KSP Makmur Mandiri
Jumat, 10 Mei 2019 08:15:00

Gaduh Surat Keputusan Palsu

BAGIKAN:
Ist
Bachtiar Sitanggang
Oleh Bachtiar Sitanggang

Tidak habis-habisnya memperbincangkan Sumatera Utara apalagi dengan Gubernurnya Edy Rahmayadi  yang merakyat tetapi sering memelas, tegas tetapi tidak jarang pula garang.

Kali ini ada yang menarik tentang annual fee PT Inalum (PT Indonesia Asahan Aluminium), perusahaan yang mengelola peleburan aluminium dengan menggunakan air dari Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara. Danau Toba sendiri berada di Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Samosir dan melintasi Asahan, Batu Bara dan Kota Tanjung Balai sampai ke Selat Malaka.

Kegaduhan terjadi dengan munculnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (SK Gubsu) No. 188.44/355/KPTS/2018, yang katanya tentang Formula Penghitungan Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten-Kota. SK Gubsu tersebut dianggap tidak adil, maka muncul keberatan Bupati Samosir melalui Surat No. 010/4867/BPD.1/XII/2018 tangggal 10 Desember 2018, karena Kabupaten Samosir yang "dililit dan dipangku" Danau Toba itu, hanya memperoleh Rp. 5,4 miliar dari seluruh annual fee PT Inalum Rp. 554 miliar. Wajar saja Rapidin meradang, walaupun anggota DPRD Samosir sebagai Wakil Rakyat tidak peduli atau mungkin tidak tau permasalahan.

SK Gubsu dimaksud memang lucu dan aneh kalau semua 33 Kabupaten/Kota yang ada di Sumut dapat annual fee atau Pajak Air Permukaan dari Danau Toba. Lebih lucu dan aneh lagi, kalau SK Gubsu itu kata Sekretaris Daerah Sabrina, tidak benar. Surat edaran yang beredar mengenai annual fee (iuran tahunan) 2016-2017 kepada tiap-tiap daerah tidak benar dan adalah palsu. Surat Edaran atau SK tidak jelas karena belum dapat buktinya.

Kalau Surat Edaran atau SK Gubsu itu palsu mengapa ditanggapi Bupati Samosir, mengapa diprotes? Kalau SK Gubsu tersebut palsu berarti ada yang memalsu, mengapa tidak diusut? Yah mungkin ada kpekerjaan yang lebih penting.

Mungkin saja itu pekerjaan broker proyek oleh PemprovSU sehingga tidak perlu ditanggapi, atau memang ada upaya coba-coba dari pihak tertentu. Tokh menunggu SK Gubsu yang tidak palsu yang adil dan sesuai dengan kenyataan dalam arti adalah tidak masuk akal kalau kota Medan dan Sibolga dapat Pajak Air Permukaan dari air Danau Toba, keterlaluan. 

Dalam membicarakan annual fee PT Inalum tersebut adabaiknya diperhatikan oleh semua pihak pembagian annual fee PT Inalum yang diatur dalam Keputusan  Menteri Keuangan RI No. 199/KMK.02/2012 Tentang Penetapan Pembagian Annual Fee PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) kepada Daera, 11 Juni 2012 yang ditandatangani Agus DW Martowardojo.

Kalau dibandingkan SK Menkeu tersebut dengan SK Gubsu (yang palsu) itu memang ada perbedaan menyolok. Kita tidak pada posisi mempertentangkan kedua SK tersebut namun ada baiknya dijadikan sebagai perbandingan.

Dalam SK Menkeu 40 % adalah untuk Pajak Bumi dan Bangunan; 60 % untuk Pajak Daerah dan Retribusi lainnya. Pembagian yang 40% PBB dibagi kepada daerah secara proporsional yaitu 46,13% hanya dibagi kepada: Pemprov SU , Karo,  Dairi,  Simalungun, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Samosir dan Asahan, Batu Bara dan Kota Tanjung Balai.

Sedang sebesar 13,87% untuk pembayaran restribusi daerah dan lainnya dibagi kepada Toba Samosir, Asahan dan Batu Bara.

Annual Fee PT Inalum yang berasal dari iuran tambahan dibagi yaitu: PemprovSU 33,003% dan 66,997% dibagi dengan persentase untuk Kabupaten/Kota: Karo,  Dairi,  Simalungun, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Samosir dan Asahan, Batu Bara dan Kota Tanjung Balai.

Dengan kata lain, menurut SK Menkeu tersebut, daerah yang memperoleh annual fee PT Inalum disebut dan diatur secara jelas dan terbatas. Sehingga kalau berpedoman pada SK Menkeu tersebut beralasan protes Bupati Samosir, KMK tersebut jauh lebih adil ketimbang SE atau SK Gubsu yang disebut Sekda sebagai palsu tersebut.
Bagaimana status SK Menkeu No. 199/KMK.02/2012 tersebut setelah PT Inalum sejak 19 Desember 2013 menjadi BUMN apakah masih berlaku atau tidak atau apakah SK Menkeu itu bisa disimpangi SK Gubsu yang dianggap tidak adil, masih menunggu keputusan akhir, sebab uangnya sendiri belum ada dan baru dimenangkan perkaranya di Pengadilan Tinggi Pajak. ***
Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta. 
  BeritaTerkait
  • Soal HGU di Sumut, Ini Kata Iskandar Sitorus untuk Presiden Joko Widodo

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Berbagai persoalan hak guna usaha (HGU) perkebunan di Sumatera Utara, semakin terasa membebani pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemicunya antara lain karena sejak aw

  • Diwarnai Unjukrasa, Tergugat Tak Hadiri Sidang Gugatan Farhan Chaniago

    3 tahun lalu

    Sidang perdana gugatan Farhan Chaniago Eks karyawan PT Charoen Pokphand Jaya Farm (CPJF), ditunda dan akan kembali digelar pada 12 Januari 2017. Pasalnya, terlapor pihak PT CPJF tidak hadir dalam sidang yang seyogiany

  • Menteri PANRB: Moratorium CPNS Masih Berlaku

    3 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Menanggapi kasus penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang kembali marak terjadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) A

  • Sumandi : Permasalahan Pasar Timah Jangan di Politisasi

    4 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Sumut dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara,  Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Polda Sumut, Polrestabes Medan, Dinas Pena

  • Mungkinkah Menistakan Agama?

    3 tahun lalu

    Demonstrasi dalam rangka membela Tuhan makin banyak. Hal ini membuat saya bertanya, "Mungkinkah membela agama?". Pertanyaan selanjutnya, "Sebegitu lemahkah Tuhan dan Agama sehingga memerlukan pembelaan dari umatnya?"

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb