• Home
  • Budaya
  • Anggota DPRD Sumut Philip Nehe Minta Pemprov Jangan Nilai Ulos Hanya Sebagai Seremonial Saja
KSP Makmur Mandiri
Senin, 26 September 2016 21:06:00

Anggota DPRD Sumut Philip Nehe Minta Pemprov Jangan Nilai Ulos Hanya Sebagai Seremonial Saja

BAGIKAN:
Ist|PelitaBatak
Suasana RDP Panitia Hari Ulos dengan Komisi E DPRD Sumut

Medan (Pelita Batak) :
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Philip Perwira Juang Nehe meminta Pemerintah Provinsi Sumut dalam hal ini Dinas pariwisata Sumut serius menanggapi adanya usulan masyarakat untuk mendaftarkan Ulos menjadi warisan budaya dunia. Pejabat jangan hanya membutuhkan atau memikirkan ulos saat kegiatan seremonial saja, tanpa memikirkan kelangsungan para penggiat ulos itu sendiri.

"Pasa saat acara seremonial mereka ingin diulosi ataupun mangulosi, namun apa arti ulos itu mungkin mereka tidak lagi tahu. Ini ada masyarakat yang konsern memberikan hati untuk pelestarian dan pemberdayaan ekonomi pengrajin ulos, harusnya diberikan perhatian yang serius," ujar Philip kepada wartawan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi E DPRD Sumut dengan Panitia Hari Ulos di Gedung DPRD Sumut, Senin (26/9/2016).

Politisi PKB ini menekankan betul, agar pemerintah provinsi menyambut dengan serius kegiatan yang digelar Panitia Hari Ulos yang diketuai oleh Enni Martalena Pasaribu. Karena ternyata, lanjut Philip, apa yang digagas oleh panitia bukan hanya sekedar memperkenalkan ulos, namun ada nilai yang akan diperoleh di kemudian hari. "Ulos lestari, dan ekonomi masyarakat akan terangkat," katanya.

Ia juga berharap agar pemprov memberi respon dengan menerima panitia untuk beraudiensi. "Kalau kita pikir, panitia hanya mengusulkan anggaran yang tidak begitu signifikan, tapi dampaknya ke depan akan bisa dirasakan warga penenun ulos dan juga masyarakat Sumut yang memiliki ulos," ujarnya.

Sebelumnya dalam RDP yang dihadiri Anggota Komisi E lainnya Meilizar Latief, Hidayah Herlina Gusti, Eveready, Ramadhan Harahap, Syahrial Tambunan, Inge Amalia, dan Wakil Ketua Komisi, Zahir, juga menyimpulkan hal yang sama.

Sebelumnya, Ketua Panitia Hari Ulos yang juga telah didaulat sebagai koordinator tim pengusulan ulos ke Unesco, Enni Martalena Pasaribu bersama tokoh masyarakat Wilmar E Simanjorang, Pembina Panitia RAY Sinambela, Ketua 1 Suryani Siahaan, Sekretaris Umum, Inong Hanna Simbolon ST, MM, Sekretaris 1, Ir Susilo Karunianingsih, Bendahara Umum, Royana Marpaung SE, Bendahara 1, Sarma Sianipar, Bendahara 2, Netty Simbolon turut dalam RDP.

Enni menyampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan hari ulos ke dua akan dilaksanakan di Medan. Setelah perayaan pertama kalinya dilaksanakan pada 17 Oktober 2015 di Jl Sei Galang. "Perayaan pertama kali kita lakukan dengan sederhana dan swadaya teman-teman penggiat ulos. Perayaan kita lakukan berkat penerbitan sertifikat oleh pemerintah menjadikan ulos sebagai warisan budaya tak benda nasional sejak 17 Oktober 2014," katanya.

Untuk itu, selain ditetapkan sebagai warisab budaya tak benda, panitia berkeinginan agar pemerintah juga menetapkan 17 Oktober sebagai hari ulos nasional. "Setelah adanya penetapan kalender nasional nantinya, kita juga ingin agar ulos terdaftar di Unesco," ujarnya.

Rencana ini bukan hanya untuk seremonial semata, melainkan untuk memberikan perlindungan juga bagi karya budaya nenek moyang masyarkaat Sumut. Dimana diketahui, sekitar 24 kabupaten/kota di Sumut memiliki kain tenun yang secara umum dikenal khususnya pada masyarakat kawasan danau toba sebagai 'ulos'. Ada uis di masyarakat Karo, Ulos untuk masyarakat Toba dan sebagainya.

Adanya jaminan perlindungan akan karya cipta tersebut, akan mampu menjamin kelangsungan pengrajin ulos seperti penenun yang kini diambang kepunahan akibat masuknya kain bermotif ulos yang diproduksi secara massal oleh mesin. (TAp/rel)
 

  BeritaTerkait
  • Tolak Pansus, GMKI Minta KPK Berbenah dan Tuntaskan Kasus yang Menyakiti Hati Masyarakat Sumut

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Korwil PP GMKI Sumut-NAD, Swangro Lumbanbatu menegaskan bahwa GMKI menolak dengan tegas upaya-upaya DPR RI untuk memangkas kewenangan KPK. Khususnya dengan pembentukan Panitia Khu

  • Anggota DPRD Sumut Minta Warga Dukung Persiapan PON

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Anggota DPRD Sumatera Utara meminta kepada masyarakat yang menempati lahan velodrome (stadion balap sepeda) di Jalan Willem Iskandar harus taat aturan dan mengosongkan lahan milik

  • Pemprov Sumut Diminta Segera Ambil Alih Lahan di Bandung

    3 tahun lalu

    Santer disorot publik Sumut kini adalah adanya tanah seluas 3.000 meter persegi, di jalan Batu Tulis III, Kelurahan Batu Nunggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang terdaftar sebagai aset pemerintah provinsi Sumut. Terkait tanah ini, Komisi C menda

  • RE Nainggolan: Harus Satukan Sikap dan Tekad Agar UNESCO Akui Ulos

    3 tahun lalu

    Tokoh masyarakat Dr RE Nainggolan,MM mengajak seluruh elemen masyarakat menyatukan sikap dan tekad untuk mengajukan ulos sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO. Rencana dan pekerjaan yang mulia, jika masih ada orang maupun kelompok yang mau memperjuangkan

  • Liber Simbolon : Bandara Silangit Sumatera Utara Dibangun Saat Pendudukan Jepang

    2 tahun lalu

    Pangururan(Pelita Batak): Upaya pemerintah untuk membenahi berbagai sektoral infrastruktur antara lain pariwisata, perkebunan, pelabuhan, pertanian, jalan tol, lapangan udara  di Sumatera Utara m

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb