditunjukkannya kepada jajaran Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara menyangkut LHKPN (Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara). 
Diwajibkan kepada para pejabat untuk melakukan LHKPN sebagaimana diatur dalam UU  No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Berwibawa, Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;  dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta Peraturan  Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun  2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Edy Rahmayadi di hadapan jajarannya Senin kemarin kepada jajarannya  mengatakan: "Karena orang di sana itu, KPK menyampaikan saya tidak pantas menjadi gubernur. Karena memerintahkan hal kecil saja dianggap tidak bisa", ujarnya sebagaimana dikutip Tribun Medan (Senin 1 April).

Gubernur memberi pengarahan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantornya. Dia bertanya kepada ratusan yang hadir di gedung Raja Inal  Siregar itu, "siapa yang belum melaporkan LHKPN? Tunjuk tangan", ditanya sampai dua kali tidak ada yang tunjuk tangan.

Katanya tegas, begitu ketahuan dari yang hadir yang tidak tunjuk tangan ternyata belum melaporkan LHKPN, akan ditindak. Kemudian Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Sumatera Utara, Kaiman Turnip, yang juga hadir  mengemukakan  ada sekitar 31 pejabat yang belum menyerahkan LHKPN.

Edy katanya, masih mengasih  kesempatan kepada siapa yang tidak melaporkan LHKPN tersebut, namun dia menjanjikan akan mengambil tindakan tegas kepada yang belum menyerahkan LHKPN, sebab telah membuat malu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. "31 orang itu kita keluarkan dari Pemprov ini, ngerti. Kalau dia ada di sini, berarti dia tidak pantas lagi bekerja di sini", tegasnya.  Karena apa yang dilakukan mencoreng nama baik Pemprov Sumut, sampai-sampai dia mendapat terguran dari Pusat, tambahnya.   

Sebagai tentara, mantan Pangkostrad lagi, jumlah 31 orang bukan tanggung satu Peleton sangat berpengaruh dalam satu satuan "kerja tempur" apabila tidak disiplin, perumpamaan "rusak susu sebelanga karena nila setitik" berpengaruh dalam pencapaian tujuan kerja.

Oleh karenanya, adalah suatu keharusan apa yang dilakukan oleh Edy Rahmayadi terhadap anak buahnya, memulai disiplin dari hal-hal yang kecil dan di awali dari dirinya sendiri tentunya akan membawa dampak positif dalam membangun suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sekaligus menghilangkan ungkapan sinis bagi Pemprov Sumut: "semua urusan mesti uang tunai" dan "ini Medan Bung" dengan konotasi negatif.

Dengan kecermatan sang Gubernur mulai dari hal kecil, kita berharap Sumut dan kota Medannya akan kembali  menjadi provinsi yang bersih dan berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Amat memalukan, sampai dua gubernur pendahulu Edy Rahmayadi menghuni Sukamiskin dan menyusul sekitar 38 anggota DPRD Prov Sumut dan sejumlah lainnya dari Kabupaten dan Kota se Sumut ikut terjerat kasus korupsi.
Prof. Sahetapi gurubesar ilmu hukum dari Universitas Airlangga Surabaya sering berujar, "ikan itu busuk dari kepalanya". Kalau Gubernurnya sehat jasmani dan rohani, disiplin dan taat aturan, ke bawahnya juga akan menyebar segar bugar dan lincah bagaikan ikan di laut bersih.

Ketegasan itu mahal dan kewibawaan itu berharga yang harus dimulai dari hal yang kecil serta dilakukan tidak berkesudahan. Artinya tidak hanya sekedar "gertak sambal" ala Medan atau "suam-suam kuku" pepatah Melayu, tetapi seorang kesatria sekali bicara harus bertindak.

Kita menunggu tindakan konkrit dan tegas gubernur  juga ke bidang dan sektor lain, tidak hanya karena teguran KPK. Sumatera Utara luas, masyarakat di pantai barat dan Nias serta yang bermukim di kaki-kaki pegunungan Bukit Barisan juga perlu diperhatikan.  Harus diapresiasi Gubernur dengan melakukan revolusi mental, penegakan disiplin dan taat aturan adalah urat nadi penyelenggaraan pemerintahan.(*)
Penulis adalah wartawan senior dan sekarang advokat berdomisili di Jakarta.
  BeritaTerkait
  • Ketika DJAROT "Menjual" Pengalaman dan Track Record

    2 tahun lalu

    Oleh: Antoni Antra PardosiStrategi memojokkan Djarot Saiful Hidayat sebagai "kandidat import"  pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 belum kendor. Cap kurang menguasai teritorial

  • Komisi A DPRD Sumut Gelar RDP Bersama Bupati Tobasa, Direksi BODT, Dishut Provsu Bersama Masyarakat Adat Marga Butarbutar Sigapiton

    tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait sengketa lahan seluas 500 hektar antara masyarakat adat Desa Sigapiton, Sibisa dan Motung sekitarnya dengan Badan Pelaksana Otorita Par

  • Rencana Sumut Tuan Rumah HPN 2018, Tokoh-tokoh Nasional Mendukung

    3 tahun lalu

    Ambon (Pelita Batak) : Gubernur Sumatera Utara H Tengku Erry Nuradi memberi dukungan penuh bahkan ikut mempromosikan Sumatera Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2018.

  • Tokoh Pers Ibrahim Sinik Jadi Nama Jalan di Kota Medan

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Pemerintah Kota Medan meresmikan nama tokoh Pers DR Drs H Ibrahim Sinik menjadi nama jalan di Kota Medan, Senin (27/02/2017). Jalan Ibrahim Sinik menggantikan sebahagian Ja

  • Ustadz Maulana: Paten Berarti Keteguhan Pendirian Dan Istiqomah

    2 tahun lalu

    Serdangbedagai (Pelita Batak) : Puluhan ribu masyarakat Serdang Bedagai (Sergai) menyambut kedatangan mantan bupatinya Tengku Erry Nuradi yang kini menjabat Gubernur Sumatera Utara. Tengku E

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb