KSP Makmur Mandiri
Rabu, 28 November 2018 16:21:00

Awas, Apakah Anda Target KPK?

BAGIKAN:
Ist
Ilustrasi
Oleh Bachtiar Sitanggang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT),  tidak jauh-jauh baik bidang maupun wilayahnya, karena yang diduga adalah hakim dan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), termasuk advokat, yang katanya terkait suap dalam perkara perdata.

Disebut tidak jauh-jauh, karena karena sesame penegak hukum dengan KPK serta satu wilayah dengan PN Jaksel oleh karenanya, KPK sering "dibantai" PN Jaksel, kalau ada yang mengajukan Praperadilan atas tindakan KPK baik penangkapan maupun penetapan sebagai tersangka. 
 
Kemarin Selasa pagi, Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan, "Kalau KPK tenaganya cukup hari ini, kita melakukan OTT tiap hari bisa. Hampir semua bupati dan banyak pejabat yang masih melakukan tindak pidana, seperti yang kita saksikan pada saat kita tangkap para bupati yang pernah ditangkap saat OTT sebelumnya," katanya di kantornya.

Agus membuktikan omongannya itu, sebab malam sampai subuh telah meringkus enam orang yang terduga melakukan tindakan korupsi. Senang atau tidak senang, ya memang kenyataannya demikian, masih ada yang melakukan tindak pidana korupsi. Minggu lalu, Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu terkena OTT, dan menurut Agus Raharjo, ada kaitannya dengan kasus isterinya yang di-SP3 PoldaSU, tidak berprasangka buruk, tapi tidak ada makan siang yang gratis, kata orang.

Oleh karenanya, pertanyaannya, siapakah target berikutnya? Kalau mengikuti keterangan Ketua KPK, ya tinggal menyadap handphone siapa saja yang diduga melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan "pengaduan masyarakat", tentu KPK tidak mampu menyadap pembicaraan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. 

Artinya, siapa yang terkena OTT itu baru hanya yang sial saja atau yang dibencii rakyat (pelapor), dan mungkin itulah sebabnya sehingga ada anggota DPR dan pihak-pihak tertentu agar tindakan penyadapan  KPK harus mendapat ijin dari Ketua Pengadilan. Ya namanya menyadap kok harus minta ijin, itu namanya bukan menangkap maling.

Tidak perlu takut disadap, sama dengan melintas di jalan raya, kalau lengkap surat-surat dan tidak melanggar hukum mengapa harus keberatan ada razia dan pemeriksaan oleh petugas yang berkompeten? Penegakan hukum dan disiplin melalui meriksaan dan razia itu perlu, demikian juga KPK mengapa harus ditakuti, bahkan harus didukung meningkatkan kinerjanya, kecuali anda juga masuk daftar target.
Hendaknya semua profesi, jabatan dan bidang pekerjaan kembali mengingat sumpah serta kode etik profesinya masing-masing agar tidak jadi target KPK, kecuali yang kadaluwarsa, mungkin bisa lega, tidak diusut lagi.

Namun demikian keterangan Ketua KPK itu tidak menjadikan kita saling curiga apalagi mencurigai kepala daerah dan penyelenggara negara. Kita harus tetap berpegang pada prinsip "presumption of innocence" (praduga tidak bersalah). Korupsi siapa tahu, tetapi kalau sudah koruptor harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap. Jadi jangan orang lain, sebab berkat Tuhan yang melimpah tidak hanya dari korupsi, tangan Tuhan panjang memberkati orang yang berserah padaNYA.  

Agus Rahardjo tentu tidak asal ngomong bahwa masih banyak bupati dan penyelenggara negara melakukan korupsi, karena dia sudah tahu apa yang terjadi, ibarat penangkap ikan di malam hari tinggal mengarahkan bola lampu saja untuk menangkap  sebab karakter dan kebiasaannya sudah tahu. Untuk itu bagi yang masih mungkin untuk menghindar cepatlah berbenah diri sehingga tidak menjadi "sasaran tembak KPK". Kita berharap, jangan kurangnya tenaga KPK dijadikan alasan untuk pilih bulu, pilih kasih dan pilih tebang.

Keluhan Agus Rahardjo tentang tenaga KPK yang tidak memadai itu pasti ditanggapi  Presiden secepatnya, kecuali Presiden Joko Widodo tidak setuju para bupati dan penyelenggaran negara yang korup itu dibasmi habis oleh KPK. Tetapi menurut hemat kita apapun alasannya, korupsi sebagai musuh masyarakat harus diberantas.
Kalau sendainya dana yang "hangus" akibat korusi e-KTP yang Rp. 2,3 triliun dan Bank Century Rp. 6,4 triliun digunakan sesuai kebutuhan masyarakat secara baik dan benar, tidak perlu rebut soal defisitnya BPJS. Karenanya, mari lawan korupsi.***Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta.
  BeritaTerkait
  • Awas Operasi Tangkap Tangan KPK

    5 bulan lalu

    Oleh: Bachtiar Sitanggang Setuju atau tidak setuju Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap terduga yang melakukan tindak pidana korupsi (tipikor),

  • Panduan untuk Berbelanja yang Aman di Hari Libur Menjelang 2017

    2 tahun lalu

    Medan(Pelita Batak): Kita akan segera memasuki musim membeli holiday gift. Toko-toko sudah memenuhi stoknya dengan banyak sekali perangkat terhubung yang wajib dimiliki, dimulai dari aksesoris dan

  • Rahasia Hati dan Sebiji Kacang Ijo Dari Elia Massa Manik ( Anak Kos Cisitu, Bandung, TL 83)

    2 tahun lalu

    ELIA Massa Manik berhasil melalui masa-masa sulit dan mampu menyelamatkan "kapal" PT Elnusa Tbk yang hampir tenggelam. Ia memimpin Elnusa ketika kasus pembobolan dana perusahaan Rp 111 mi

  • Pemerintah Evaluasi Fasilitas Bebas Visa Kunjungan yang Diberikan ke 169 Negara

    2 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Pemerintah mengisyaratkan akan mengevaluasi fasilitas bebas visa kunjungan yang telah diberikan kepada 169 negara. Evaluasi terutama ditujukan kepada negara-negara yang tidak

  • Dirut PLN Akui Subsidi Listrik 900 Watt Salah Sasaran

    2 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) ; Direktur Utama (Dirut) PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basyir mengakui jika subsidi energi dalam bentuk subsidi tarif yang selama ini diberikan pemerintah untu

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb